Permisi Kami mengeluhkan berapa hari ini mulai ada orang pengatur lalu lintas di perempatan kecil depan warung warjau, di jalan, kami sebagai pengguna jalan mobil yang sering lewat situ merasa terganggu. Mengingat perempatan kecil, ketika ada orang ditengah jalan kami kesulitan, mengingat kadang disitu persimpangan. Tanpa pengatur kami pengguna jalan bisa saling menyesuaikan. Semoga dapat segera ditertibkan atau mencari tempat perempatan yang besar lain nya. Karena itu perempatan kecil, ketika simpangan mobil ada orang ditengah justru menghambat. Pangapunten Terima kasih

Tukang parkir liar memaksa minta bayaran dan biasa dia muncul di jam sore ashar, maghrib, isya

Kepada Mas Bupati dan Jajarannya KUALITAS PERBAIKAN JALAN PROGRAM ALUS DALANE KABUPATEN PURBALINGGA YANG JUKSUNGAN KOK SANGAT SANGAT TIDAK BAGUS ? Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sekitar Rp112–122 miliar untuk perbaikan kurang lebih 130 ruas jalan melalui Program Alus Dalane. Namun, sangat disayangkan, sejumlah ruas jalan yang baru diperbaiki kini sudah mengalami kerusakan, bahkan sebagian diduga tidak mampu bertahan menghadapi musim hujan. Pertanyaannya, ke mana kualitas pekerjaan dan pengawasan penggunaan anggaran ratusan miliar rupiah tersebut? Apalagi jika sebagian besar paket pekerjaan menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL). Apakah kerusakan ini disebabkan kualitas material, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, lemahnya pengawasan, buruknya pelaksanaan pekerjaan, atau faktor lain? Kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya OPD teknis, untuk memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab: 1. Bagaimana hasil pemeriksaan kualitas dan mutu pekerjaan pada sekitar 130 ruas jalan tersebut? 2. Apakah seluruh pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis dan kontrak? 3. Bagaimana pengawasan terhadap penyedia jasa, khususnya paket Penunjukan Langsung? 4. Apakah pekerjaan yang rusak masih dalam masa pemeliharaan dan apakah penyedia sudah diwajibkan memperbaikinya? 5. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai uang rakyat ratusan miliar hanya menghasilkan jalan mulus sesaat, lalu kembali rusak ketika musim hujan tiba. 6. Sebutkan Paket Mana saja yang menggunakan metode Juksungan tersebut di Tahun 2025 agar kami ikut memantau. Program Alus Dalane jangan hanya bagus dalam laporan dan penyerapan anggaran, tetapi harus terbukti kualitasnya di lapangan. Rakyat berhak mendapatkan jalan yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai dibayar! Terima Kasih

