Selamat pagi masbup, Ijin melaporkan jalan rusak perlu di aspal, Jalan Kabupaten jalan alternatif Purbasari Kecamatan Karangjambu, Desa Gondang Kecamatan karangreja, Desa Tlahab Kidul Kecamatan karangreja. Jalan rusak berat dan sangat menghambat mobilitas warga. Mohon maaf foto yang saya lampirkan belum semua termuat karena banyaknya titik. Semoga secepatnya ditindaklanjuti. Terimakasih mas Bup.

Izin pak, saya mau melaporkan terkait ruas jalan provinsi dari desa gandasuli bobotsari lebih tepatnya di jembatan yang dekat dengan masjid cengho. itu lubangnya udah parah banget sampai menimbulkan kemacetan dan beberapa lubang yang cukup dalam di beberapa ruas jalan provinsi dari bobotsari sampai purbalingga kota. apalagi kalau hujan tidak kelihatan sama sekali lubangnya kasian yang pada gatau titik lubangnya dimana aja pak. karena saya kerja di desa gembong bojongsari jadi saya mau melaporkan hal ini walaupun ruas jalan provinsi tolong bantu sampaikan ke pemprov ya pak. terimakasih sebelumnya, mohon di bantu untuk keamanan pengendara🙏🏻😊

Lampu jalan di jl.May jend Sungkono dari mulai tugu air mancur Selabaya kearah Xmanah padam/mati sdh 10hr. Mohon segera ditindak lanjuti karena gelap/bahaya untuk lalu lintas. Terimakasih.

Yth. Bupati Purbalingga mohon informasinya mengapa kami PPPK Paruh Waktu di SD, SMP Negeri naungan Dindikbud sampai saat ini belum gajian sumber dana APBD sementara instansi lain sudah gajian. Mohon untuk dipercepat prosesnya karena gaji tersebut sangat berharga bagi kami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terimakasih. Laporan ini tercatat pada hari Sabtu, 07 Februari 2026 16:46:22 WIB dengan klasifikasi kategori KEPEGAWAIAN, sesuai dengan data resmi yang bersumber dari LaporGub Jawa Tengah.

Adanya jalan berlubang di Jalan Veteran di depan Perumahan Griya Safira yang sangat membahayakan. Ditambah drainase yang buruk sehingga saat hujan air akan menggenangi jalan serta membuat lubang tidak terlihat.

Yth. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yth. Gubernur Jawa Tengah Yth. Bupati Purbalingga Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan sekaligus memohon penjelasan terkait Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa/kelurahan yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mohon kiranya dapat dijelaskan alur yang sebenarnya mengenai pembiayaan PAMSIMAS, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah, hingga sampai pada tingkat desa/kelurahan. Kami melihat adanya perbedaan penanganan serta kualitas pelayanan PAMSIMAS terhadap masyarakat selaku konsumen. Di beberapa desa, PAMSIMAS berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di Desa Bobotsari. PAMSIMAS di Desa Bobotsari saat ini mati total dan belum terlihat adanya solusi yang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah PAMSIMAS Desa Bobotsari pernah menerima bantuan dari instansi terkait, baik dari Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Terutama terkait pipanisasi dari sumber mata air. Secara geografis, Desa Bobotsari memiliki potensi sumber air yang cukup mudah diperoleh. Namun pada kenyataannya, PAMSIMAS Bobotsari justru menggunakan jalur air dari PAMSIMAS Desa Majapura. Padahal Desa Bobotsari merupakan kawasan perdagangan dan niaga, dengan banyak perkantoran yang berada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah tidak dimungkinkan pemanfaatan dana CSR maupun retribusi daerah untuk mendukung keberlangsungan PAMSIMAS. Seharusnya Desa Bobotsari memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) yang lebih besar dibandingkan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Bobotsari. Untuk itu, kami memohon kepada Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat menjelaskan secara transparan sejarah pendanaan PAMSIMAS Desa Bobotsari. Mohon juga diinformasikan apakah PAMSIMAS Desa Bobotsari pernah menerima bantuan atau hibah air bersih, kapan bantuan tersebut diberikan, serta dari sumber pendanaan mana saja pengelolaan PAMSIMAS berasal. Kami menunggu penjelasan dan jawaban yang sebenar-benarnya agar nantinya dapat kami sampaikan kepada tim. Atas perhatian dan tanggapan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, [Nama Anda]

Pagi min, ijin melaporkan jalan berlubang diruas jalan purbalingga bobotsari, tepatnya didesa pagutan posisi jalan berlubang berada diruas sebelah barat jadi pengendara dari arah selatan ke utara tidak melihat karena posisi jalan berlubang persih setelah tanjalak ciluk ba. Dan sudah ada korban yang terjatuh tadi malam min, terimakasih

Permisi mas bupati mau tanya soal pembayaran gaji PPPK paruh waktu itu sesuai dengan SPK atau masih mengacu pada sistem pembayaran waktu masih menjadi THL/Honorer?

Lalat kandang ayam. Sangat meresahkan. Sudah bolak balik di tegur tapi tidak ada perubahan.

Pak pembangunan gedung SMK . Di desa Kemangkon, toyareka, Purbalingga telah selesai. Tetapi upah pekerja tidak dibayarkan. Mohon di tindak. Kontraktor CV kasba berkah abadi. Terima kasih Laporan ini tercatat pada hari Senin, 02 Februari 2026 08:50:36 WIB dengan klasifikasi kategori SOSIAL MASYARAKAT, sesuai dengan data resmi yang bersumber dari LaporGub Jawa Tengah.

