Assalamualaikum,selamat siang min ,izin menyampaikan aspirasi dari elemen masyarakat purbalingga untuk Rumput Stadion Guntur Darjono mohon untuk segera diperbaiki pasalnya Stadion tersebut akan menjadi home Persibangga purbalingga di Liga 3 mendatang ,tolong juga untuk dikebut paslanya waktu yang sudah sangat mepet,dan stadion ini juga menjadi tempat olahraga bagi warga purbalingga maka dari itu untuk menjaga kenyamanan bersama,Terimakasih mohon untuk terima dan sampaikan Aspirasi kami🙏

Yang Terhormat : Mas Bupati Purbalingga dan Admin Bakeuda. Ijin menanyakan sedikit kebingungan jawaban dari Admin Bakeuda ( Lampiran III tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025) . Agar infonya menjadi jelas dan clear. Ada beberapa hal yang ingin kami tau kebenarannya. Setau kami berdasarkan pencairan di Website BPK RI Perwakilan Jawa Tengah PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN PURBALINGGA Screenshot terlampir. Apakah ini BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang salah ? sebab kami akan bertanya kesana. Dengan adanya DOBEL Perbup ini. Sudah kami cari sepertinya BPK RI Perwakilan Jawa Tengah tidak mempublish.Tentang : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA seperti jawaban Admin Bakeuda. Ini sama Perbupnya baik nomor dan tahun. MANAKAH YANG BENAR sebab sejauh pemahaman kami yang kami ketahui, secara aturan hukum, tidak boleh ada dua Peraturan Bupati (Perbup) dengan nomor yang sama di tahun yang sama. Setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Perbup, wajib memiliki nomor unik sebagai identitas resmi untuk menghindari kekosongan hukum, tumpang tindih, atau pemalsuan. Dari link yang diberikan Admin Bakeuda sudah kami cek dan kami unduh filenya, kami sampaikan terima kasih, hanya di TTE November ? padahal diundangkan Maret ? mohon penjelasannya sebab kami tidak paham. Terima Kasih Mas Bupati Purbalingga atas waktunya, juga untuk Admin Bakeuda yang telah memberikan pencerahan.

Yang Terhormat : Mas BUPATI PURBALINGGA Permohonan Permintaan Lampiran III ( Tiga ) sesuai jawaban dari Admin Bakeuda tentang PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA. Itu ada dimana ? Linknya apa ? Menanggapi jawaban terkait selisih 15 juta. ( Selisih Rp15.000.000 yang Saudara pertanyakan bukan merupakan tambahan pembayaran tanpa dasar, melainkan komponen TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diatur secara tersendiri dalam Lampiran III. ) PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2026 kami unduh dari Website BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, dan di File tersebut hanya sampai di Lampiran II dan ditanda tangani Bupati Purbalingga. TIDAK TERDAPAT LAMPIRAN III. Mohon perkenannya dijawab dengan Jujur adakah Lampiran ke III itu ? Sebab akan mudah sekali diketahui kalau jawabannya tidak benar. Satu lagi pertanyaan yang ingin kami tau jawabannya. Sejak kapan komponen TPP berdasarkan KELANGKAAN PROFESI diberikan ? Terima Kasih Mas BUPATI PURBALINGGA, Sehat dan Sukses Selalu.

Kepada Yang Terhormat Mas Bupati Purbalingga Nyong Arep Takon Tulung di Jawab sing JUJUR ben ora AJUR. Kenapa TPP SEKDA yang diterima berbeda dengan yang tertera di PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA. Di Perbup yang tersebut diatas TPP Sekda Berdasarkan Beban Kerja sebesar 20 JUTA perbulan, tetapi infonya yang diterima adalah 35 JUTA perbulan. Selisih 15 JUTA ini pakai Aturan apa ? Perbup ? Tolong dijawab dengan JUJUR. dan Tunjukan Aturan Perbupnya ada dimana. Linknya. Matur Nuwun.

sore pak ,mohon bantuan nya untuk diteruskan dn di follow up, untuk lampu jalan terkendala kabel putus menyebabkan lampu jalan mati membuat penyebrangan minim cahaya, dan kabel lampu terlihat berserak di pinggir jalan

