Jelajah Aduan

Yth. DPUPR Terima Kasih jawabannya yang terlalu singkat. Ijin ditanyakan kembali. Jawaban Admin DPUPR. Terimakasih atas masukan yang diberikan kepada Kami Bidang Bina Marga DPU-PR Kab. Purbalingga, trotoar memang merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat penting terutama bagi pejalan kaki. Perlu kami informasikan bahwa kami telah melakukan perencanaan dan perbaikan trotoar pada Ruas Jalan Soedirman (Barat). Saat ini perencanaan, gambar detail, DED dll telah kami selesaikan tinggal rencana pelaksanaanya. Perbaikan trotoar pada ruas ruas jalan lain sedang kami usulkan penanganannya agar nantinya trotoar menjadi akses bagi pejalan kaki yang nyaman. Belum menjawab beberapa pertanyaan kami ... Saya kirimkan ulang pertanyaannya. Anda para PNS haruse menjawab dengan jelas. Terima Kasih PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB SECARA JELAS : 1. Bagaimana kondisi terkini trotoar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dan kapan terakhir kali dilakukan pendataan serta pemeriksaan kelayakannya? 2. Berapa alokasi anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan trotoar dalam APBD beberapa tahun terakhir? Mohon disampaikan data anggaran dan realisasinya. 3. Jika anggaran perbaikan trotoar selama ini minim atau tidak tersedia, apa dasar pertimbangan penentuan prioritas tersebut? 4. Apakah seluruh kerusakan trotoar telah masuk dalam daftar kebutuhan pemeliharaan dan rencana kerja perangkat daerah terkait? 5. Bagaimana pemerintah menjamin keselamatan pejalan kaki selama kerusakan trotoar belum diperbaiki? 6. Kapan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menetapkan program perbaikan trotoar secara terencana, bertahap, dan dapat dipantau masyarakat? TERIMA KASIH

ADUAN TROTOAR RUSAK PARAH, WAJAH KOTA PURBALINGGA SEMAKIN KUMUH DAN TIDAK NYAMAN. Kepada Yth. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Perhatian Bupati Purbalingga, perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran daerah. Kami menyampaikan aduan sekaligus kritik terhadap kondisi sejumlah trotoar di wilayah Kabupaten Purbalingga yang mengalami kerusakan, tidak tertata, dan terkesan dibiarkan dalam waktu lama tanpa penanganan yang memadai. Trotoar seharusnya menjadi fasilitas publik yang aman, nyaman, dan layak bagi pejalan kaki. Namun, ketika trotoar rusak, berlubang, ambles, atau dipenuhi material yang mengganggu, persoalannya bukan sekadar masalah estetika. Kondisi tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta kualitas pelayanan pemerintah terhadap pengguna fasilitas umum. Pertanyaan mendasarnya: mengapa kerusakan trotoar yang sudah berlangsung lama terkesan belum menjadi prioritas penanganan Pemerintah Kabupaten Purbalingga? Apabila selama beberapa tahun terakhir anggaran perbaikan dan pemeliharaan trotoar sangat terbatas atau tidak dialokasikan secara memadai, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangannya. Apakah kondisi trotoar memang tidak masuk dalam prioritas pembangunan, apakah usulan perbaikannya tidak pernah diajukan, ataukah terdapat persoalan dalam perencanaan, penetapan prioritas, dan pengalokasian anggaran? Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada proyek-proyek baru yang terlihat besar dan mudah dipublikasikan, sementara infrastruktur dasar yang setiap hari digunakan masyarakat justru dibiarkan mengalami kerusakan. Pembangunan daerah bukan hanya tentang membangun sesuatu yang baru, tetapi juga tentang merawat aset publik yang sudah ada. Kota yang tertata tidak cukup hanya dengan jalan beraspal dan bangunan yang berdiri megah. Trotoar yang rusak, tidak rata, dan tidak terawat akan memberikan kesan kumuh, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta mencerminkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur perkotaan. PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB SECARA TEGAS DAN TERBUKA 1. Bagaimana kondisi terkini trotoar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dan kapan terakhir kali dilakukan pendataan serta pemeriksaan kelayakannya? 2. Berapa alokasi anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan trotoar dalam APBD beberapa tahun terakhir? Mohon disampaikan data anggaran dan realisasinya. 3. Jika anggaran perbaikan trotoar selama ini minim atau tidak tersedia, apa dasar pertimbangan penentuan prioritas tersebut? 4. Apakah seluruh kerusakan trotoar telah masuk dalam daftar kebutuhan pemeliharaan dan rencana kerja perangkat daerah terkait? 5. Bagaimana pemerintah menjamin keselamatan pejalan kaki selama kerusakan trotoar belum diperbaiki? 6. Kapan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menetapkan program perbaikan trotoar secara terencana, bertahap, dan dapat dipantau masyarakat? TUNTUTAN DAN REKOMENDASI Kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk: - Melakukan inventarisasi dan audit kondisi trotoar, khususnya pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan memiliki aktivitas pejalan kaki tinggi. - Membuka informasi alokasi serta realisasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan trotoar secara transparan. - Menyusun skala prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan pengguna, dan kebutuhan masyarakat. - Memasukkan kebutuhan rehabilitasi trotoar ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai kemampuan keuangan serta ketentuan yang berlaku. - Menyampaikan rencana tindak lanjut, target waktu, dan penanggung jawab penanganan kepada masyarakat. Jangan menunggu sampai ada pejalan kaki yang terjatuh atau mengalami kecelakaan baru kerusakan trotoar dianggap sebagai persoalan serius. Uang publik harus dikelola dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat. Perbaikan trotoar bukan sekadar urusan mempercantik kota, melainkan bagian dari pemenuhan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan hak masyarakat atas fasilitas umum yang layak. Purbalingga membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat megah, tetapi juga terasa manfaatnya. Jangan sampai wajah kota terus memburuk hanya karena perawatan infrastruktur dasar tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Kami meminta agar aduan ini ditindaklanjuti secara serius, disertai penjelasan yang terbuka, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. TERIMA KASIH

Kepada Yth. BUPATI Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. (BAKEUDA) ADUAN TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA. Perihal: Permintaan Klarifikasi atas Dugaan Pembayaran Honorarium Narasumber yang Tidak Menggunakan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Kami mempertanyakan pelaksanaan pembayaran honorarium narasumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diduga tidak seluruhnya menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS). Apabila pembayaran honorarium narasumber pada kegiatan pemerintahan seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme LS berdasarkan ketentuan yang berlaku, lantas apa yang menjadi dasar apabila dalam praktiknya terdapat pembayaran yang menggunakan mekanisme selain LS? Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka adalah: 1. Apa dasar hukum pembayaran honorarium narasumber yang tidak menggunakan mekanisme LS? Apakah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan kepala daerah, atau petunjuk teknis yang secara sah memperbolehkan mekanisme pembayaran tersebut selain Perbup 46 Tahun 2026 ? 2. Apakah mekanisme pembayaran yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah? Jika terdapat pembayaran melalui mekanisme selain LS, apakah hal tersebut merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh aturan atau justru penyimpangan dari prosedur yang seharusnya? 3. Siapa yang bertanggung jawab atas penetapan dan pelaksanaan mekanisme pembayaran tersebut? Apakah PA/KPA, PPTK, bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan, atau pejabat lain yang terkait telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan? Apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada alasan kebiasaan, kemudahan administrasi, atau praktik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengelolaan keuangan daerah wajib mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pengendalian internal. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan penjelasan resmi mengenai: - Ketentuan TEGAS yang menjadi dasar mekanisme pembayaran honorarium narasumber. - Alasan adanya dugaan pembayaran yang tidak menggunakan mekanisme LS. - Perangkat daerah dan pejabat yang berwenang menetapkan mekanisme tersebut. - Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. - Langkah korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur. Jangan sampai perbedaan mekanisme pembayaran yang tidak dijelaskan secara transparan menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka celah kelemahan pengendalian internal, dan menjadi persoalan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban APBD. Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi mendasar: jika mekanisme LS memang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku, mengapa masih terdapat pembayaran honorarium narasumber yang tidak menggunakannya? Jika mekanisme tersebut dianggap sah, tunjukkan dasar hukumnya. Jika ternyata tidak sesuai ketentuan, siapa yang bertanggung jawab dan kapan perbaikannya dilakukan? Pengelolaan uang rakyat harus tunduk pada aturan, bukan sebaliknya ATURAN DITAFSIRKAN MENGIKUTI KEBIASAAN. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Terima Kasih.

Kepada Yth. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Khususnya Badan Keuangan Daerah dan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Purbalingga Food Center. ADUAN EVALUASI PENGELOLAAN PURBALINGGA FOOD CENTER Dugaan Belum Optimalnya Pengelolaan Purbalingga Food Center sebagai Aset dan Fasilitas Milik Pemerintah Daerah. Purbalingga Food Center merupakan fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang semestinya mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, ruang tumbuh bagi pelaku UMKM, sekaligus salah satu sumber penggerak perekonomian daerah. Namun, apabila kondisi di lapangan menunjukkan pengunjung yang semakin sepi dan aktivitas usaha yang tidak berkembang, maka kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah Purbalingga Food Center benar-benar dikelola dengan perencanaan yang matang, target kinerja yang terukur, dan strategi pengembangan yang serius, atau justru hanya diperlakukan sebagai fasilitas yang dibangun tanpa kesungguhan untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya? Dari perspektif pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan Daerah, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa bangunan telah tersedia atau kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan. Pemerintah daerah perlu membuktikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, operasional, promosi, maupun pengembangan fasilitas tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat. Pertama, bagaimana evaluasi efektivitas anggarannya? Apakah telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang pernah dialokasikan untuk pembangunan dan pengelolaan Purbalingga Food Center? Berapa total anggaran pembangunan, belanja pemeliharaan, biaya operasional, serta pengeluaran lainnya sejak fasilitas tersebut beroperasi? Apakah hasil yang dicapai sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan? Jangan sampai pemerintah daerah hanya mampu mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran secara administratif, tetapi belum mampu menunjukkan keberhasilan dari sisi pemanfaatan fasilitas, peningkatan aktivitas ekonomi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kedua, siapa yang bertanggung jawab atas menurunnya aktivitas pengunjung? Apabila jumlah pengunjung semakin berkurang, perlu ada evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan, promosi, penataan tenant, kebersihan, kenyamanan, dan strategi menarik konsumen. Apakah tersedia target kunjungan, tingkat keterisian tempat usaha, omzet tenant, serta indikator keberhasilan lainnya? Jika target tidak tercapai, apakah terdapat laporan evaluasi dan rencana perbaikan yang jelas? Ataukah kondisi tersebut dibiarkan tanpa ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan? Ketiga, bagaimana peran Badan Keuangan Daerah dalam pengawasan anggaran dan aset? Bakeuda perlu menjelaskan sesuai kewenangannya bagaimana aset daerah yang berkaitan dengan Purbalingga Food Center dicatat, dinilai pemanfaatannya, dipelihara, dan dipantau kontribusinya terhadap keuangan daerah. Apabila pengelolaan operasional berada pada perangkat daerah lain atau pihak pengelola tersendiri, koordinasi dan pembagian tanggung jawab harus diperjelas. Jika terdapat belanja pemeliharaan atau operasional yang terus dikeluarkan, sementara fasilitas semakin sepi dan manfaat ekonominya tidak menunjukkan perkembangan, apakah efektivitas belanja tersebut sudah dievaluasi? Apakah ada rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut? Perlu ditegaskan bahwa sepinya pengunjung tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Namun, kondisi tersebut merupakan alasan yang sah untuk meminta penjelasan, membuka data kinerja, dan menguji apakah belanja daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keempat, mana indikator keberhasilan yang dapat diukur oleh publik? Masyarakat berhak mengetahui apakah Purbalingga Food Center mempunyai rencana bisnis atau rencana pengelolaan yang jelas, target peningkatan pengunjung, target keterisian tenant, strategi promosi, serta proyeksi biaya dan manfaat. Apabila fasilitas ini tidak dirancang untuk menghasilkan pendapatan langsung bagi daerah, setidaknya harus ada indikator manfaat publik dan dampak ekonominya bagi pelaku UMKM. Pemerintah daerah jangan sampai terjebak pada pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan cukup diukur dari selesainya proyek dan terserapnya anggaran. Infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara optimal tetap membutuhkan evaluasi karena dana yang digunakan berasal dari keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kelima, apa langkah konkret untuk memperbaiki keadaan? Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Purbalingga Food Center, menyampaikan hasil evaluasi anggaran dan kinerja sesuai ketentuan keterbukaan informasi, menetapkan penanggung jawab yang jelas, serta menyusun langkah revitalisasi yang terukur. Jika pengelolaan saat ini tidak efektif, perlu dipertimbangkan perbaikan model pengelolaan, kemitraan dengan pelaku usaha, promosi terpadu, kalender kegiatan, penataan tenant, dan strategi peningkatan kunjungan. Setiap langkah harus disertai target, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta evaluasi berkala agar tidak kembali menjadi program tanpa hasil yang jelas. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya Bakeuda sesuai kewenangannya, untuk memberikan penjelasan atas hal-hal berikut: 1. Berapa total anggaran pembangunan, pemeliharaan, dan operasional Purbalingga Food Center, serta bagaimana rincian realisasinya setiap tahun? 2. Perangkat daerah atau pihak mana yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional, pemeliharaan, promosi, dan evaluasi kinerja fasilitas tersebut? 3. Bagaimana kondisi pencatatan aset, pemanfaatan aset, tingkat keterisian tenant, dan capaian kinerja Purbalingga Food Center? 4. Apakah telah dilakukan evaluasi atas efektivitas belanja dan manfaat fasilitas tersebut bagi masyarakat? Jika sudah, apa hasil dan tindak lanjutnya? 5. Apa rencana konkret, lengkap dengan target waktu dan indikator keberhasilan, untuk mengatasi penurunan aktivitas pengunjung? 5. Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dan laporan kinerja yang relevan tanpa mengabaikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan? Jangan sampai Purbalingga Food Center hanya menjadi simbol pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi kehilangan fungsi ekonominya dalam kehidupan masyarakat. Uang daerah tidak berhenti pada saat anggaran dicairkan, pekerjaan diselesaikan, atau laporan pertanggungjawaban dibuat. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Jika anggaran sudah dikeluarkan, fasilitas sudah tersedia, tetapi pengunjung semakin sepi dan aktivitas ekonomi tidak berkembang, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya kondisi tempatnya, melainkan juga kualitas perencanaan, keseriusan pengelolaan, efektivitas belanja, dan ketegasan evaluasi pemerintah daerah. Kami meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai kritik biasa, melainkan sebagai dorongan untuk melakukan evaluasi yang terbuka, objektif, dan berbasis data. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar bangunan yang berdiri, tetapi fasilitas publik yang benar-benar hidup, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Kabupaten Purbalingga. MATUR NUWUN.

Yth. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Pada hari ini JAM KERJA, Jumat, 23 Oktober 2026 Kami para Pengguna SIPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikejutkan dengan PENGUMUMAN Pemeliharaan (Maintenance) Layanan SIPD. Tidak Lazim ini terjadi karena di Hari Kerja. Banyak Isu yang beredar di MedSos bila SIPD kena Hack. Yang ingin kami tanyakan adalah ? 1. Apakah Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memiliki SOP tertulis mengenai mitigasi risiko apabila SIPD RI mengalami gangguan, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan pembayaran, maupun pelaporan keuangan? 2. Jika SIPD tidak dapat diakses selama beberapa hari, siapa pejabat yang berwenang menetapkan langkah penanganan darurat, dan apa dasar hukum serta batas kewenangannya? 3. Apakah telah tersedia Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) untuk menjamin keberlangsungan proses keuangan daerah ketika sistem utama mengalami gangguan? 4. Apakah mitigasi hanya dilakukan setelah gangguan terjadi, atau sudah mencakup skenario antisipasi sebelum batas waktu pengajuan SPM, penerbitan SP2D, pembayaran gaji, dan kewajiban kepada pihak ketiga? 5. Berapa lama batas toleransi gangguan SIPD sebelum mengancam kelancaran pelayanan publik, pembayaran kewajiban daerah, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan? 6. Apabila SIPD mengalami gangguan saat OPD harus mengajukan SPM, apakah tersedia mekanisme alternatif yang sah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melanggar ketentuan penatausahaan keuangan daerah? 7. Bagaimana mekanisme penanganan tagihan pihak ketiga yang sudah memenuhi persyaratan, tetapi tidak dapat diproses karena kendala teknis SIPD? Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut? 8. Jika pembayaran tertunda akibat gangguan sistem, apakah Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki daftar prioritas pembayaran berdasarkan urgensi, jatuh tempo, dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat? 9. Bagaimana memastikan bahwa dokumen pembayaran yang telah disiapkan sebelum SIPD mengalami gangguan tidak hilang, berubah, diproses ganda, atau disisipkan setelah sistem kembali normal? 10. Apakah terdapat rekonsiliasi antara dokumen fisik atau elektronik yang diproses selama masa gangguan dengan transaksi yang akhirnya tercatat di SIPD? 11. Apakah gangguan SIPD dapat dijadikan alasan untuk menyimpang dari prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, ataukah tetap harus ada mekanisme alternatif yang memiliki dasar hukum dan persetujuan pejabat berwenang? Seperti dulu malah menggunakan Aplikasi Sejuta Umat yaitu EXCEL. 12. Bagaimana memastikan bahwa setiap langkah darurat selama SIPD terkendala tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan lain yang masih berlaku? 13. Jika OPD mengambil inisiatif menggunakan pencatatan manual atau aplikasi di luar SIPD, siapa yang memberikan persetujuan dan siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan transaksi tersebut? 14. Apakah ada larangan atau batasan tertentu terhadap penggunaan dokumen alternatif selama gangguan, dan bagaimana mekanisme pengesahan serta penginputan kembali setelah SIPD pulih? 15. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, atau kerugian keuangan akibat tidak tersedianya prosedur mitigasi yang memadai, bagaimana pembagian tanggung jawab antara pengelola sistem/admin keuangan, BAKEUDA, kepala OPD, PPK-SKPD, bendahara, dan pejabat terkait? 16. Apakah BAKEUDA Kabupaten Purbalingga telah melakukan pemetaan risiko atas seluruh proses keuangan daerah yang sangat bergantung pada ketersediaan SIPD, termasuk risiko gagal bayar dan keterlambatan pelaporan? 17. Apakah BAKEUDA Kabupaten Purbalingga memiliki daftar kontak eskalasi dan jalur pelaporan resmi kepada pengelola SIPD ketika gangguan berdampak langsung terhadap pembayaran, penatausahaan, atau pelaporan keuangan? 18. Apakah pernah dilakukan simulasi gangguan SIPD untuk menguji kesiapan bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, pengelola kas daerah, dan pejabat penerbit dokumen pembayaran? 19. Apakah hasil evaluasi gangguan SIPD, durasi gangguan, transaksi yang tertunda, dan tindakan korektif dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah sebagai bagian dari pengendalian intern? Demikian Pertanyaan Pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya Jawaban yang Memadai berikut penjelasannya sangat kami harapkan. Terima Kasih

Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga TRANSPARANSI REALISASI APBD KABUPATEN PURBALINGGA: UANG RAKYAT DIBELANJAKAN UNTUK APA, BERAPA BESAR, DAN APA HASIL NYATANYA? Permintaan Informasi atas Transparansi Realisasi APBD Kabupaten Purbalingga Kami memohon permintaan penjelasan secara terbuka kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terkait transparansi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai pengelola keuangan daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, efisien, efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah masyarakat Kabupaten Purbalingga benar-benar dapat mengetahui secara jelas ke mana uang APBD dibelanjakan, berapa yang telah direalisasikan, siapa yang melaksanakan kegiatan, dan apa manfaat nyata yang diterima masyarakat? Tahun lalu kami bisa melihat melalui Aplikasi SiRegol (Sistem Informasi Realisasi Kegiatan Online), akan tetapi aplikasi tersebut sudah MENGHILANG. Jangan sampai transparansi keuangan daerah hanya berhenti pada publikasi dokumen anggaran, laporan ringkas persentase penyerapan, atau angka realisasi secara agregat, sementara masyarakat kesulitan memperoleh informasi rinci yang memungkinkan mereka menguji apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. PERTANYAAN YANG KAMI INGINKAN DAN JAWABANNYA 1. Di mana data realisasi APBD yang lengkap dan mudah diakses masyarakat saat ini ? Apakah Badan Keuangan Daerah telah menyediakan data realisasi APBD secara terbuka, mutakhir, mudah diunduh, dan mudah dipahami, mulai dari tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah (OPD), program, kegiatan, subkegiatan, hingga rincian belanja sesuai klasifikasi dan tingkat keterbukaan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan? Jika data tersebut tersedia, di mana masyarakat dapat mengaksesnya? Jika belum tersedia secara memadai, apa kendalanya dan kapan keterbukaan tersebut akan diwujudkan? 2. Apakah angka realisasi yang diumumkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya? Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran awal, anggaran setelah perubahan, realisasi pendapatan, realisasi belanja, serta posisi kas dan kewajiban daerah yang relevan. Apakah angka yang dipublikasikan telah direkonsiliasi dengan data OPD, bendahara, rekening kas umum daerah, dan sistem informasi keuangan daerah? Bagaimana mekanisme untuk memastikan bahwa angka yang disampaikan kepada publik konsisten, akurat, dan dapat diverifikasi? 3. Mengapa persentase penyerapan anggaran tidak selalu disertai penjelasan hasil pekerjaan? Tingginya penyerapan anggaran tidak otomatis membuktikan keberhasilan program. Sebaliknya, rendahnya penyerapan juga perlu dijelaskan penyebab dan dampaknya. Apakah Badan Keuangan Daerah hanya mengukur keberhasilan melalui persentase realisasi, atau juga menyajikan informasi yang dapat menghubungkan realisasi keuangan dengan capaian fisik, keluaran kegiatan, manfaat, dan kualitas pelayanan publik? Jangan sampai anggaran terserap tinggi, tetapi manfaatnya tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. 4. Bagaimana masyarakat dapat menguji realisasi belanja setiap OPD? Apakah tersedia informasi mengenai pagu anggaran, realisasi, sisa anggaran, kemajuan fisik, serta alasan terjadinya deviasi pada setiap OPD dan kegiatan yang relevan? Jika suatu kegiatan mengalami keterlambatan, tidak mencapai target, atau menyisakan anggaran dalam jumlah besar, siapa yang mengevaluasi dan apa tindak lanjutnya? Masyarakat tidak seharusnya hanya menerima angka total APBD tanpa penjelasan mengenai kegiatan yang berhasil, kegiatan yang gagal mencapai target, dan kegiatan yang perlu diperbaiki. 5. Bagaimana pengawasan terhadap belanja yang realisasinya tinggi tetapi manfaatnya dipertanyakan? Apakah terdapat mekanisme analisis atas belanja yang mengalami kenaikan signifikan, pengeluaran berulang, kegiatan dengan capaian rendah, pekerjaan yang terlambat, atau aset hasil belanja modal yang belum dimanfaatkan secara optimal? Apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran, bagaimana proses verifikasi, pengendalian internal, dan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dilakukan? Kami menegaskan bahwa pertanyaan ini merupakan permintaan transparansi dan pengawasan, bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. 6. Bagaimana keterbukaan informasi mengenai sisa anggaran dan SiLPA? Berapa realisasi dan sisa anggaran pada setiap periode pelaporan? Apa penyebab utama anggaran tidak terserap, dan berapa bagian yang disebabkan oleh efisiensi, pengadaan yang gagal, keterlambatan pelaksanaan, perubahan kebijakan, atau faktor lainnya? Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sisa anggaran benar-benar mencerminkan efisiensi dan bukan kegagalan perencanaan maupun pelaksanaan program? PERMINTAAN PENJELASAN Kami meminta Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk: 1. Menjelaskan kanal resmi yang menyediakan dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran yang dapat diakses masyarakat. 2. Membuka informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah secara berkala, dengan rincian yang memadai sesuai ketentuan keterbukaan informasi. 3. Menyajikan perbandingan anggaran awal, anggaran perubahan, realisasi, dan sisa anggaran secara konsisten. 4. Menjelaskan deviasi realisasi keuangan dan capaian fisik pada kegiatan yang mengalami perbedaan signifikan. 5. Menyediakan penjelasan mengenai tindak lanjut evaluasi, pengendalian internal, dan rekomendasi pemeriksaan yang dapat dipublikasikan secara sah. 6. Memberikan jawaban tertulis yang substantif, disertai dokumen pendukung atau tautan data resmi, bukan sekadar jawaban normatif bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai aturan. TRANSPARANSI BUKAN SEKADAR MENAMPILKAN ANGKA Uang APBD bukan milik pejabat, bukan milik OPD, dan bukan pula sekadar angka dalam aplikasi keuangan. APBD bersumber dari pendapatan publik dan transfer yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak bertanya, mengawasi, dan meminta penjelasan. Transparansi tidak cukup dibuktikan dengan tersedianya laporan internal atau publikasi angka penyerapan anggaran. Transparansi yang bermakna harus memungkinkan masyarakat memahami, membandingkan, dan menguji penggunaan anggaran serta hasil yang dicapai. Jika pengelolaan APBD telah dilaksanakan dengan baik, keterbukaan data seharusnya menjadi sarana untuk membuktikannya. Jika terdapat kekurangan, keterbukaan menjadi jalan untuk memperbaikinya. Kami meminta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan jawaban yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian hal ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Terima Kasih.

Kepada Yth. Bupati Purbalingga Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga PERIHAL: PERMINTAAN KLARIFIKASI ATAS MASIH TINGGINYA PERSENTASE BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SERTA KEPATUHANNYA TERHADAP UU NOMOR 1 TAHUN 2022 Dengan hormat, Kami menyampaikan aduan sekaligus permintaan klarifikasi secara terbuka mengenai proporsi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang perlu mendapat perhatian serius dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesehatan fiskal daerah, transparansi anggaran, serta keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat. Berdasarkan pemberitaan mengenai APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026, proporsi belanja pegawai dilaporkan mencapai 39,83Persen dari total belanja daerah, sedangkan batas yang diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah paling tinggi 30Persen, dengan pengecualian tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Apabila menggunakan angka tersebut, terdapat selisih sebesar 9,83 poin persentase di atas batas 30Persen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah, bukan sekadar dijelaskan sebagai persoalan teknis penganggaran. PERTANYAAN DAN TUNTUTAN KLARIFIKASI: 1. Apakah proporsi belanja pegawai Pemkab Purbalingga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Jika masih di atas 30Persen, mohon dijelaskan status kepatuhannya, mengingat Pasal 146 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan. 2. Bagaimana kesiapan Pemkab Purbalingga memenuhi batas maksimal tersebut? Apakah telah tersedia peta jalan (roadmap) penurunan belanja pegawai yang terukur, memiliki target tahunan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan sumber data yang dapat diperiksa publik? 3. Mengapa proporsi belanja pegawai masih tinggi? Apakah penyebabnya adalah jumlah ASN dan PPPK, komponen tunjangan, struktur organisasi, kebijakan penambahan pegawai, keterbatasan pendapatan daerah, atau faktor lainnya? Mohon disertai data dan perhitungan yang dapat diverifikasi. 4. Bagaimana dampaknya terhadap belanja pelayanan publik? Berapa porsi anggaran yang tersedia untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemeliharaan fasilitas publik setelah kebutuhan belanja pegawai diperhitungkan? 5. Apakah terdapat keputusan resmi yang memberikan penyesuaian terhadap batas persentase belanja pegawai? Jika ada, mohon dipublikasikan nomor keputusan, tanggal penetapan, dasar hukum, ruang lingkup, serta masa berlakunya. Jika tidak ada, mohon dijelaskan langkah konkret untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. 6. Siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian komposisi belanja pegawai? Mohon dijelaskan pembagian tanggung jawab antara TAPD, Badan Keuangan Daerah, perangkat daerah terkait, kepala daerah, serta DPRD dalam penyusunan, pembahasan, penetapan, dan evaluasi APBD. 7. Bagaimana hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditindaklanjuti? Mohon dibuka dokumen evaluasi APBD, rekomendasi perbaikan, jawaban pemerintah kabupaten, dan bukti tindak lanjutnya, sepanjang merupakan dokumen yang dapat diakses publik. 8. Apakah risiko sanksi fiskal telah diperhitungkan? Pasal 148 UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kemungkinan penundaan dan/atau pemotongan dana Transfer ke Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya apabila ketentuan alokasi belanja daerah yang dimaksud tidak dilaksanakan. Apa langkah mitigasi yang disiapkan Pemkab Purbalingga? PERMINTAAN TINDAK LANJUT Kami meminta pemerintah kabupaten Purbalingga untuk: a. Menyampaikan data resmi belanja pegawai dan total belanja APBD Tahun Anggaran 2025, 2026, serta rancangan APBD 2027 dengan metode penghitungan yang konsisten dan transparan. b. Mempublikasikan perhitungan proporsi belanja pegawai setelah mengecualikan komponen tunjangan guru melalui TKD sesuai ketentuan. c. Menjelaskan target penyesuaian hingga memenuhi batas yang diwajibkan, termasuk tahapan, langkah efisiensi yang sah, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. d. Memastikan bahwa penyesuaian anggaran tidak dilakukan secara serampangan, tidak mengurangi hak pegawai yang sah, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat. e. Meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara substantif, tidak hanya menyetujui angka APBD, tetapi juga memastikan kepatuhan regulasi dan efektivitas penggunaan uang rakyat. Jangan sampai tingginya belanja rutin menjadi persoalan yang terus diwariskan dari tahun ke tahun tanpa target penyelesaian yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran daerah telah disusun berdasarkan kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pemerintah kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa kondisi tersebut masih dalam masa transisi, mohon tunjukkan dasar hukum, jadwal penyesuaian, dan bukti kemajuan yang terukur. Jika ada pengecualian atau penyesuaian resmi, mohon publikasikan dokumennya. Jika target belum tercapai, apa langkah korektif dan siapa yang bertanggung jawab? Kami meminta jawaban tertulis yang berbasis data, disertai dokumen pendukung yang dapat diakses publik, bukan sekadar penjelasan normatif bahwa penyesuaian membutuhkan waktu. Demikian ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, taat hukum, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hormat kami, Masyarakat awam yang peduli terhadap tata kelola keuangan daerah Kabupaten Purbalingga. Matur Nuwun.

Yth. Admin System Lapor Mas Bupati. Aduan / Laporan Permintaan Klarifikasi Kami dengan nomor XOP4LE8Y Kenapa tidak lengkap / Terpotong ? dan status sudah di disposisikan.

Kepada YTH. MAS FAHMI BUPATIKU yang Baik PENGADUAN RESMI Dugaan Kebijakan Pembatasan Pembayaran LS Belanja Nonmodal di Bawah Rp10.000.000 yang Perlu Dievaluasi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perihal: Permohonan Pemeriksaan atas Kebijakan Pembayaran Langsung (LS) Belanja Nonmodal yang Mensyaratkan Nilai Transaksi di Atas Rp10.000.000 walau ada yang sampai dengan Rp.10.000.000 tetapi dengan EMBEL EMBEL yang Kurang Fleksibel dan dalam kondisi kondisi tertentu kemungkinan mempersulit bahkan ribet, yaitu pasal 61 huruf F PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA. Dengan hormat, Kami menyampaikan pengaduan sekaligus permohonan pemeriksaan terhadap kebijakan atau praktik administrasi pembayaran belanja pemerintah daerah melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) untuk belanja nonmodal, yang menurut informasi dan praktik yang terjadi mensyaratkan nilai transaksi harus lebih dari Rp10.000.000,00. Akibatnya, transaksi dengan nilai di bawah Rp10.000.000,00 seperti tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme LS sebab menggunakan S&K* Berlaku. Padahal sudah benar LS Non Modal itu tanpa nilai tertentu atau seberapapun. Kebijakan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dan pengujian secara menyeluruh, khususnya mengenai dasar hukum, kewenangan pejabat yang menetapkan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa batas nilai suatu transaksi untuk menentukan bentuk bukti pengadaan, tata cara pembayaran non tunai, dan mekanisme pembayaran LS merupakan hal yang berbeda. Ketentuan mengenai batas nilai bukti pembelian atau kuitansi tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap pembayaran LS untuk transaksi di bawah Rp10.000.000,00. Dalam pengelolaan keuangan daerah, mekanisme pembayaran seharusnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, karakteristik belanja, kelengkapan dokumen, serta persyaratan administrasi yang sah. Oleh karena itu, apabila terdapat kebijakan yang menetapkan batas minimal pembayaran LS tanpa dasar hukum yang jelas atau dengan penafsiran yang tidak tepat, kebijakan tersebut patut dievaluasi. Pokok-Pokok Permasalahan yang Diadukan 1. Kejelasan dasar hukum kebijakan Mohon diperiksa apakah ketentuan yang melarang pembayaran LS untuk transaksi di bawah Rp10.000.000,00 benar-benar memiliki dasar hukum yang sah, masih berlaku, dan sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. 2. Ketepatan penafsiran peraturan Mohon diuji apakah batas nilai transaksi yang berkaitan dengan bukti pembelian, kuitansi, atau pembayaran non tunai telah ditafsirkan secara tepat, atau justru digunakan sebagai dasar untuk membatasi mekanisme LS yang seharusnya dinilai berdasarkan ketentuan tersendiri. 3. Kewenangan penetapan kebijakan Mohon ditelusuri siapa pejabat atau perangkat daerah yang menetapkan kebijakan tersebut, melalui peraturan kepala daerah, keputusan, surat edaran, petunjuk teknis, atau instruksi internal lainnya. 4. Dampak terhadap pelaksanaan anggaran Mohon dikaji apakah pembatasan tersebut menghambat pembayaran tagihan yang sah, memperpanjang proses administrasi, menimbulkan ketidakpastian bagi penyedia barang/jasa, atau mengakibatkan penggunaan mekanisme pembayaran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Permohonan Tindak Lanjut Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon agar : 1. Melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pembatasan pembayaran LS untuk belanja nonmodal di bawah Rp10.000.000,00. 2. Meminta dan memeriksa dokumen yang menjadi dasar penetapan kebijakan tersebut, termasuk peraturan, surat edaran, petunjuk teknis, serta instruksi yang digunakan oleh perangkat daerah. 3. Menguji kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah beserta ketentuan perubahan atau aturan lain yang relevan dan berlaku. 4. Memastikan apakah terdapat kekeliruan dalam penafsiran atau penerapan ketentuan pembayaran LS, UP, GU, dan TU. 5. Memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kebijakan atau praktik administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. 6. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan penjelasan tertulis mengenai dasar hukum yang tepat agar pelaksanaan pembayaran belanja daerah berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Pengaduan ini disampaikan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan upaya mendorong pengelolaan APBD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami berharap persoalan ini diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan kebiasaan administrasi atau penafsiran internal yang belum dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Demikian pengaduan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Pelapor: OPD News Tanggal: 21 Oktober 2026 Bukti pendukung: SS Permendagri 77 Tahun 2020 dan Perbup Purbalingga 46 Tahun 2026,

Yth. BUPATI PURBALINGGA PERMOHONAN KEJELASAN Pembangunan dan Pemanfaatan GEDUNG BARU DPRD Kabupaten Purbalingga yang sampai sekarang bisa dikatakan MANGKRAK. Sehubungan dengan pembangunan Gedung Baru DPRD Kabupaten Purbalingga di Jalan Letjen S. Parman yang dimulai sejak 2016, telah menyerap anggaran pembangunan fisik sekitar Rp41,9 miliar menurut pemberitaan publik, tetapi hingga Oktober 2026 masih belum dapat ditempati, info yang kami terima di Perubahan APBD 2026, menambah Anggaran Sekretariat DPRD hingga 11.4 M malah BISA, kenapa memperbaiki gedung mangkrak TIDAK BISA ? Ada yang salah ? kami memohon penjelasan resmi atas hal-hal berikut: 1. Berapa total anggaran yang dialokasikan, dikontrakkan, dan direalisasikan untuk pembangunan gedung tersebut sejak 2016 hingga 2026, dirinci per tahun dan per paket pekerjaan? 2. Apa penyebab utama pembangunan berlangsung selama bertahun-tahun dan belum dapat difungsikan secara optimal? 3. Apa penyebab dan konsekuensi administratif maupun keuangan dari putusnya kontrak pekerjaan pada 2022? 4. Berapa nilai pekerjaan yang masih harus diselesaikan, berdasarkan perhitungan teknis dan dokumen perencanaan terbaru? Apa saja komponen pekerjaan yang termasuk di dalamnya? 5. Mengapa target pemanfaatan gedung pada 2026 tidak tercapai, dan apakah pemerintah telah menetapkan target penyelesaian yang baru? 6. Berapa biaya pemeliharaan gedung selama belum digunakan, dari sumber anggaran mana biaya tersebut dibayarkan, serta bagaimana kondisi fisik bangunan terakhir? 7. Apakah telah dilakukan pemeriksaan teknis atas mutu konstruksi, potensi kerusakan, dan kelayakan gedung setelah bertahun-tahun mengalami penghentian pekerjaan? 8. Apakah terdapat hasil pemeriksaan Inspektorat atau BPK terkait proyek ini yang dapat dibuka kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi? 9. Perangkat daerah mana yang bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan teknis, pengawasan, dan penetapan jadwal pemanfaatan gedung? 10. Apa rencana konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek ini tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik lainnya? 11. Gedung Baru DPRD Kabupaten Purbalingga dibangun dengan biaya besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal atau justru mangkrak, persoalan ini layak mendapat pemeriksaan serius, transparan, dan berbasis dokumen. Apakah perlu dibuat aduan ke KPK RI resmi terkait ini ? Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan APBD. Kami berharap jawaban disertai data dan dokumen pendukung, bukan sekadar penjelasan umum. Transparansi diperlukan agar publik dapat menilai apakah anggaran daerah telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Apakah di OPD OPD dibawah ini sudah melaksanakan ? DPUPR: daftar paket pekerjaan, kontrak, adendum, progres fisik, berita acara serah terima, dan hasil pemeriksaan mutu. Bakeuda: rincian alokasi dan realisasi APBD per tahun terkait Gedung DPRD yang baru tersebut. Bapperida: perencanaan kelanjutan proyek dan alasan prioritas penganggaran. Sekretariat DPRD: rencana pemanfaatan, kebutuhan interior, dan biaya operasional. PPID Kabupaten Purbalingga: dokumen informasi publik yang tersedia, termasuk laporan yang dapat diakses terkait pembangunan. Kronologi pembangunan dan masalahnya 2016 — Menurut ppid.purbalinggakab.go.id Pembangunan dimulai Pemkab merencanakan gedung baru karena gedung lama dinilai tidak mampu menampung kebutuhan ruang kerja, koordinasi, dan fasilitas DPRD secara optimal. Dokumen perencanaan awal tersedia melalui situs resmi PPID Kabupaten Purbalingga. 2018 — Pekerjaan dihentikan sementara Situs resmi DPRD pada 5 September 2018 memberitakan penghentian rencana pembangunan lanjutan karena kondisi keuangan daerah mengalami defisit. Pada tahap kedua, anggaran yang disebut dialokasikan adalah Rp8 miliar. 2020–2022 — Pembangunan mengalami hambatan Menurut pemberitaan Radar Banyumas, proyek mengalami kevakuman, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pada 2021 pekerjaan disebut hanya mencakup pagar, sedangkan pada 2022 terjadi putus kontrak. 2023–2024 — Bangunan utama diselesaikan Menurut berita Radar Banyumas : Pekerjaan kembali berjalan pada 2023 dan struktur utama dilaporkan selesai pada 2024. Akan tetapi, selesainya struktur tidak berarti seluruh kompleks siap digunakan. 3 Juni 2025 — Bupati menargetkan gedung segera difungsikan informasi setda.purbalinggakab.go.id Setelah meninjau gedung, Bupati Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa bangunan sudah bagus dan memerlukan penyempurnaan, antara lain meubelair dan penataan kawasan. Target penggunaan saat itu adalah 2026. 2026 — Gedung tetap belum bisa ditempati Pemberitaan September 2026 dari Radar Banyumas menyatakan tidak tersedia anggaran lanjutan pada APBD murni maupun perubahan APBD 2026. Dengan demikian, target pemanfaatan yang disampaikan pada 2025 belum tercapai berdasarkan informasi terakhir yang ditemukan. APBD TAHUN 2027 untuk Penyelesaian Gedung DPRD yang Mangkrak ini sepertinya ZONK lagi ? Begitu Mas Bupati ? Terima Kasih.

Yth kepala Dindikbud, kami masyarakat melihat guru ASN PNS P3K saat ini tampil dengan gaya hidup Hedonisme. Begitu dapat SK langsung beli motor PCX, upgrade mobil dsb. Seharusnya sebagai ASN pelayan publik, bisa bersahaja tdk hedonisme dg mengutamakan gengsi. Oleh karena itu, saat perpanjangan SK nantinya mohon lakukan pembinaan tegas agar menjadi refleksi diri & evaluasi kinerja bagi mereka. Di tengah efisiensi anggaran dari pusat & pembatasan belanja pegawai bagi daerah.

> Yth. Bapak Bupati Purbalingga & Dinas Tenaga Kerja Purbalingga, > > Saya Sari Rahmadani, warga Wirasaba, Bukateja, Purbalingga. Melaporkan dugaan penipuan lowongan kerja di Karawang mengatasnamakan warga Manduraga Kalimanah. > > Kronologi: > 1. Saya mendapat info loker dari akun atas nama Atta (+62 831-1567-3609) yang mengaku warga Manduraga Kalimanah, Dusun 2 dekat Balai Desa Manduraga, di postingan loker Purbalingga di media sosial, kebetulan saya pencari kerja. > 2. Atta mengarahkan ke Bos PT atas nama Ibrahim (+62 822-3202-2758) Akun Bisnis "Layanan Otomotif" yang mengaku PT Hyundai. > 3. Saat saya tanya website resmi PT Hyundai, Ibrahim menjawab "Cari aja sendiri mba kalau murni". > 4. Saat saya tanya alamat Balai Desa Manduraga sebelah mana, RT berapa (karena dia ngaku orang Manduraga), Atta marah dan menjawab "Lah mau ngapa mba kaca sensus ekonomi, Kenapa saya jadi di cecer, Aneh, Kalau takut ga usah ya mba aku mau istirahat". > 5. Orang asli Manduraga pasti hafal lapangan Dusun 2 dan RT/RW, tapi Atta tidak tahu. > > Dugaan modus: Calo loker, penipuan tenaga kerja. > > Tujuan laporan: Agar warga Purbalingga lain, khususnya perempuan, tidak menjadi korban. Dan mohon dicek apakah benar ada warga Manduraga Kalimanah bernama Atta dengan nomor tersebut. > > Bukti terlampir: screenshot chat >