KEPADA YTH. BUPATI PURBALINGGA JANGAN BIARKAN OPD OPDNYA MENJAWAB ASAL-ASALAN, SEMENTARA PERTANYAAN MASYARAKAT MENUNTUT KEJELASAN! Bapak Bupati Purbalingga yang kami hormati, Kami ingin menyampaikan kritik serius terhadap pola jawaban sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ketika menerima pertanyaan, aduan, maupun aspirasi masyarakat. Sangat disayangkan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat sering kali tidak dijawab sesuai substansi dan urgensi persoalannya. Jawaban yang diberikan justru melebar ke mana-mana, normatif, berputar-putar, bahkan terkesan sekadar menggugurkan kewajiban untuk merespons. Ini bukan sekadar persoalan komunikasi. Ini menyangkut tanggung jawab, transparansi, dan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat bertanya tentang persoalan A, mengapa yang dijawab justru persoalan B? Ketika masyarakat meminta penjelasan konkret, mengapa yang diberikan hanya kalimat normatif tanpa data, kepastian, maupun solusi? Apakah OPD tidak memahami substansi pertanyaan? Apakah memang tidak memiliki data? Ataukah ada persoalan yang sengaja tidak dijelaskan secara terbuka? Kami tidak ingin berspekulasi. Namun, pola jawaban yang tidak menyentuh inti persoalan tentu menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik. Bapak Bupati, Jangan sampai ruang pengaduan dan komunikasi publik hanya menjadi formalitas. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah dengan jawaban yang tidak menjawab. Sebab, ketika pemerintah memberikan respons yang tidak relevan terhadap pertanyaan yang jelas, masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan dan akuntabilitas pelayanan tersebut. Bahkan, jika dibiarkan, pola seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat: seolah-olah sudah dijawab, padahal substansi persoalannya justru dihindari. Kami meminta Bapak Bupati melakukan evaluasi serius terhadap kinerja komunikasi dan respons seluruh OPD. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian: Instruksikan seluruh OPD agar menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung, spesifik, dan sesuai substansi. Jika pertanyaan menyangkut data, berikan data. Jika menyangkut kebijakan, jelaskan dasar kebijakannya. Jika menyangkut masalah lapangan, sampaikan fakta dan tindak lanjutnya. Jangan membiasakan jawaban normatif yang hanya terdengar bagus tetapi tidak memberikan kepastian. Evaluasi OPD yang berulang kali memberikan jawaban tidak relevan atau menghindari inti persoalan. Pastikan setiap aduan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diingat, masyarakat bukan sedang meminta belas kasihan. Masyarakat sedang menggunakan haknya untuk bertanya, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Jangan alergi terhadap kritik. Jangan menganggap pertanyaan kritis sebagai gangguan. Justru dari pertanyaan masyarakat, pemerintah seharusnya bisa mengetahui apa yang perlu dibenahi. Bupati tidak mungkin mengawasi semua OPD setiap saat. Tetapi Bupati memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap OPD bekerja dengan standar pelayanan, transparansi, dan tanggung jawab yang benar. Jangan sampai pemerintah merasa sudah melayani hanya karena sudah memberikan jawaban. Sebab, menjawab itu berbeda dengan memberikan penjelasan. Merespons itu berbeda dengan menyelesaikan persoalan. Kami ingin pemerintah Kabupaten Purbalingga benar-benar hadir dengan keterbukaan, bukan sekadar respons formalitas. Pertanyaan kami sederhana: Apakah Bapak Bupati mengetahui bahwa ada OPD yang memberikan jawaban tidak sesuai substansi pertanyaan masyarakat? Jika mengetahui, apa langkah evaluasinya? Jika belum mengetahui, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik selama ini? Rakyat tidak membutuhkan jawaban yang sekadar panjang. Rakyat membutuhkan jawaban yang benar, jujur, relevan, dan bertanggung jawab. JANGAN JADIKAN MASYARAKAT PINTAR BERTANYA, TETAPI DIPAKSA PUAS DENGAN JAWABAN YANG TIDAK MENJAWAB!