Yth Bpk Lurah Bobotsari Tolong informasikan bagaimana realisasi perbaikan drainase di gang masjid 3 Bobotsari. Tepat satu RT dengan rumah pak Lurah dan kantor kelurahan. Ini sudah beberapa kali saya mengajukan perbaikan drainase. Ini mom n terbaik untuk dilakukan perbaikan sebelum nanti ada hujan. Jika hujan jelas jalan menjadi sungai.karena aliran air tidak bisa masuk gorong gorong. Dan ada pekerjaan di pondasi sungai yang belum diselesaikan uruganya tepatnya di belakang rumah alm Pak Sahidi.

adanya TPA ilegal di jempatan sungai Kramean samping SMP 4 Purbalingga dekat Kantor Kecamatan Purbalingga,mohon di beri peringatan untuk tidak membuang sampah dengan ancaman Denda/Hukuman, karena sudah di bersihkan berulang sampah dibuang di sempadan sungai lagi

Yth Bupati Purbalingga Mohon untuk taman fasilitas umum yang ada di perumahan purbalingga untuk pagar yang mengelilingi bisa di hilangkan saja dan dibuat paving jogging track,sehingga dapat meningkatkan kebermanfaatan untuk sarana olahraga warga perumahan dan masyarakat umum. Karena kami dari warga juga sering menemukan taman tersebut untuk kegiatan yang kurang bermanfaat pada malam hari karena gelap dan tertutup oleh pagar. Jadi mohon dengan sangat agar fasilitas tersebut untuk menjadi perhatian dan dapat bermanfaat untuk warga perumahan khususnya dan masyarakat pada umum nya. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepada Yth. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA. Apa dasar perhitungan kenaikan PBB di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan apakah kenaikan tersebut sudah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat? Dari tahun ketahun selalu naik. Mengapa nilai PBB harus dinaikkan pada saat sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi? Apakah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah melakukan kajian terhadap dampak kenaikan PBB terhadap masyarakat berpenghasilan rendah? Bagaimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan kenaikan PBB tidak menyebabkan beban pajak yang terlalu besar bagi pemilik rumah sederhana? Apakah kenaikan PBB didasarkan pada kenaikan nilai objek pajak yang benar-benar mencerminkan kondisi pasar di lapangan? Bagaimana mekanisme keberatan atau pengajuan keringanan bagi masyarakat yang merasa tidak mampu membayar PBB setelah kenaikan? Apakah ada perlakuan berbeda atau insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, atau pemilik rumah tinggal yang tidak memiliki sumber penghasilan dari tanah tersebut? Untuk apa tambahan penerimaan tersebut akan digunakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ? Apakah Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membuka data dan perhitungan secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami alasan kenaikan PBB? Kalau ada itu dimana ? Kapan ? Jika nilai tanah meningkat tetapi penghasilan pemilik tanah tidak meningkat, apakah kenaikan PBB tetap dianggap proporsional? Terima Kasih, semoga Pemerintah Kabupaten Purbalingga semakin lebih baik. Mohon maaf sebelumnya. Saya tunggu jawabannya.

Yth Kementrian Perhubungan Yth Gubernur Jawa Tengah Yth Camat Bobotsari Mohon sebaiknya pihak terkait mengenai pengaturan pedagang dan pengaturan jalan umum. Bahkan hak pejalan kaki. Kali ini dikhususkan pada wilayah di sepanjang jalan dtepat di depan kecamatan Bobotsari. Apakah iya pak Camat Bobotsari tidak merasa risih dengan suasana semrawut selama ini. Dimana trotoar yang seharusnya hak pejalan kaki sekarang digunakan untuk jualan bahkan permanen. Berharap ketegasan dari beberapa pihak agar trotoar disisakan Untu pejalan kaki dan pedagang jangan berjulaan di jalan. Di depan kecamatan Bobotsari itu rawan sekali tanpa penjagaan setiap sore pengendara motor maupun mobil susah.

Sudah lebih dari 1 tahun saya melihat new fortuner hitam dengan nopol R 1336 XC, kondisi dari saya awal melihat masih menggunakan TNKB warna putih-hitam dimana seharusnya sesuai dengan yang terdata di aplikasi sakpole adalah ber-TNKB merah/kendaraan operasional dinas. Saya warga sipil tapi bisa mengenali mana nopol pribadi dan instansi walaupun warna TNKB yang sekarang sudah diubah putih-hitam. Jujur saya tidak keberatan jika beliau/pengguna mobil tersebut menggunakan mobilnya untuk keperluan diluar dinas, tapi saya keberatan dengan pengubahan TNKB -nya dari merah menjadi putih-hitam. Besar harapan saya untuk pengubahan ke warna TNKB asli sesuai yang terdaftar kecuali memang kendaraan tersebut telah dibeli pribadi secara lelang atau apapun itu dan bisa dibuktikan secara jelas dokumennya. Terimakasih

