Detail Aduan
| Kode Aduan | : | 3SB0PA10 |
| Tanggal Aduan | : | Selasa, 14 Apr 2020 22:04:33 WIB |
| Judul Aduan | : | Evaluasi Bantuan Pemerintah: Permohonan Survei Ulang dan Pemerataan Penerima |
| Isi Aduan | : |
Assalamualaikum .... yang terhormat ibu bupati . TOLONG segala bentuk bantuan untuk bisa di surve ulang . kenapa segala bentuk bantuan dr pmerintah hanya di berikan kepan orang2 itu saja ?? apakah bantuan pemerintah sifatnya permanen ?? sehingga tdk ada perputaran ,giliran buat yg lain YANG LEBIH MISKIN untk mencicipinya ??? sekarang orang2 yg sllu mndpt bantuan MEREKA SUDAH KAYA . dan KAMI MENJERIT dgn keadaan kami yg semakin hari semakin memburuk tapi tdk di sentuh sama pemerintah . KAMI MEMOHON DGN SANGAT KPADA WAKIL RAKYAT untuk menyurve kmbali terkait bantuan PKH,BLT,dn bantuan lainya terimakasih ...... |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Program Keluarga Harapan (PKH) |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : |
purbalingga Lihat di Google Maps |
Admin LaporMasBup
Rabu, 15 Apr 2020 01:44:15 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Semua bantuan sosial yang diterimakan ke warga dari pemerintah harus masuk terlebih dahulu kedalam data BDT/DTKS yang ada di desa masing-masing, untuk masuk ke dalam BDT/DTKS merupakan wewenang dari pemerintah desa yang diputusakan dan dimutahirkan melalui mesyawarah desa/kelurahan.dari data tersebut oleh pemerintah akan diambil dan dipakai datanya oleh masing-masing pemberi bantuan, semisal Kementrian Pendidikan Melalui KIP(Kartu Indonesia Pintar), Kementrian Kesehatan melalui KIS (Kartu Indonesia Sehat) Kementrian Sosial Melalui PKH. jadi untuk bisa menerima bantuan maka harus masuk ke dalam data BDT/DTKS di masing-masing desa yang akan di kirimkan ke pemerintah pusat, Untuk itu saudara bisa menghubungi ke Desa agar bisa masuk ke dalam data BDT/DTKS.
Sebagai tambahan, masing-masing pemberi bantuan akan mengambil dan menyeleksi dari data tersebut yang akan di sesuaikan dengan alokasi kuota dan kemampuan anbggaran. MISALKAN Setelah dari pusat sebagai contok PPKH Pusat (Kementrian Sosial) Mengeluarkan nama-nama calon penerima PKH maka daerah/kabupaten melalui pendamping PKH akan memvalidasi dan memverifikasi nama-nama tersebut. dan selama ini mekanisme validasi dan verifikasi hanya bisa membuang nama yang tidak valid dan belum bisa ada mekanisme langsung nemabah atau mengganti nama-nama tersebut.
Untuk program PKH merupakan bantuan yang bersyarat dan juga ada kewajiban bagi penerimanya, penerima bantuan PKH ditujukan untuk keluarga yang ada komponen pendidikan (anak sekaolah, SD, SMP/SLTP, SMA.SLTA), Komponen Kesehatan ( Ibu hamil dengan maksimal kehamilan anak kedua, dan balita) Komponen Kesejahteraan sosial ( Penyandang Disabilitas berat dan lansia minimal 70 Tahun). Untuk pengurus keluarga penerima PKH juga berkewajiban untuk mengikuti kegiatan P2K2 yang dilaksanakan minimal sebulan sekali.
TERIMAKSIH.
Rabu, 15 April 2020 02:10:53 WIB
Pantau Aduan Melalui WhatsApp
Dapatkan notifikasi perkembangan laporan ini secara realtime di WhatsApp kamu. Cukup kirim pesan "IKUTI 3SB0PA10" ke nomor server 6285199189075.
Kirim Pesan Sekarang Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu menyetujui penerimaan notifikasi resmi dari LaporMasBup Kabupaten Purbalingga melalui WhatsApp.