MASIH MANGKRAKNYA GEDUNG DPRD, TIDAK MULUSNYA JANJI MAS BUPATI. Kepada Yth. Bupati Purbalingga Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Bakeuda Kabupaten Purbalingga Dengan hormat, Kami mempertanyakan sekaligus menyampaikan keprihatinan atas keanehan arah kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan informasi mengenai adanya penambahan anggaran hingga sekitar Rp11 miliar untuk kebutuhan operasional DPRD, muncul pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mengapa penambahan anggaran untuk operasional DPRD dapat dilakukan dalam APBD Perubahan, sementara penyelesaian pembangunan gedung DPRD yang telah mangkrak selama puluhan tahun justru seolah-olah selalu terkendala kemampuan anggaran? Apakah persoalannya benar-benar keterbatasan fiskal daerah, atau justru terdapat persoalan dalam menentukan skala prioritas dan keberanian mengambil keputusan politik anggaran? 1. Ada Apa dengan Skala Prioritas Anggaran? Penambahan anggaran operasional DPRD dalam jumlah yang sangat besar tentu perlu dijelaskan secara rasional. Apalagi ketika pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, fasilitas masyarakat, serta penyelesaian aset pemerintah yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika tambahan anggaran sekitar Rp11 miliar dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026, seharusnya pemerintah daerah juga mampu menjelaskan mengapa sebagian anggaran tersebut tidak diprioritaskan untuk menyelesaikan pembangunan gedung DPRD yang terbengkalai. Kami tidak sedang mempertentangkan kebutuhan operasional DPRD dengan kebutuhan pembangunan. Keduanya memang memiliki fungsi masing-masing. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kebutuhan operasional lembaga dapat memperoleh ruang fiskal yang besar, sementara penyelesaian persoalan aset dan infrastruktur pemerintahan yang sudah berlangsung puluhan tahun tidak kunjung mendapatkan kepastian. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa anggaran untuk kenyamanan penyelenggara pemerintahan lebih mudah diperjuangkan daripada anggaran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah. 2. Mengapa Gedung DPRD Mangkrak Tidak Menjadi Prioritas? Gedung DPRD bukan sekadar bangunan fisik. Di dalamnya terdapat persoalan perencanaan pembangunan, penggunaan uang rakyat, pengelolaan aset daerah, serta tanggung jawab pemerintah terhadap hasil pembangunan. Gedung yang terbengkalai dalam waktu lama berpotensi menimbulkan: - Pemborosan anggaran akibat aset tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. - Risiko kerusakan bangunan dan penurunan nilai aset. - Kebutuhan biaya tambahan untuk pemeliharaan maupun rehabilitasi. - Ketidakpastian penyelesaian proyek yang terus membebani perencanaan anggaran berikutnya. - Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas ketidakselesaian tersebut? Apakah sudah ada evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan awal, pelaksanaan pembangunan, kebutuhan pembiayaan lanjutan, serta langkah konkret untuk menyelesaikannya? Jangan sampai gedung tersebut hanya menjadi monumen kegagalan perencanaan pembangunan yang terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. 3. Jangan Jadikan Alasan Keterbatasan Fiskal sebagai Jawaban Seragam Pemerintah daerah sering kali menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi kendala dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, alasan tersebut perlu diuji secara objektif. Jika ruang fiskal memungkinkan penambahan anggaran operasional DPRD hingga sekitar Rp11 miliar, masyarakat berhak mengetahui mengapa ruang fiskal yang sama tidak dapat diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung DPRD. Apakah sudah dilakukan simulasi kebutuhan penyelesaian gedung tersebut? Apakah pernah disusun skema pembiayaan bertahap? Apakah penyelesaian gedung telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah? Apakah pemerintah daerah pernah melakukan kajian alternatif efisiensi belanja operasional untuk mendukung penyelesaian aset tersebut? Jangan sampai keterbatasan fiskal hanya menjadi alasan ketika menyangkut kebutuhan pembangunan yang belum terselesaikan, tetapi menjadi persoalan yang relatif mudah diatasi ketika menyangkut penambahan belanja operasional lembaga. 4. DPRD Jangan Hanya Kuat Memperjuangkan Anggaran Operasional DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, masyarakat juga berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD terhadap mangkraknya pembangunan gedung DPRD itu sendiri. Apakah DPRD pernah secara serius mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Apakah pembahasan APBD Perubahan 2026 telah mempertimbangkan penyelesaian gedung tersebut sebagai kebutuhan prioritas? Apakah seluruh anggota DPRD memahami bahwa setiap rupiah anggaran yang mereka perjuangkan merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya? Jangan sampai DPRD terlihat begitu responsif ketika membahas penambahan anggaran untuk kebutuhan internal lembaganya, tetapi kurang menunjukkan urgensi yang sama ketika harus memperjuangkan penyelesaian persoalan pembangunan daerah. Fungsi anggaran bukan sekadar memastikan kebutuhan DPRD terpenuhi, melainkan memastikan uang rakyat dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan publik. 5. Transparansi Penambahan Anggaran Rp11 Miliar Harus Dibuka Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD memberikan penjelasan secara terbuka mengenai: 1. Berapa jumlah pasti penambahan anggaran operasional DPRD dalam APBD Perubahan 2026? 2. Apa saja rincian kegiatan, jenis belanja, dan komponen yang mengalami penambahan? 3. Apa dasar kebutuhan dan urgensi penambahan anggaran tersebut? 4. Apakah penambahan tersebut telah melalui kajian kebutuhan, evaluasi kinerja, dan pembahasan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah? 5. Bagaimana perbandingan anggaran operasional DPRD sebelum dan sesudah perubahan APBD? 6. Berapa estimasi kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan gedung DPRD yang mangkrak? 7. Mengapa penyelesaian gedung tersebut tidak memperoleh prioritas dalam APBD Perubahan 2026? 8. Apakah telah tersedia rencana penyelesaian pembangunan dengan target waktu dan tahapan pembiayaan yang jelas? 9. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas mangkraknya pembangunan tersebut? 10. Apakah pemerintah daerah bersedia mempublikasikan dokumen perencanaan, hasil evaluasi, dan peta jalan penyelesaian gedung DPRD kepada masyarakat? 6. Jangan Sampai Terjadi Ketimpangan Keberpihakan Anggaran Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah mengabaikan kebutuhan operasional DPRD. Namun, masyarakat juga tidak boleh diminta terus-menerus memahami alasan keterbatasan anggaran ketika persoalan pembangunan yang nyata di depan mata tidak kunjung diselesaikan. Pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa APBD disusun berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kelembagaan. TUNTUTAN DAN HARAPAN Melalui aduan ini, kami meminta: 1. Bupati Purbalingga melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan penambahan anggaran operasional DPRD dalam APBD Perubahan 2026. 2. DPRD menjelaskan urgensi dan dasar pertimbangan penambahan anggaran tersebut kepada publik. 3. Pemerintah daerah mempublikasikan kondisi terakhir, nilai aset, riwayat pembangunan, kebutuhan pembiayaan, dan kendala penyelesaian gedung DPRD. 4. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan aset, dan akuntabilitas pembangunan gedung yang mangkrak. 5. Pemerintah daerah menyusun peta jalan penyelesaian gedung DPRD dengan target waktu, tahapan anggaran, serta penanggung jawab yang jelas. 6. Memastikan pembahasan anggaran berikutnya tidak hanya mengakomodasi kebutuhan operasional lembaga, tetapi juga menyelesaikan persoalan pembangunan yang selama ini terbengkalai. RAKYAT BERHAK BERTANYA! Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa untuk menambah anggaran operasional DPRD selalu ada jalan, tetapi untuk menyelesaikan gedung DPRD yang mangkrak puluhan tahun selalu ada alasan. Kalau Rp11 miliar bisa diperjuangkan untuk operasional, mengapa penyelesaian gedung DPRD tidak bisa diperjuangkan dengan keseriusan yang sama? Apakah yang sebenarnya sulit itu mencari anggarannya, menyusun prioritasnya, atau membangun komitmen politik untuk menyelesaikannya? Jangan sampai gedung DPRD hanya menjadi simbol mangkraknya pembangunan, sementara anggaran untuk kepentingan internal lembaga justru terus mendapatkan ruang. Uang tersebut adalah uang rakyat. Gedung tersebut adalah aset daerah. Dan pertanggungjawabannya adalah kewajiban pemerintah, bukan pilihan. Kami berharap aduan ini tidak dijawab dengan kalimat normatif seperti keterbatasan anggaran atau masih dalam proses perencanaan. Kami membutuhkan jawaban substantif, data yang terbuka, dan langkah penyelesaian yang terukur. Terima kasih.

