Detail Aduan
Lampiran Foto Aduan
Tidak ada lampiran foto aduan
Data Aduan
| Kode Aduan | : | D93SNJRY |
| Tanggal Aduan | : | Senin, 16 Nov 2026 11:05:52 WIB |
| Judul Aduan | : | Pengaduan Maladministrasi, Penutupan Informasi, dan Kontradiksi Anggaran Bantuan RTLH 22 Unit di Desa Tunjungmuli, Karangmoncol, Kab. Purbalingga Tahun 2026 |
| Isi Aduan | : |
Judul Aduan:Dugaan Malaudit, Penutupan Informasi, dan Kontradiksi Anggaran Bantuan RTLH 22 Unit di Desa Tunjungmuli, Karangmoncol Isi Aduan:Yth. Gubernur Jawa Tengah, Disperakim, dan Inspektorat Prov. Jateng,Melalui LaporGub, kami melaporkan dugaan maladministrasi, tertutupnya informasi publik, serta kontradiksi anggaran program bantuan perumahan (RTLH/BSPS) Tahun 2026 sebanyak 22 unit di Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Aduan ini diekalasi ke provinsi karena aduan tingkat kabupaten (LaporMasBup) ditutup sepihak secara normatif tanpa membuka dokumen resmi. Berikut kronologi dan bukti digital yang kami temukan: Aduan Pertama & Jawaban DLHPKP Purbalingga:Pada 6 November 2026, kami memohon keterbukaan informasi (Kode Aduan: OKTQ7N6E) berupa SK Penetapan, Berita Acara Verifikasi Lapangan (BAVL), dan Daftar Usulan Awal RTLH Tunjungmuli sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Pada 11 November 2026, Admin DLHPKP menjawab bahwa Tunjungmuli menerima 22 unit TA 2026 dari Kementerian PKP sebagai aspirasi DPR RI dan mengeklaim tidak ada alokasi APBD Kabupaten. Laporan langsung ditutup selesai tanpa melampirkan dokumen apa pun. Uji Silang Portal BSPS & Konfirmasi Lokal:Pengecekan mandiri pada Peta Sebaran BSPS resmi Kementerian PKP (pkp.go.id/cek-penerima-bsps) TA 2026 menunjukkan hasil "0 Unit" baik saat difilter di tingkat Kecamatan Karangmoncol maupun Desa Tunjungmuli. Ini menutup ruang pengawasan By Name By Address (BNBA) masyarakat. Padahal, publikasi media lokal mencatat alokasi RTLH Purbalingga TA 2026 terbagi dalam beberapa skema, termasuk APBD Kabupaten, APBD Perubahan, APBD Provinsi, dan Kementerian PKP. Saat dikonfirmasi via WhatsApp, pihak lokal membenarkan bantuan tersebut merupakan jalur partai ("Iya itu dari PKS") dan berdalih usulan desa banyak dicoret karena sudah layak, namun data pembanding tidak diberikan. Sanggahan Kedua Ditutup Sepihak:Pada 12 November 2026, kami mengajukan sanggahan agar DLHPKP membuka dokumen SK, BAVL, dan BNBA. Namun pada 16 November 2026, Admin DLHPKP kembali menjawab normatif bahwa tidak ada data disembunyikan dan menutup aduan tanpa melampirkan bukti dokumen. Temuan Realisasi di Portal INAPROC / RUP Provinsi Jateng:Pengecekan kami di dashboard resmi Data INAPROC (data.inaproc.id/realisasi-rup) TA 2026 instansi Provinsi Jawa Tengah wilayah Purbalingga justru mencatat paket realisasi bersumber dari APBD Provinsi, meliputi: Bantuan Sosial Rumah Sederhana Sehat Kab. Purbalingga - Backlog (Pagu Rp 1,6 M, Swakelola). Bansos Pembangunan Rumah Relokasi Program Provinsi di Kab. Purbalingga (Pagu Rp 400 Juta, Swakelola Tipe IV). Jasa Tenaga Ahli Fasilitator Lapangan Purbalingga - Pendistribusian Perumahan & Backlog (Sumber APBD, penyedia a.n. Arif Riyadi). Tuntutan Tindak Lanjut:Mengingat kuatnya kontradiksi klaim aspirasi pusat oleh DLHPKP, narasi jatah partai di tingkat lokal, data 0 unit di portal BSPS, serta jejak riil APBD Provinsi di INAPROC, kami memohon Pemprov Jawa Tengah untuk: Mengaudit dan memverifikasi sumber anggaran riil 22 unit bantuan perumahan di Desa Tunjungmuli TA 2026. Membuka transparan SK Penetapan dan daftar penerima By Name By Address (BNBA) kepada publik. Menindak tegas politisasi bantuan negara serta pelanggaran tata kelola (konflik kepentingan TPK perangkat desa dan monopoli pengadaan material luar). Seluruh bukti tangkapan layar terlampir lengkap. Terima kasih. Laporan ini tercatat pada hari Senin, 16 November 2026 10:35:14 WIB dengan klasifikasi kategori SOSIAL MASYARAKAT, sesuai dengan data resmi yang bersumber dari LaporGub Jawa Tengah. |
| Status Aduan | : | Disposisi |
| Prioritas | : | Penting |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Tidak |
| Instansi / OPD Terkait | : | DLHPKP |
| Sektor | : | Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 1 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Pantau Aduan Melalui WhatsApp
Dapatkan notifikasi perkembangan laporan ini secara realtime di WhatsApp kamu. Cukup kirim pesan "IKUTI D93SNJRY" ke nomor server 6285199189075.
Kirim Pesan Sekarang Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu menyetujui penerimaan notifikasi resmi dari LaporMasBup Kabupaten Purbalingga melalui WhatsApp.
Diskusi & Tindak Lanjut
Admin LaporMasBup
Senin, 16 Nov 2026 11:11:24 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DLHPKP
Tambahkan Tanggapan / Komentar
Survei Kepuasan Layanan LaporMasBup