Mohon bantuannya kepada dinas terkait perihal saluran drainase yang tidak mengalir dan mampet di tempat kami, kemungkinan disebabkan oleh gorong2 tersumbat yang ada dibawah jalan. Mohon untuk segera dilakukan tindakan karena jika dibiarkan akan menjadi sarang nyamuk dan penumpukan sampah. Untuk lokasi ada di Perum. Griya Abdi Kencana, Jl. Sekar Mawar, Purbalingga Wetan RT 1/7.

Mas bupati saya mau menanyakan terkait dengan perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu . 1.Apakah akan ada kenaikan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang diperpanjang kontraknya ? 2. Apakah ada kebijakan dari mas bupati untuk pengangkatan dari pppk paruh waktu ke penuh waktu ? Kami pppk paruh waktu berharap kalaupun belum ada kebijakannya minimal dinaikan gajinya kami sesuai UMK purbalingga . Terimakasih mas bupati .

RT 08 RW 01..minta bantuan dastang PLN..buat rumah udah lansia..

Pak Bupati, Pak Camat purbalingga.aduan saya terkait ada standart/nominal bayar tidak kl warga iyu minta tolong kelurahan ngukur tanah?Soale Bu lurah wingi ana nominale,sekarang ada apa tidak?terus ngukure dina setu pas preian.patut apa ora?

60 warga meminta tower bts di baleraksa agar di hentikan operasionalnya 1.tidak ads manfaatnya bagi warga sekitar crs tidak jelas 2. membahayakan rumah salah satu warga karena tanah abrasi potensi bisa membuat rumah ambruk dampak dari tower karena tanah diratakan

Mas Bupati tolong itu para pejabat penagihan pajak PBB dari Bakeuda sampe tingkat desa dipecat saja, tidak berguna cuma habiskan anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat. Terbukti tagihan 2025 masih banyak apalagi yang tahun 2026 meskipun sudah berkali-kali saya laporkan. Inspektorat juga cuma tidur kerjanya atau memang orang-orang goblok yang bekerja.

Salam, nuwunsewu pak bupati. Saya warga wirasana RW 06, Mau bertanya untuk pengukuran tanah sekarang biayanya berapa ya? Karna dikelurahan saya, lurah dulu bicara nominal. Apa sekarang ada standar harganya? Satulagi pak bupati, ada aturan untuk ngukur tanah hari sabtu atau minggu mboten nggih?

Lokasi KejadianDesa/Kelurahan: Kutasari rt009 rw005Kecamatan: kutasariKabupaten/Kota: PurbalinggaIsi Aduan: mohon ditindak lanjuti bpk/ibu tentang fasilitas jalan umum yg dipergunakan tidak sesuai dengan semestinya karena jalan umum untuk aktifitas berbagai macam masyarakat tapi tidak dengan semestinya sepeti ada acara mbaranggawe/hajatan orang pribadi mohon untuk peninjauan dan tindakannya, dengan peninjauan jalan tersebut untuk dilakukan pembetulan, maturnuwun terimakasih haturnuhun 🙏 Laporan ini tercatat pada hari Minggu, 27 September 2026 04:52:32 WIB dengan klasifikasi kategori INFRASTRUKTUR, sesuai dengan data resmi yang bersumber dari LaporGub Jawa Tengah.

Memang dari 2010 pada saat suaminya masih hidup memang tergolong mampu ...tetapi setelah Tah itu suaminya nikah lagi dan sampai akhirnya ibu eny sering mengalami kekerasan jasmani sampai akhirnya diusir .dari th 2010 sampai 2023 ibu eny hanya bisa bertahan seadanya ....setelah itu dikabarkan suaminya meninggal .lalu ibu eny pulang ....dan setelah itu hanya menempati rumah kosong tanpa apapun ...dan hanya bisa bertahan seadanya bersama cucunya ..demi Allah hanya kadang makan garam ,Royco dan tepung terigu yang digoreng .dari situ kami sudah berupaya lapor ke desa tetapi tidak ada perubahan .sampai akhirnya ke kecelakaan ..demi Allah yth bapak Bupati untuk pantauannnya ke alamat ,kembangan ,RT04/05,dusun 3, Bukateja ,Purbalingga .di Rumah nya sebelum dan sesudahnya saya berterimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya