Detail Aduan

First slide
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Lampiran foto terkait aduan Permohonan Penjelasan dan Tindakan atas Duplikasi Perbup TPP Sekda serta Kesalahan Publikasi di JDIH Kabupaten Purbalingga
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
Kode Aduan : B3LH8RW4
Tanggal Aduan : Kamis, 15 Okt 2026 19:40:59 WIB
Judul Aduan : Permohonan Penjelasan dan Tindakan atas Duplikasi Perbup TPP Sekda serta Kesalahan Publikasi di JDIH Kabupaten Purbalingga
Isi Aduan : Yang Terhormat : Mas Bupati Purbalingga dan Jajarannya.

Terima Kasih jawabannya terkait aduan kami tentang duplikasi perbup TPP Sekda yang kenaikannya begitu tinggi dimana naik sendirian dan ASN yang lain tidak ada kenaikan. Menurut kami sangat ironis sekali. Ditengah Efisiensi yang sedang dijalankan.

Sampai dengan ini sudah ada kejelasan yang lebih transparan dibanding beberapa waktu lalu. Khusus Duplikasi dari jawaban (perlu diketahui untuk Peraturan Bupati yang benar bersumber pada Website JDIH Kabupaten Purbalingga, adapun yang termuat pada website JDIH BPK terdapat kesalahan teknis dan sedang dalam penanganan TIM JDIH BPK).

Satu Pertanyaan dan Harapan kami,

Apakah benar sedang dalam penanganan Tim JDIH BPK ? Kami akan tunggu dan pantau. Menurut kami yang awam dan tidak cerdas dalam hal ini khususnya terkait kesalahan teknis, itu teknis apa ?

Teknis Register ataukah Teknis Kepentingan di Ranah Keuangan ?

Sebab menurut logika kami, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah bukan pembuat dokumen, tetapi mereka diberi / menerima dari PemKab Purbalingga. Mungkin akan kami tanyakan khusus ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah nantinya.

Sebab apa ? Ketika sebuah dokumen yang salah diunggah dan dipublikasikan kepada masyarakat, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang salah, melainkan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan proses tersebut ?

Jika konteksnya dokumen resmi instansi pemerintah yang sudah terpublikasi, kedepan kami mungkin akan meminta penjelasan tentang rantai verifikasi, pihak yang berwenang menyetujui, mekanisme koreksi, dan pertanggungjawaban atas dampak publikasi tersebut.

Kami masih tunggu klausul penanganannya dari Tim JDIH BPK seperti yang ditulis Admin.

Terima Kasih Mas Bupati, Admin Bakeuda dan semuanya. Semoga Sehat Selalu.
Status Aduan : Disposisi
Prioritas : Penting
Jenis Aduan : PUBLIK
Aduan Infrastruktur ? : Tidak
Instansi / OPD Terkait : BAGIAN HUKUM
Sektor : Honor / Gaji Tunjangan ASN
Tembusan : Tanpa Tembusan
Pengikut via WhatsApp : 1 Orang
Lokasi : Jalan Onje Purbalingga
Lihat di Google Maps
Diskusi & Tindak Lanjut
Tambahkan Tanggapan / Komentar
Survei Kepuasan Layanan LaporMasBup