Yth. BAKEUDA Sepakat dengan jawaban Admin Bakeuda Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Masyarakat dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut: Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga nomor 46 Tahun 2026 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, untuk Pembayaran Honorarium Narasumber di Kabupaten Purbalingga, melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), SKPD mengajukan Permohonan Pencairan SP2D dengan melampirkan berkas- berkas pendukung melalui Aplikasi PESONA CERIA, Honor Narasumber akan langsung masuk ke rekening masing masing narasumber, sesuai dengan data yang diajukan dalam permohonan. PERTANYAANNYA : Adakah OPD yang Melanggar ? Apabila ditemukan OPD yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, bagaimana tindakan dan sanksi yang akan diberikan Bakeuda? Apakah akan dilakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pembayaran yang menyimpang? Sebab kami menemukan ada OPD melakukannya dan kami mempunyai buktinya pembayaran Honor Narasumber Tidak Menggunakan LS. Jangan sampai aturan hanya tegas di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan dan penindakan. Apakah Bakeuda berani membuka kepada publik OPD yang terbukti melanggar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Atau kami bantu ? Terima Kasih

Saya punya ide pak Bupati. Buat parkir itu berhadiah. Diundi ketika 17 agustus dan 18 desember tiap tahunnya. Diambilkan dari misal 1.000 rupiah, 200 untuk PAD, 700 utk penjaga parkir, 100 utk hadiah. Itu hanya perumpamaan. Jadi para yang markir ada semangat. Hari ini cuma sebentar parkir. Pedagang kecewa, pemilik motor kecewa! Bayangkan bakul bakso untung Rp 2.000 btuh modal ratusan ribu, tukang parkir untunf Rp 2.000 modal sempritan!.

Daripada uang buat beli banner publikasi keuangan yang hanya pokok pokok pengeluaran mending publikasi lewat medsos IG/tiktok/FB tapi rinci per item. Gratis! Pelayan masyarakat harus melek teknologi!

Saya penjual sosis goreng di Baturaden asal Purbalingga. Minggu pagi saya melihat 1 orang laki laki dewasa, 1 orang perempuan dan 1 anak berboncengan menggunakan motor antara Nmax/Pcx putih berplat merah RC ke wisata Baturaden. Apakah boleh motor dinas untuk kepentingan pribadi?

Buatkan list daerah yang ada parkirannya di seluruh kabupaten Purbalingga! Buat secara digital saja! Beserta harga karcisnya! Kalau bisa parkir pakai karcis! Warga purbalingga jangan mau dibodohi kalau uang kalian dikasihkan ke atas nama preman/ormas!

Saran agar tembok yang mengelilingi taman perumahan griya abdi kencana dirobohkan saja dan diganti dengan jogging track , agar lebih bermanfaat untuk olahraga warga perumahan dan masyarakat umum. Karena selama ini taman ini kurang fungsional dan menjadi tempat nongkrong malam untuk kegiatan yang kurang bermanfaat seperti minum minuman keras. Mohon dengan sangat agar menjadi perhatian dan mohon untuk di tindak lanjuti

Lampu taman perumahan griya abdi kencana mati. Suasa taman jadi mirip pemakaman

​Hal: Permohonan Transparansi Dokumen Resmi dan Verifikasi Lapangan Program RTLH Desa Tunjungmuli ​Guna menjamin akuntabilitas publik dan transparansi penyaluran bantuan tepat sasaran, kami meminta pihak instansi berwenang untuk melampirkan salinan dokumen resmi berformat PDF yang memuat: ​1.Surat Keputusan (SK) Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan RTLH di Desa Tunjungmuli untuk tahun anggaran terkait. ​ 2.Berita Acara Verifikasi Lapangan (BAVL) beserta indikator kelayakan fisik yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan tersebut. ​ 3.Daftar Usulan Awal (Hasil Musrenbangdes/Musdus) sebagai data pembanding untuk memastikan tidak terjadi pergeseran atau eliminasi penerima di tingkat lapangan. ​Penyampaian dokumen resmi berbentuk PDF ini mutlak diperlukan sebagai wujud Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan salah sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan. Tembusan disampaikan kepada Yth: ​1.Inspektur Kabupaten Purbalingga di Purbalingga. ​ 2.Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Purbalingga. ​3.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tunjungmuli.

Judul Laporan: Permohonan Transparansi dan Rincian Sebaran Wilayah Serta Realisasi Anggaran Program UPLAND Dinas Pertanian Tahun 2025. ​Isi Laporan: ​Yth. Tim Pengelola Kanal LaporMasBup Kabupaten Purbalingga, ​Melalui kanal resmi ini, kami selaku warga masyarakat Kabupaten Purbalingga hendak memohon informasi serta transparansi terkait pelaksanaan program anggaran di bawah Dinas Pertanian: ​Temuan Data Pengadaan (RUP) Program UPLAND: ​Berdasarkan data Dashboard Monitoring RUP / INAPROC Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, terdapat paket Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) program UPLAND yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga (Kode RUP: 39176171) dengan pagu anggaran Rp 9.600.000.000 dan nilai realisasi tercatat sebesar Rp 9.300.000.000. ​Dalam catatan data tersebut, realisasi anggaran miliaran rupiah ini teralokasi pada pos kegiatan yang memerlukan kejelasan rincian output di lapangan. Berdasarkan analisis struktur MAK (Mata Anggaran Kegiatan) pada paket tersebut, kami melihat adanya kejanggalan proporsi anggaran di mana porsi dana terserap pada pos belanja jasa konsultasi/non-fisik, yang tidak sebanding atau tidak sinkron dengan asas manfaat serta output fisik proyek UPLAND yang seharusnya dirasakan langsung oleh petani di lapangan. ​Permohonan Informasi & Kejelasan: ​Kami mohon Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dapat membuka transparansi mengenai daftar desa/wilayah mana saja yang menjadi sasaran/penerima manfaat dari program UPLAND tersebut.

Saya ingin melaporkan kendala terkait pembayaran tagihan PDAM melalui aplikasi BIMA yang sudah saya lakukan pada tanggal 2 Nov 2026. Status transaksi di aplikasi BIMA sudah Berhasil, dan saldo saya sudah terpotong. Namun, saat saya cek kembali, tagihan PDAM bulan November tersebut masih muncul (belum terupdate), baik di aplikasi BIMA maupun saat saya iseng cek di aplikasi lain seperti Shopee. Saya sudah laporkan ke PDAM, dan disuruh ke CS Bank Jateng. Sudah ke sana juga, dan disuruh menunggu, akan dihubungi melalui WA.. Sampai sekarang belum ada kabar... Setelah saya telusuri, ternyata beberapa rekan saya juga mengalami hal yang sama. Mohon segera ditindaklanjuti, terima kasih.

Mengenai permohonan PJU jaringan PLN dari 2024 proposal masuk ke DPR RI bapak Rofiq hananto kenapa sampai saat ini permohonan itu di abaikan, apakah seperti itu caranya memakai data pribadi seseorang,apalagi ini menyangkut kemaslahatan dan hak warga dan keselamatan warga

SARAN DAN PERINGATAN TINGKAT DEWA UNTUK MAS BUPATI MOBIL DINAS BUKAN FASILITAS PRIBADI : JANGAN SAMPAI KELALAIAN OKNUM MERUSAK CITRA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA! Berkaca dari beredarnya Video di IG tentang Penyalahgunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi, bahwa Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi bukan persoalan sepele. Kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang dibeli, dipelihara, dan dioperasionalkan menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu, penggunaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan atau kenyamanan pribadi pejabat maupun ASN yang menggunakannya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas, termasuk apabila digunakan untuk kepentingan keluarga, menjemput anak, berbelanja, atau aktivitas pribadi lainnya yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan. Persoalan ini semakin berbahaya ketika masyarakat mulai jeli mengamati dan mendokumentasikan perilaku aparatur di lapangan. Di era media sosial, satu foto atau video penggunaan mobil dinas yang diduga tidak semestinya dapat menyebar dengan cepat melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan platform lainnya. Bayangkan jika kejadian semacam ini terus berulang, kemudian menjadi konten viral. Bukan hanya oknum pengguna kendaraan yang akan mendapat sorotan, tetapi nama baik Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan ikut dipertaruhkan. Jangan sampai pemerintah sibuk membangun citra pelayanan publik, tetapi justru perilaku sebagian oknum aparatur menjadi bahan kritik dan tontonan masyarakat karena tidak mampu membedakan fasilitas negara dengan fasilitas pribadi. Ada beberapa pertanyaan serius yang perlu dijawab oleh pemerintah daerah: 1. Apakah sudah ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja? 2. Apakah setiap OPD memiliki mekanisme pengendalian dan pencatatan penggunaan kendaraan dinas? 3. Bagaimana tindakan pemerintah daerah apabila ditemukan kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi? 4. Apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas yang digunakan di luar kepentingan kedinasan? 5. Apakah sanksi terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas negara benar-benar diterapkan tanpa pandang jabatan? Jangan menunggu viral baru melakukan pemeriksaan. Jangan menunggu masyarakat membuat konten baru kemudian sibuk memberikan klarifikasi. Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus lebih dahulu melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban internal sebelum persoalan ini berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penggunaan fasilitas negara. Sebaliknya, pemerintah juga berkewajiban memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab. Ingat! Mobil dinas bukan simbol kekuasaan, bukan fasilitas keluarga, dan bukan kendaraan pribadi yang bebas digunakan sesuka hati. Jangan sampai karena ulah segelintir oknum, seluruh institusi Pemerintah Kabupaten Purbalingga ikut menanggung buruknya citra di mata masyarakat. Sayapun akan ikut memdokumentasikan bila menemui Mobil Dinas dipakai oknum Pejabat untuk Kepentingan Pribadi. Siapapun Pejabatnya ! Terima Kasih.

Kepada Yang kami hormati, Mas Bupati PURBALINGGA JANGAN BIARKAN LAPOR MAS BUPATI KEHILANGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT! Ada apa dengan OPD di Kabupaten Purbalingga? Mengapa laporan masyarakat melalui kanal Lapor Mas Bupati terkesan begitu lama tidak mendapatkan respons dan tindak lanjut yang jelas? Ataukah dilaporkan kembali seperti dahulu melalui kanal kanal tidak resmi ?? Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui kanal tidak resmi, tanpa disertai klarifikasi dan verifikasi, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, membentuk opini publik yang keliru, bahkan merugikan nama baik dan kehormatan Mas Bupati. Kritik dan aspirasi masyarakat tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, alangkah baiknya jika setiap pengaduan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah agar dapat ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai niat menyampaikan aspirasi justru berubah menjadi ruang pembentukan opini yang merugikan pihak lain. Masalah sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme pengaduan yang benar, bukan melalui narasi yang belum tentu mencerminkan fakta. Maka dari itu Program Lapor Mas Bupati yang telah berjalan sejak tahun lalu merupakan sarana komunikasi dan pengaduan masyarakat yang sangat bermanfaat. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan, keluhan, kritik, serta aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Namun, sangat disayangkan apabila laporan yang sudah disampaikan masyarakat justru dibiarkan berlarut-larut tanpa respons, tanpa penjelasan, bahkan tanpa kepastian penyelesaian. Pertanyaannya: untuk apa pemerintah menyediakan kanal pengaduan jika OPD yang memiliki kewenangan menangani laporan tidak segera meresponsnya? Perlu dipahami bahwa setiap laporan masyarakat bukan sekadar angka, bukan sekadar tiket pengaduan, dan bukan sekadar formalitas administrasi. Di balik setiap laporan ada warga yang sedang menghadapi persoalan dan membutuhkan kehadiran pemerintah. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai koordinasi, kedisiplinan, serta tanggung jawab OPD dalam menjalankan instruksi dan pelayanan kepada masyarakat. Apakah OPD sudah memiliki standar waktu penanganan laporan? Apakah ada petugas yang bertanggung jawab memantau setiap aduan? Apakah pimpinan OPD melakukan evaluasi terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti? Jangan sampai Bupati sudah membuka pintu pengaduan bagi masyarakat, tetapi di tingkat OPD pintu tersebut justru seolah-olah tertutup. Menghargai program Lapor Mas Bupati berarti menghargai masyarakat yang telah menggunakan fasilitas tersebut. Respons terhadap laporan masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Kami mendorong Bupati Purbalingga untuk melakukan evaluasi serius terhadap seluruh OPD, khususnya terhadap laporan yang sudah lama belum mendapatkan respons maupun penyelesaian. Beberapa hal yang perlu segera dilakukan: 1. Melakukan audit terhadap seluruh laporan yang belum ditindaklanjuti. 2. Meminta setiap OPD memberikan penjelasan atas keterlambatan penanganan laporan. 3. Menetapkan batas waktu respons dan penyelesaian yang terukur. 4. Menunjuk penanggung jawab pengaduan di masing-masing OPD. 5. Memberikan informasi perkembangan penanganan kepada pelapor. 6. Melakukan evaluasi berkala terhadap OPD yang tidak memenuhi standar pelayanan pengaduan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kanal pengaduan yang sebenarnya sudah sangat membantu. Jika masyarakat sudah bersedia menyampaikan persoalannya melalui jalur resmi, maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan respons yang layak. Kami berharap Lapor Mas Bupati tidak hanya menjadi program yang bagus saat diluncurkan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengawasan, pelayanan, dan penyelesaian masalah masyarakat secara berkelanjutan. Jangan biarkan semangat Bupati dalam mendengar suara rakyat berhenti di layar monitor administrasi OPD! Rakyat tidak hanya membutuhkan tempat untuk mengadu. Rakyat membutuhkan jawaban, tindakan, dan penyelesaian. Salam pengawasan publik. Demi Purbalingga yang lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab. Suwun Mas Bupati

Assalamualaikum pk bupati Lapor pk : ini untuk yang ke dua kalinya hampir satu bulan kok belum ada tindakan yah? Karena produksi knalpot di dekat rumah saya sangat menggangu selain berisik bising juga polusi udara bau las dan besi Saya mohon untuk di tutup atau suruh pindah lokasi secepatnya demikian permohonan saya, Saya mohon dengan amat sangat kepada bapak Bupati yang terhormat. Mohon bantuannya maaf kalau ada kata2 yang kurang sopan 🙏🙏

ADUAN RESMI DARI MASYARAKAT MENGENAI RENDAHNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAN TINGGINYA KETERGANTUNGAN TRANSFER PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Kepada Yth. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Bupati Purbalingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Kami menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu rendahnya kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius, karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik idealnya tidak terus-menerus bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah di atasnya. Pertanyaannya, sampai kapan Kabupaten Purbalingga akan terus berada dalam kondisi ketergantungan fiskal? Apakah selama ini pemerintah daerah sudah benar-benar serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau justru masih terlalu nyaman dengan pola pembiayaan yang mengandalkan transfer pemerintah pusat? Rendahnya kemandirian fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam APBD. Ini menyangkut kemampuan daerah menentukan prioritas pembangunan, menjaga kesinambungan program, serta membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri. Apalagi ketika kebijakan transfer ke daerah (TKD) mengalami pengurangan atau penyesuaian, dampaknya dapat langsung dirasakan melalui terbatasnya ruang fiskal, penundaan program pembangunan, pengurangan belanja pelayanan publik, hingga semakin sempitnya kemampuan daerah untuk melakukan inovasi pembangunan. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan penjelasan secara terbuka terhadap beberapa hal berikut: 1. Berapa sebenarnya rasio kemandirian fiskal Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir, mulai dari 2022 sampai dengan 2026? 2. Berapa persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan kontribusi dana transfer pemerintah pusat dan provinsi? 3. Apa penyebab utama rendahnya PAD Purbalingga? Apakah karena keterbatasan potensi ekonomi, lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, belum optimalnya pengelolaan aset daerah, atau kurangnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan? 4. Sejauh mana evaluasi terhadap kinerja BUMD, pengelolaan aset daerah, retribusi, pajak daerah, serta sumber-sumber pendapatan lain yang berpotensi meningkatkan PAD? 5. Apakah Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah memiliki peta jalan (roadmap) peningkatan kemandirian fiskal dengan target yang terukur setiap tahunnya? 6. Bagaimana strategi pemerintah daerah menghadapi pengurangan TKD, sementara kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, infrastruktur, dan pelayanan publik terus berjalan? 7. Apakah selama ini perencanaan APBD sudah mempertimbangkan kemampuan fiskal riil daerah, atau justru terlalu bergantung pada asumsi penerimaan transfer yang belum tentu berkelanjutan? 8. Berapa target peningkatan PAD dan penurunan tingkat ketergantungan transfer yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan? Kami juga meminta Badan Keuangan Daerah tidak hanya berorientasi pada penyusunan dan penatausahaan APBD, tetapi turut mengambil peran strategis dalam mendorong transformasi kemandirian fiskal daerah. Jangan sampai pemerintah daerah hanya sibuk mengatur bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi kurang serius memikirkan bagaimana pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Purbalingga membutuhkan strategi fiskal yang progresif, bukan sekadar mempertahankan pola APBD dari tahun ke tahun dengan ketergantungan transfer yang tinggi. Jangan sampai daerah terlihat memiliki APBD besar, tetapi sesungguhnya belum memiliki kekuatan fiskal yang mandiri. Kami sebagai bagian dari Masyarakat Purbalingga berhak mengetahui seberapa kuat kemampuan keuangan daerahnya sendiri, bukan hanya seberapa besar anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. Perubahan di Masa Mas Bupati ini harus jelas, jangan sampai hasil akhirnya sama saja dengan yang sebelum sebelumnya. Matur Nuwun

Kepada Yth. MAS BUPATI PURBALINGGA tembusan Kepala BAKEUDA Kab. Purbalingga TRANSPARANSI PENGGUNAAN BBM KENDARAAN DINAS DAN KETERBUKAAN TEMUAN BPK RI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Selama ini, penggunaan BBM kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang identik dengan Pejabat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang memiliki persepsi bahwa fasilitas BBM dari uang rakyat seakan menjadi hak istimewa bagi oknum pejabat, tanpa pengawasan yang benar-benar transparan. Persoalannya semakin menarik ketika kendaraan dinas yang seharusnya digunakan untuk menunjang kepentingan kedinasan justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pejabat. Beberapa waktu lalu, bahkan sempat beredar unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan persoalan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penegakan disiplin penggunaan fasilitas negara. Lebih jauh lagi, muncul informasi mengenai adanya temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 terkait penyalahgunaan anggaran BBM dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah pada salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar ketidaktertiban administrasi atau lemahnya pengendalian operasional kendaraan dinas. Ini menyangkut pertanggungjawaban uang rakyat dan efektivitas sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya Bupati, Kepala Bakeuda, dan OPD terkait, untuk tidak menutup-nutupi persoalan ini dan berani membuka informasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 kepada publik. Adapun beberapa pertanyaan kritis yang perlu dijawab secara terbuka: 1. Benarkah terdapat temuan BPK RI Tahun 2025 terkait penyalahgunaan atau ketidaksesuaian pertanggungjawaban belanja BBM hingga mencapai ratusan juta rupiah pada salah satu OPD? Jika benar, berapa nilai pastinya dan apa bentuk permasalahannya? Jawab saja dengan jujur. Kalo ditutupi malah akan semakin menjadi informasi liar. 2. OPD mana yang menjadi objek temuan tersebut? Mengapa informasi mengenai persoalan penggunaan uang rakyat seperti ini tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat? 3. Apakah temuan tersebut berkaitan dengan penggunaan BBM yang tidak sesuai kebutuhan operasional, ketidaksesuaian bukti pembelian, kelebihan pembayaran, atau pertanggungjawaban yang tidak didukung bukti memadai? 4. Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan BBM kendaraan dinas? Apakah selama ini hanya mengandalkan nota pembelian dan laporan administrasi, atau sudah menggunakan sistem pengendalian yang dapat mencocokkan jumlah BBM dengan jarak tempuh dan aktivitas kendaraan? 5. Apakah kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pejabat juga menjadi bagian dari evaluasi pengawasan penggunaan BBM bersumber dari APBD? Sebab baru baru ini beredar Video ada Oknum Pejabat yang berpotensi Viral di Media terkait penggunaan Mobil Dinas untuk kepentingan Pribadi diluar jam Dinas. 6. Apakah Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersedia membuka rekapitulasi anggaran BBM setiap OPD, realisasi penggunaannya, agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan? Jangan sampai masyarakat terus diminta berhemat, sementara penggunaan fasilitas negara oleh oknum pejabat justru tidak diawasi secara serius. BBM kendaraan dinas bukan fasilitas pribadi pejabat. Kendaraan dinas bukan kendaraan keluarga. Dan anggaran BBM bukan uang yang bisa diperlakukan seolah-olah menjadi hak istimewa seseorang. Pemerintah daerah harus memberikan contoh integritas, bukan justru membiarkan munculnya persepsi bahwa fasilitas negara lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki jabatan. Kami meminta klarifikasi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pemeriksaan resmi. UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN, BUKAN SEKADAR DIHABISKAN DAN DILAPORKAN. Jika memang tidak ada penyalahgunaan, buktikan dengan data. Jika terdapat temuan, buka tindak lanjutnya. Jangan biarkan transparansi anggaran hanya menjadi slogan dalam dokumen pemerintahan. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan. TERIMA KASIH MAS BUPATI

Yth. DPUPR Terima Kasih jawabannya yang terlalu singkat. Ijin ditanyakan kembali. Jawaban Admin DPUPR. Terimakasih atas masukan yang diberikan kepada Kami Bidang Bina Marga DPU-PR Kab. Purbalingga, trotoar memang merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat penting terutama bagi pejalan kaki. Perlu kami informasikan bahwa kami telah melakukan perencanaan dan perbaikan trotoar pada Ruas Jalan Soedirman (Barat). Saat ini perencanaan, gambar detail, DED dll telah kami selesaikan tinggal rencana pelaksanaanya. Perbaikan trotoar pada ruas ruas jalan lain sedang kami usulkan penanganannya agar nantinya trotoar menjadi akses bagi pejalan kaki yang nyaman. Belum menjawab beberapa pertanyaan kami ... Saya kirimkan ulang pertanyaannya. Anda para PNS haruse menjawab dengan jelas. Terima Kasih PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB SECARA JELAS : 1. Bagaimana kondisi terkini trotoar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dan kapan terakhir kali dilakukan pendataan serta pemeriksaan kelayakannya? 2. Berapa alokasi anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan trotoar dalam APBD beberapa tahun terakhir? Mohon disampaikan data anggaran dan realisasinya. 3. Jika anggaran perbaikan trotoar selama ini minim atau tidak tersedia, apa dasar pertimbangan penentuan prioritas tersebut? 4. Apakah seluruh kerusakan trotoar telah masuk dalam daftar kebutuhan pemeliharaan dan rencana kerja perangkat daerah terkait? 5. Bagaimana pemerintah menjamin keselamatan pejalan kaki selama kerusakan trotoar belum diperbaiki? 6. Kapan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menetapkan program perbaikan trotoar secara terencana, bertahap, dan dapat dipantau masyarakat? TERIMA KASIH

ADUAN TROTOAR RUSAK PARAH, WAJAH KOTA PURBALINGGA SEMAKIN KUMUH DAN TIDAK NYAMAN. Kepada Yth. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Perhatian Bupati Purbalingga, perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran daerah. Kami menyampaikan aduan sekaligus kritik terhadap kondisi sejumlah trotoar di wilayah Kabupaten Purbalingga yang mengalami kerusakan, tidak tertata, dan terkesan dibiarkan dalam waktu lama tanpa penanganan yang memadai. Trotoar seharusnya menjadi fasilitas publik yang aman, nyaman, dan layak bagi pejalan kaki. Namun, ketika trotoar rusak, berlubang, ambles, atau dipenuhi material yang mengganggu, persoalannya bukan sekadar masalah estetika. Kondisi tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta kualitas pelayanan pemerintah terhadap pengguna fasilitas umum. Pertanyaan mendasarnya: mengapa kerusakan trotoar yang sudah berlangsung lama terkesan belum menjadi prioritas penanganan Pemerintah Kabupaten Purbalingga? Apabila selama beberapa tahun terakhir anggaran perbaikan dan pemeliharaan trotoar sangat terbatas atau tidak dialokasikan secara memadai, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangannya. Apakah kondisi trotoar memang tidak masuk dalam prioritas pembangunan, apakah usulan perbaikannya tidak pernah diajukan, ataukah terdapat persoalan dalam perencanaan, penetapan prioritas, dan pengalokasian anggaran? Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada proyek-proyek baru yang terlihat besar dan mudah dipublikasikan, sementara infrastruktur dasar yang setiap hari digunakan masyarakat justru dibiarkan mengalami kerusakan. Pembangunan daerah bukan hanya tentang membangun sesuatu yang baru, tetapi juga tentang merawat aset publik yang sudah ada. Kota yang tertata tidak cukup hanya dengan jalan beraspal dan bangunan yang berdiri megah. Trotoar yang rusak, tidak rata, dan tidak terawat akan memberikan kesan kumuh, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta mencerminkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur perkotaan. PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB SECARA TEGAS DAN TERBUKA 1. Bagaimana kondisi terkini trotoar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dan kapan terakhir kali dilakukan pendataan serta pemeriksaan kelayakannya? 2. Berapa alokasi anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan trotoar dalam APBD beberapa tahun terakhir? Mohon disampaikan data anggaran dan realisasinya. 3. Jika anggaran perbaikan trotoar selama ini minim atau tidak tersedia, apa dasar pertimbangan penentuan prioritas tersebut? 4. Apakah seluruh kerusakan trotoar telah masuk dalam daftar kebutuhan pemeliharaan dan rencana kerja perangkat daerah terkait? 5. Bagaimana pemerintah menjamin keselamatan pejalan kaki selama kerusakan trotoar belum diperbaiki? 6. Kapan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menetapkan program perbaikan trotoar secara terencana, bertahap, dan dapat dipantau masyarakat? TUNTUTAN DAN REKOMENDASI Kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk: - Melakukan inventarisasi dan audit kondisi trotoar, khususnya pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan memiliki aktivitas pejalan kaki tinggi. - Membuka informasi alokasi serta realisasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan trotoar secara transparan. - Menyusun skala prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan pengguna, dan kebutuhan masyarakat. - Memasukkan kebutuhan rehabilitasi trotoar ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai kemampuan keuangan serta ketentuan yang berlaku. - Menyampaikan rencana tindak lanjut, target waktu, dan penanggung jawab penanganan kepada masyarakat. Jangan menunggu sampai ada pejalan kaki yang terjatuh atau mengalami kecelakaan baru kerusakan trotoar dianggap sebagai persoalan serius. Uang publik harus dikelola dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat. Perbaikan trotoar bukan sekadar urusan mempercantik kota, melainkan bagian dari pemenuhan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan hak masyarakat atas fasilitas umum yang layak. Purbalingga membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat megah, tetapi juga terasa manfaatnya. Jangan sampai wajah kota terus memburuk hanya karena perawatan infrastruktur dasar tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Kami meminta agar aduan ini ditindaklanjuti secara serius, disertai penjelasan yang terbuka, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. TERIMA KASIH

Kepada Yth. BUPATI Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. (BAKEUDA) ADUAN TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA. Perihal: Permintaan Klarifikasi atas Dugaan Pembayaran Honorarium Narasumber yang Tidak Menggunakan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Kami mempertanyakan pelaksanaan pembayaran honorarium narasumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diduga tidak seluruhnya menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS). Apabila pembayaran honorarium narasumber pada kegiatan pemerintahan seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme LS berdasarkan ketentuan yang berlaku, lantas apa yang menjadi dasar apabila dalam praktiknya terdapat pembayaran yang menggunakan mekanisme selain LS? Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka adalah: 1. Apa dasar hukum pembayaran honorarium narasumber yang tidak menggunakan mekanisme LS? Apakah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan kepala daerah, atau petunjuk teknis yang secara sah memperbolehkan mekanisme pembayaran tersebut selain Perbup 46 Tahun 2026 ? 2. Apakah mekanisme pembayaran yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah? Jika terdapat pembayaran melalui mekanisme selain LS, apakah hal tersebut merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh aturan atau justru penyimpangan dari prosedur yang seharusnya? 3. Siapa yang bertanggung jawab atas penetapan dan pelaksanaan mekanisme pembayaran tersebut? Apakah PA/KPA, PPTK, bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan, atau pejabat lain yang terkait telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan? Apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada alasan kebiasaan, kemudahan administrasi, atau praktik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengelolaan keuangan daerah wajib mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pengendalian internal. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan penjelasan resmi mengenai: - Ketentuan TEGAS yang menjadi dasar mekanisme pembayaran honorarium narasumber. - Alasan adanya dugaan pembayaran yang tidak menggunakan mekanisme LS. - Perangkat daerah dan pejabat yang berwenang menetapkan mekanisme tersebut. - Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. - Langkah korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur. Jangan sampai perbedaan mekanisme pembayaran yang tidak dijelaskan secara transparan menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka celah kelemahan pengendalian internal, dan menjadi persoalan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban APBD. Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi mendasar: jika mekanisme LS memang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku, mengapa masih terdapat pembayaran honorarium narasumber yang tidak menggunakannya? Jika mekanisme tersebut dianggap sah, tunjukkan dasar hukumnya. Jika ternyata tidak sesuai ketentuan, siapa yang bertanggung jawab dan kapan perbaikannya dilakukan? Pengelolaan uang rakyat harus tunduk pada aturan, bukan sebaliknya ATURAN DITAFSIRKAN MENGIKUTI KEBIASAAN. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Terima Kasih.