GAMBAR LAPORAN
Selasa, 19 Apr 2022 00:44:34 WIB
| Nomor Laporan | : | CMPGUJVI |
| Status Laporan | : | Selesai |
| Jenis Laporan | : | PUBLIC |
| Tipe | : | Infrastruktur |
| Sektor | : | Program Keluarga Harapan (PKH) |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
| Laporan | : | Alamat: Kabupaten/Kota Purbalingga, Kecamatan Mrebet, Kelurahan Bojong. Laporan: Maaf Pak Ganjar, saya mau ngadu masalah bansos dari pmerintah. Ibu saya janda, anak sekolah smp kelas 1, kok ga dapet bantuan apa-apa dari dinsos, pak. PKH ga dapet. Sembako ga dapet. Terus bantuan tunai ga dapet. Bantuan minyak pun ga dapet, Pak. Mohon cek ke bawah Pak, kondisi ibu saya sekarang ga ada penghasilan sama sekali dan sedang menjalani kemo terapi pasca operasi kanker payudara. Mohon diperhatikan pak yg dapet bansos kok ga tepat sasaran kebanyakan hanya kader desa bahkan 1 rumah bisa dapat 2? Nama ibu saya napsiah desa bojong rt.3 rw.1 kecamatan mrebet kabupaten purabalingga. Terima kasih pak. Mohon segera diperiksa? (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/106042.html) |
KOMENTAR
ADMIN BUPATI
Selasa, 19 Apr 2022 00:48:29 WIBLaporan di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Admin Dinsosdaldukkbp3a
Sesuai Permensos No 3 / 2021, seluruh bansos baik PKH, BPNT, BST yang bersumber dari kemensos RI, data diambil dari usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh tiap desa/kelurahan, kemudian melalui dinas sosial, diusulkan kepada Pusdatin melalui aplikasi SIKSNG
Langkah bila tidak mendapatkan bansos adalah yang mengecek kepada pihak desa, apakah sudah masuk usulan data DTKS ataukah belum :
Bila BELUM : desa/kelurahan dapat mengusulkan data kepada dinas sosial dan dinas sosial menindaklanjuti melalui aplikasi SIKSNG mengusulkan kepada Pusdatin, tidak bisa dijamin bahwa setelah di usulkan, akan langsung menerima bansos, mengingat kewenangan menetapkan calon penerima berada di tangan kemensos, dan menyesuaikan dengan kuota/kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan, tidak semua nama yang diusulkan, pasti menerima bansos dari pusat, karena jumlah usulan lebih banyak dari kuota bansos yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Bila SUDAH : berarti yang bersangkutan lebih deket dan lebih mungkin dapat menerima bansos, karena seluruh data penerima bansos, harus masuk terlebih dulu ke DTKS berdasarkan NIK yang valid dan padan dukcapil. Namun tidak dapat dipastikan kapan dan bantuan apa yang akan diterima karena pemerintah kabupaten/kota hanya berhak mengusulkan, namun kuota bansos maupun nama penerima tiap kabupaten menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Terkait dengan penerima bansos lebih mampu ekonominya dari yang tidak menerima, masyarakat berkesempatan melakukan fungsi kontrol, dan memberikan masukan kepada pemerintah desa/kelurahan disertai dengan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Selanjutnya desa/kelurahan dapat mengusulkan pemutahiran data tidak layak dan selanjutnya oleh dinas sosial kabupaten di usulkan kepada Pusdatin melalui surat penetapan kepala daerah.
Sesuai Permensos No 3 / 2021, seluruh bansos baik PKH, BPNT, BST yang bersumber dari kemensos RI, data diambil dari usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh tiap desa/kelurahan, kemudian melalui dinas sosial, diusulkan kepada Pusdatin melalui aplikasi SIKSNGLangkah bila tidak mendapatkan bansos adalah yang mengecek kepada pihak desa, apakah sudah masuk usulan data DTKS ataukah belum :
Bila BELUM : desa/kelurahan dapat mengusulkan data kepada dinas sosial dan dinas sosial menindaklanjuti melalui aplikasi SIKSNG mengusulkan kepada Pusdatin, tidak bisa dijamin bahwa setelah di usulkan, akan langsung menerima bansos, mengingat kewenangan menetapkan calon penerima berada di tangan kemensos, dan menyesuaikan dengan kuota/kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan, tidak semua nama yang diusulkan, pasti menerima bansos dari pusat, karena jumlah usulan lebih banyak dari kuota bansos yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Bila SUDAH : berarti yang bersangkutan lebih deket dan lebih mungkin dapat menerima bansos, karena seluruh data penerima bansos, harus masuk terlebih dulu ke DTKS berdasarkan NIK yang valid dan padan dukcapil. Namun tidak dapat dipastikan kapan dan bantuan apa yang akan diterima karena pemerintah kabupaten/kota hanya berhak mengusulkan, namun kuota bansos maupun nama penerima tiap kabupaten menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Terkait dengan penerima bansos lebih mampu ekonominya dari yang tidak menerima, masyarakat berkesempatan melakukan fungsi kontrol, dan memberikan masukan kepada pemerintah desa/kelurahan disertai dengan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Selanjutnya desa/kelurahan dapat mengusulkan pemutahiran data tidak layak dan selanjutnya oleh dinas sosial kabupaten di usulkan kepada Pusdatin melalui surat penetapan kepala daerah.
Selasa, 19 Apr 2022 14:41:33 WIB