Terima kasih atas tanggapan dari Admin DLHPKP atas nomer laporan OKTQ7N6E. Namun, kami menyatakan tanggapan tersebut TIDAK VALID, menyesatkan, dan bertentangan langsung dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian PKP sendiri. ​Berikut adalah poin kontradiksi fatal yang kami temukan: ​Data Pusat Nihil (0 Unit): DLHPKP mengklaim bahwa Desa Tunjungmuli mendapat 22 unit dari Kementerian PKP (aspirasi DPR RI). Namun, ketika dicek secara mandiri pada portal resmi Peta Sebaran BSPS Kementerian PKP (pkp.go.id/cek-penerima-bsps) untuk wilayah Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol, hingga Desa Tunjungmuli, hasilnya menunjukkan 0 Unit (Data Tidak Ditemukan). NIK dan KK warga yang diuji juga dinyatakan tidak terdaftar. ​Dugaan Salah Label / Manipulasi Anggaran: Berdasarkan data publikasi resmi program RTLH Kabupaten Purbalingga, tercatat adanya alokasi APBD Kabupaten Purbalingga 2026 sebanyak 23 penerima dengan 22 unit rumah terbangun. Pernyataan DLHPKP yang menyatakan "tidak terdapat alokasi anggaran APBD Kabupaten Purbalingga untuk Desa Tunjungmuli" sangat mencurigakan dan diduga kuat merupakan upaya menutup-nutupi atau mengubah label (rebranding) dana APBD lokal menjadi 'aspirasi pusat' guna menghindari transparansi audit lokal. ​PERINGATAN, ESKALASI, & PUBLIKASI MEDIA SOSIAL: Mengingat adanya indikasi pembohongan publik, penutupan informasi, dan ketidaksesuaian data yang fatal dalam respons instansi ini: ​Jika dalam 3x24 jam pihak DLHPKP tidak segera membuka transparansi dokumen autentik berupa SK Penetapan, BAVL (Berita Acara Verifikasi Lapangan), dan rincian By Name By Address (BNBA) secara terbuka, maka aduan ini akan kami eskalasikan secara resmi ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Kementerian PKP Republik Indonesia di Pusat. ​Seluruh dokumen kontradiksi ini—mulai dari jawaban Admin DLHPKP yang tidak sinkron, hasil tangkapan layar portal pusat yang menunjukkan data kosong (0 unit), hingga rincian alokasi APBD—akan kami viralkan secara luas melalui media sosial (Grup Publik Purbalingga, platform X/Twitter, dan TikTok) serta diteruskan ke jurnalis investigasi independen agar publik dan aparat penegak hukum mengetahui dugaan manipulasi data program bantuan rakyat ini. ​Demikian sanggahan ini kami sampaikan untuk disikapi secara serius dan jujur.

MOHON INFO PENYALAHGUNAAN BBM NON SUBSIDI DI DLH KABUPATEN PURBALINGGA Mohon Bupati Purbalingga dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan penjelasan secara terbuka terkait temuan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah senilai ratusan juta rupiah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan BBM non-subsidi. Apakah rekomendasi dan kewajiban penyelesaian temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Surat Edaran (SE) terkait penyelesaian temuan BPK? Jika belum, apa kendalanya dan siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana dengan sanksi terhadap oknum-oknum yang terlibat? Berapa orangkah ? Infonya banyak orang ? Apakah hanya sebatas pengembalian kerugian keuangan daerah, atau ada pemeriksaan dan hukuman administratif maupun tindakan hukum sesuai tingkat pelanggarannya?

Apakah pemda purbalingga akan mengusulkan seluruh pppk paruh waktu baik itu teknis,tendik dan nakes ke pemerintah pusat supaya menjadi pppk penuh waktu ?

Tolong dibantu perbaikan drainase saluran air di Jl. Veteran, depan Perum Griya Safira Wirasana, terjadi penyempitan saluran air karena amblas/longsor sehingga air meluap ke jalan raya sampai jembatan. Mengganggu pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan jalan rusak.

KEPADA YTH. BUPATI PURBALINGGA JANGAN BIARKAN OPD OPDNYA MENJAWAB ASAL-ASALAN, SEMENTARA PERTANYAAN MASYARAKAT MENUNTUT KEJELASAN! Bapak Bupati Purbalingga yang kami hormati, Kami ingin menyampaikan kritik serius terhadap pola jawaban sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ketika menerima pertanyaan, aduan, maupun aspirasi masyarakat. Sangat disayangkan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat sering kali tidak dijawab sesuai substansi dan urgensi persoalannya. Jawaban yang diberikan justru melebar ke mana-mana, normatif, berputar-putar, bahkan terkesan sekadar menggugurkan kewajiban untuk merespons. Ini bukan sekadar persoalan komunikasi. Ini menyangkut tanggung jawab, transparansi, dan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat bertanya tentang persoalan A, mengapa yang dijawab justru persoalan B? Ketika masyarakat meminta penjelasan konkret, mengapa yang diberikan hanya kalimat normatif tanpa data, kepastian, maupun solusi? Apakah OPD tidak memahami substansi pertanyaan? Apakah memang tidak memiliki data? Ataukah ada persoalan yang sengaja tidak dijelaskan secara terbuka? Kami tidak ingin berspekulasi. Namun, pola jawaban yang tidak menyentuh inti persoalan tentu menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik. Bapak Bupati, Jangan sampai ruang pengaduan dan komunikasi publik hanya menjadi formalitas. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah dengan jawaban yang tidak menjawab. Sebab, ketika pemerintah memberikan respons yang tidak relevan terhadap pertanyaan yang jelas, masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan dan akuntabilitas pelayanan tersebut. Bahkan, jika dibiarkan, pola seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat: seolah-olah sudah dijawab, padahal substansi persoalannya justru dihindari. Kami meminta Bapak Bupati melakukan evaluasi serius terhadap kinerja komunikasi dan respons seluruh OPD. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian: Instruksikan seluruh OPD agar menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung, spesifik, dan sesuai substansi. Jika pertanyaan menyangkut data, berikan data. Jika menyangkut kebijakan, jelaskan dasar kebijakannya. Jika menyangkut masalah lapangan, sampaikan fakta dan tindak lanjutnya. Jangan membiasakan jawaban normatif yang hanya terdengar bagus tetapi tidak memberikan kepastian. Evaluasi OPD yang berulang kali memberikan jawaban tidak relevan atau menghindari inti persoalan. Pastikan setiap aduan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diingat, masyarakat bukan sedang meminta belas kasihan. Masyarakat sedang menggunakan haknya untuk bertanya, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Jangan alergi terhadap kritik. Jangan menganggap pertanyaan kritis sebagai gangguan. Justru dari pertanyaan masyarakat, pemerintah seharusnya bisa mengetahui apa yang perlu dibenahi. Bupati tidak mungkin mengawasi semua OPD setiap saat. Tetapi Bupati memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap OPD bekerja dengan standar pelayanan, transparansi, dan tanggung jawab yang benar. Jangan sampai pemerintah merasa sudah melayani hanya karena sudah memberikan jawaban. Sebab, menjawab itu berbeda dengan memberikan penjelasan. Merespons itu berbeda dengan menyelesaikan persoalan. Kami ingin pemerintah Kabupaten Purbalingga benar-benar hadir dengan keterbukaan, bukan sekadar respons formalitas. Pertanyaan kami sederhana: Apakah Bapak Bupati mengetahui bahwa ada OPD yang memberikan jawaban tidak sesuai substansi pertanyaan masyarakat? Jika mengetahui, apa langkah evaluasinya? Jika belum mengetahui, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik selama ini? Rakyat tidak membutuhkan jawaban yang sekadar panjang. Rakyat membutuhkan jawaban yang benar, jujur, relevan, dan bertanggung jawab. JANGAN JADIKAN MASYARAKAT PINTAR BERTANYA, TETAPI DIPAKSA PUAS DENGAN JAWABAN YANG TIDAK MENJAWAB!