Lapor Pak Bupati, sekitar jam 15.00 tanggal 31 jan 2026 telah terjadi angin kencang disekitar sungai Ponggawa, Desa Padamara, Kec. Padamara, sehingga merobohkan pohon besar di pinggir sungai, dampak kerusakan 2 rumah. Mohon untuk ditindaklanjuti. Terimakasih.

Assalamualaikum wr Wb selamat pagi bapak bupati Purbalingga kami dari pusat kajian dan pemberdayaan dengan nomor 04/SK/TAGO/X/2010 & bina akses dengan SK nomer 25/SK/bina akses/VIII/2022 dengan ketua umum herwindo Tri setia alamat sekretariat Jl Cempaka dalam no 1 RT RW 001/007 perumnas Penambongan kab Purbalingga Jawa Tengah nomer HP/ WA 082136182476, kami siap membantu dalam pembangunan di kabupaten Purbalingga Jawa Tengah dengan SUMBASI pikiran kami semoga usulan saya kepada bapak bupati Purbalingga Jawa Tengah di terima oleh bapak bupati Purbalingga, kurang lebih banyak terima kasih Wassalam Wr Wb 🇲🇨🙏

“Bu/Pak, kami siap bantu kegiatan sekolah negeri, tapi kalau setiap minggu kami terus yang ambil sound system, kami jadi kelelahan. Bisa tidak tugasnya dijadwal atau dibagi dengan kelas lain?”

Dinas pendidikan. Pak/Bu, mohon izin bertanya, uang sewa kantin di sekolah dan keuntungan koperasi sekolah negeri biasanya dialokasikan untuk apa ya? Apakah ada laporan penggunaannya?

Telah terjadi pohon tumbang dii bahu jalan yang mengakibatkan sebagian jalan tergerus dan berubang dijalan Raya Karangtalun-Dagan

Assalamu'alaikum, saya makhyanti warga desa karang turi Rt 11 Rw 05 kecamatan, minta tolong karena atap rumah saya terbawa angin, saya ingin meminta bantuan perbaikan atap rumah. Dan sudah melaporkan ke balai desa. Terimakasih

Terdapat 18 lampu jalan mati dijlann bedagas rembang tepatnya dari perempatan pasar pahing menuju rembang. Lampu jalan menggunakan solar cell dan terlihat kondisi tiang masi bagus. Mungkin butuh perawatan.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sudah begitu lama, apakah masih bisa dipakai untuk saat ini ? krn yang saya tahu permainan maney politik semakin gencar berjalan, sedangkan hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan utama pemerintahan yang sekarang, yaitu menjalankan pemerintah yang bersih dari segala kegiatan yang berbau uang untuk menghalalkan cara untuk mendapatkan jabatan. Dan yang pasti kegaduhan pasti akan terjadi apabila Pemda tidak segera mengambil langkah dalam kegiatan rekrutmen perangkat desa tersebut. Tolong mas Bupati jangan biarkan masyarakat yang tidak punya uang tidak bisa jadi perangkat. Karena sekarang sudah mulai tawar menawar untuk yang kepingin jadi perangkat

Untuk dinas perumahan. Apakah rumah subsidi sebelum 5 tahun boleh dioper kredit? Ini ada oper kredit tanpa notaris. Terima kasih

Kami menyampaikan laporan, keberatan, serta permohonan evaluasi terhadap kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugasnya masih menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik, serta dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan pendidikan. Permasalahan yang secara umum terjadi di lapangan antara lain sebagai berikut: 1. Penarikan Uang Komite Sekolah Masih terdapat kepala sekolah yang melakukan penarikan uang komite kepada orang tua/wali peserta didik secara berkelanjutan dan menimbulkan keberatan. Praktik ini bertentangan dengan: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 10, yang menegaskan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan, dan hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana yang bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah dan jangka waktunya. 2. Pelaksanaan Study Tour yang Tidak Sesuai Ketentuan Masih terdapat sekolah yang melaksanakan kegiatan study tour yang membebani orang tua/wali peserta didik serta diduga tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menegaskan prinsip pendidikan yang berkeadilan, demokratis, dan tidak diskriminatif; Prinsip perlindungan dan keselamatan peserta didik serta kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pembatasan kegiatan luar sekolah. 3. Masa Jabatan Kepala Sekolah yang Terlalu Lama di Satu Sekolah Terdapat kepala sekolah yang menjabat selama empat (4) tahun atau lebih di satu sekolah yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik pengelolaan yang tidak sehat, menurunnya transparansi, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah. Hal ini perlu ditinjau berdasarkan: Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah wajib melalui evaluasi kinerja dan dapat dilakukan pergeseran atau mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil penilaian. 4. Telah Tersedianya Hasil Seleksi Administrasi Kepala Sekolah Se-Kabupaten Kami juga mencermati bahwa Dinas Pendidikan telah melaksanakan seleksi administrasi kepala sekolah se-kabupaten, sehingga saat ini telah tersedia data dan hasil seleksi administratif yang dapat dijadikan dasar objektif dalam: Penataan kembali penugasan kepala sekolah; Pelaksanaan pergeseran atau mutasi kepala sekolah secara adil, transparan, dan berbasis kinerja; Penyegaran kepemimpinan sekolah guna meningkatkan mutu tata kelola pendidikan. Dengan telah adanya hasil seleksi administrasi tersebut, maka pergeseran kepala sekolah bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi bagian dari penataan manajemen pendidikan yang profesional dan akuntabel.