Jelajah Aduan

Ibu saya dulunya dapat bantuan PKH sama beras, setelah adik saya tidak sekolah, PKH-nya dicabut, saya gak masalah pak kalau PKH-nya dicabut krna memang adik saya sudah tdk skolah, tp knapa bantuan berasnya ikut dicabut, sedangka di sini org yang mampu2 malah dapat terus, bantuan rumah maupun bantuan yg lain pak, saya mohon sekali semoga Bapak bisa membantu keluarga saya agar BPNT-nya dikasih. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGTW90068718.html)

Assalamu'alaikum bapak/ibu...mohon ditindaklanjuti ada warung diatas irigasi di wilayah rw 1 desa toyareja kec purbalingga, karena posisi dipertigaan sehingga sangat mengganggu pengguna jalan, udah pernah ditegur sama satpol PP tapi sampai saat ini belum ada tindakan lagi.

Yth. Ibu Bupati Purbalingga. Maaf melalui Lapor Gub karena Matur Bupati error serta media sosial pemerintah Purbalingga kurang responsif hanya informatif. Banyak penggiat badminton di Purbalingga, kenapa ya gor sasana krida perwira yang berlokasi di GOR Purbalingga belum dibuka untuk umum sejak 16 Desember 2022? Kami menunggu lapangan yang layak bu, selama ini warga mencari kelurahan/kecamatan yang aulanya ada garis lapangan badminton dan itu rawan cidera karena lapangan tidak sesuai standar (keramik/plester). Demikian semoga menjadi perhatian dan segera dibuka lapangan Sasana Krida Perwira Purbalingga untuk umum. Terima kasih. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWP55692921.html)

Alamat: Kabupaten/Kota Purbalingga, Kecamatan Bukateja, Kelurahan Kedungjati. Laporan : kepada YTH Dinas Terkait untuk Jalan di Dalam Terminal Purbalingga ada cukup banyak jalan yang berlubang, untuk itu saya harap cepat ditindak. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWA96455956.html)

Salam untuk Disdukcapil Purbalingga, kami sampaikan keluhan terkait terobosan/inovasi dari disdukcapil bernama JIPAT. ide dari Jipat ini sangat baik dalam menertibkan administrasi anak yg baru lahir. TAPI MOHON DI PERHATIKAN DAN DILAKUKAN PENGECEKAN PERIODIK terhadap ketersediaan tenaga kerja di unit pelayanan jipat, baik di rumah sakit maupun puskesmas. perlu payung hukum minimal ditingkat institusi pelayanan untuk menjamin keberlanjutan. Mohon dapat disampaikan workplan dari manajemen untuk mengatasi permasalahan ini. Terima Kasih. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWP40767350.html)

Tolong pemerintah lebih jeli dalam memilih penerima bantuan sosial, mana yang lebih berhak dapat bansos dan mana yang tidak berhak. Khususnya desa cipawon. (diteruskan dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/laporan/detil/tolong-pemerintah-lebih-jeli-dalam-memilih-penerima-bantuan-sosial-mana-yang-lebih-berhak-dapat-bansos-dan-mana-yang-tidak-berhak-202305060656021683330962793)

Lokasi : Kab. Purbalingga, Kec. Kalimanah. Laporan : Sudah berapa termin bantuan pkh saya sudah tidak cair. (diteruskan dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/laporan/detil/bantuan-pkh-202305031951371683118297074)

Yth. Ibu Bupati Purbalingga Banyak penggiat badminton di Purbalingga, kenapa ya gor sasana krida perwira yang berlokasi di GOR Purbalingga belum dibuka untuk umum? Kami menunggu lapangan yang layak bu, selama ini warga mencari kelurahan/kecamatan yang aulanya ada garis lapangan badminton dan itu rawan cidera karena lapangan tidak sesuai standar (keramik/plester). Demikian semoga menjadi perhatian dan segera dibuka lapangan di GOR serta pemerintah dapat mendorong investor untuk membuka lapangan badminton/cabang lain di Purbalingga. Terima kasih

Jalan desa sudah lama rusak. Mohon koordisasinya untuk secepatnya diperbaiki. Di desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga hampir semua dusun jalannya sudah rusak.

Assalamu'alaikum wr wb Kpd Yth Bpk/ibu pimpinan PemKab Purbalingga Salam sehat selalu Dengan ini saya mohon bimbingannya untuk solusi yg berhubungan dg pemberitahuan tagihan BPJS yg tertunggak utk beberapa warga saya, ada yg 800 rb, 2 jt bahkan ada yg 7 jt, dimana mereka adalah warga yg tdk mampu dimana utk biaya hidup sehari hari hrs ditopang dg bantuan dan mereka ikut BPJS mandiri ada yg dr perusahaan yg sekarang sudah bangkrut ada yg ditanggung anaknya dimana anaknya sekarang jg kurang mampu. Bersama ini saya mohon bimbingannya langkah apa yg harus saya tempuh supaya mereka bisa migrasi ke BPJS PBI, dan untuk melunasi tagihan BPJS mandiri yg tertunggak jelas tdk mampu. Jadi saya mohon utk kebijakan bantuan dr Ibu Bupati yg terhormat utk membantu warga saya tersebut. Atas segala bimbingan dan bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih, saya juga mohon ma'af bila ada kata yg kurang berkenan di hati bpk ibu sekalian .... matur nuwun

jalan utama desa karang joho,kec.pengadegan,kab purbalingga rusak parah sudah 6 thn lebih tidak ada tindakan dari desa,saya sebagai warga yg selalu jln tersebut sudah capek protes. yolong tindak lanjuti...untuk info dan video bukti lbh jelas wa 085726863066

Sekitar Bulan Maret 2023. Saya salah satu wali murid di SD Negeri 1 Gandasuli (Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah) diundang untuk rapat di sekolah. Dalam Rapat tersebut salah satunya membahas tentang akan adanya Pavingisasi di halaman sekolah SD Negeri 1 Gandasuli (lebih tepatnya Pavingisasi Lapangan yang ada Di bagian tengah sekolah SD N 1 gandasuli). Karena Besarnya Dana Untuk Kegiatan Pavingisasi tersebut, maka sekolah meminta bantuan sumbangan kepada wali murid (kelas 1 sampai kelas 6), sumbangan tersebut dinyatakan seikhlasnya, namun ada jumlah minimalnya yaitu Rp. 165.000,00 (rincian tentang anggaran perencanaan ada di lampiran). Bahkan Komite sekolah Juga mengatakan "Apa ngga malu kalo nyumbangnya cuma Rp.165.000,00". Jadi ini agak rancu antara sumbangan atau Pungutan, karena 2 hal tersebut memiliki pengertian berbeda seperti yang disebutkan di Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Pada tahun sebelumnya juga SD N 1 Gandasuli juga melakukan pungutan untuk pembangunan Gapura Sekolah (gapura sudah jadi). Yang ingin saya tanyakan sebagai orang awam.. "Apakah Masih Boleh Sekolah Dasar (SD Negeri) Melakukan pungutan Kepada wali murid? Bukankah sudah ada Dana BOS Dan DAK Dari Pemerintah", Kalau ini memang melanggar mohon Untuk Di TINDAK LANJUTI. Terimakasih atas perhatiannya. (diteruskan dari lapor.go.id https://www.lapor.go.id/laporan/detil/sumbangan-perbaikan-halaman-sekolah-sd-negeri-1-gandasuli-202305040916051683166565358)