Yth. BAKEUDA Sepakat dengan jawaban Admin Bakeuda Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Masyarakat dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut: Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga nomor 46 Tahun 2026 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, untuk Pembayaran Honorarium Narasumber di Kabupaten Purbalingga, melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), SKPD mengajukan Permohonan Pencairan SP2D dengan melampirkan berkas- berkas pendukung melalui Aplikasi PESONA CERIA, Honor Narasumber akan langsung masuk ke rekening masing masing narasumber, sesuai dengan data yang diajukan dalam permohonan. PERTANYAANNYA : Adakah OPD yang Melanggar ? Apabila ditemukan OPD yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, bagaimana tindakan dan sanksi yang akan diberikan Bakeuda? Apakah akan dilakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pembayaran yang menyimpang? Sebab kami menemukan ada OPD melakukannya dan kami mempunyai buktinya pembayaran Honor Narasumber Tidak Menggunakan LS. Jangan sampai aturan hanya tegas di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan dan penindakan. Apakah Bakeuda berani membuka kepada publik OPD yang terbukti melanggar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Atau kami bantu ? Terima Kasih

Saya punya ide pak Bupati. Buat parkir itu berhadiah. Diundi ketika 17 agustus dan 18 desember tiap tahunnya. Diambilkan dari misal 1.000 rupiah, 200 untuk PAD, 700 utk penjaga parkir, 100 utk hadiah. Itu hanya perumpamaan. Jadi para yang markir ada semangat. Hari ini cuma sebentar parkir. Pedagang kecewa, pemilik motor kecewa! Bayangkan bakul bakso untung Rp 2.000 btuh modal ratusan ribu, tukang parkir untunf Rp 2.000 modal sempritan!.

Daripada uang buat beli banner publikasi keuangan yang hanya pokok pokok pengeluaran mending publikasi lewat medsos IG/tiktok/FB tapi rinci per item. Gratis! Pelayan masyarakat harus melek teknologi!

Saya penjual sosis goreng di Baturaden asal Purbalingga. Minggu pagi saya melihat 1 orang laki laki dewasa, 1 orang perempuan dan 1 anak berboncengan menggunakan motor antara Nmax/Pcx putih berplat merah RC ke wisata Baturaden. Apakah boleh motor dinas untuk kepentingan pribadi?

Buatkan list daerah yang ada parkirannya di seluruh kabupaten Purbalingga! Buat secara digital saja! Beserta harga karcisnya! Kalau bisa parkir pakai karcis! Warga purbalingga jangan mau dibodohi kalau uang kalian dikasihkan ke atas nama preman/ormas!

Saran agar tembok yang mengelilingi taman perumahan griya abdi kencana dirobohkan saja dan diganti dengan jogging track , agar lebih bermanfaat untuk olahraga warga perumahan dan masyarakat umum. Karena selama ini taman ini kurang fungsional dan menjadi tempat nongkrong malam untuk kegiatan yang kurang bermanfaat seperti minum minuman keras. Mohon dengan sangat agar menjadi perhatian dan mohon untuk di tindak lanjuti

Lampu taman perumahan griya abdi kencana mati. Suasa taman jadi mirip pemakaman

​Hal: Permohonan Transparansi Dokumen Resmi dan Verifikasi Lapangan Program RTLH Desa Tunjungmuli ​Guna menjamin akuntabilitas publik dan transparansi penyaluran bantuan tepat sasaran, kami meminta pihak instansi berwenang untuk melampirkan salinan dokumen resmi berformat PDF yang memuat: ​1.Surat Keputusan (SK) Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan RTLH di Desa Tunjungmuli untuk tahun anggaran terkait. ​ 2.Berita Acara Verifikasi Lapangan (BAVL) beserta indikator kelayakan fisik yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan tersebut. ​ 3.Daftar Usulan Awal (Hasil Musrenbangdes/Musdus) sebagai data pembanding untuk memastikan tidak terjadi pergeseran atau eliminasi penerima di tingkat lapangan. ​Penyampaian dokumen resmi berbentuk PDF ini mutlak diperlukan sebagai wujud Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan salah sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan. Tembusan disampaikan kepada Yth: ​1.Inspektur Kabupaten Purbalingga di Purbalingga. ​ 2.Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Purbalingga. ​3.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tunjungmuli.

Judul Laporan: Permohonan Transparansi dan Rincian Sebaran Wilayah Serta Realisasi Anggaran Program UPLAND Dinas Pertanian Tahun 2025. ​Isi Laporan: ​Yth. Tim Pengelola Kanal LaporMasBup Kabupaten Purbalingga, ​Melalui kanal resmi ini, kami selaku warga masyarakat Kabupaten Purbalingga hendak memohon informasi serta transparansi terkait pelaksanaan program anggaran di bawah Dinas Pertanian: ​Temuan Data Pengadaan (RUP) Program UPLAND: ​Berdasarkan data Dashboard Monitoring RUP / INAPROC Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, terdapat paket Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) program UPLAND yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga (Kode RUP: 39176171) dengan pagu anggaran Rp 9.600.000.000 dan nilai realisasi tercatat sebesar Rp 9.300.000.000. ​Dalam catatan data tersebut, realisasi anggaran miliaran rupiah ini teralokasi pada pos kegiatan yang memerlukan kejelasan rincian output di lapangan. Berdasarkan analisis struktur MAK (Mata Anggaran Kegiatan) pada paket tersebut, kami melihat adanya kejanggalan proporsi anggaran di mana porsi dana terserap pada pos belanja jasa konsultasi/non-fisik, yang tidak sebanding atau tidak sinkron dengan asas manfaat serta output fisik proyek UPLAND yang seharusnya dirasakan langsung oleh petani di lapangan. ​Permohonan Informasi & Kejelasan: ​Kami mohon Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dapat membuka transparansi mengenai daftar desa/wilayah mana saja yang menjadi sasaran/penerima manfaat dari program UPLAND tersebut.

Saya ingin melaporkan kendala terkait pembayaran tagihan PDAM melalui aplikasi BIMA yang sudah saya lakukan pada tanggal 2 Nov 2026. Status transaksi di aplikasi BIMA sudah Berhasil, dan saldo saya sudah terpotong. Namun, saat saya cek kembali, tagihan PDAM bulan November tersebut masih muncul (belum terupdate), baik di aplikasi BIMA maupun saat saya iseng cek di aplikasi lain seperti Shopee. Saya sudah laporkan ke PDAM, dan disuruh ke CS Bank Jateng. Sudah ke sana juga, dan disuruh menunggu, akan dihubungi melalui WA.. Sampai sekarang belum ada kabar... Setelah saya telusuri, ternyata beberapa rekan saya juga mengalami hal yang sama. Mohon segera ditindaklanjuti, terima kasih.

Mengenai permohonan PJU jaringan PLN dari 2024 proposal masuk ke DPR RI bapak Rofiq hananto kenapa sampai saat ini permohonan itu di abaikan, apakah seperti itu caranya memakai data pribadi seseorang,apalagi ini menyangkut kemaslahatan dan hak warga dan keselamatan warga