Detail Aduan

First slide
Lampiran Foto Aduan (1 Foto)
Lampiran foto terkait aduan Evaluasi Kualitas Respons OPD Kabupaten Purbalingga Terhadap Pertanyaan dan Aspirasi Masyarakat
Silahkan klik gambar untuk memperbesar
Data Aduan
Kode Aduan : ERFB5PJM
Tanggal Aduan : Senin, 09 Nov 2026 16:05:19 WIB
Judul Aduan : Evaluasi Kualitas Respons OPD Kabupaten Purbalingga Terhadap Pertanyaan dan Aspirasi Masyarakat
Isi Aduan : KEPADA YTH. BUPATI PURBALINGGA

JANGAN BIARKAN OPD OPDNYA MENJAWAB ASAL-ASALAN, SEMENTARA PERTANYAAN MASYARAKAT MENUNTUT KEJELASAN!

Bapak Bupati Purbalingga yang kami hormati,

Kami ingin menyampaikan kritik serius terhadap pola jawaban sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ketika menerima pertanyaan, aduan, maupun aspirasi masyarakat.

Sangat disayangkan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat sering kali tidak dijawab sesuai substansi dan urgensi persoalannya. Jawaban yang diberikan justru melebar ke mana-mana, normatif, berputar-putar, bahkan terkesan sekadar menggugurkan kewajiban untuk merespons.

Ini bukan sekadar persoalan komunikasi. Ini menyangkut tanggung jawab, transparansi, dan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Masyarakat bertanya tentang persoalan A, mengapa yang dijawab justru persoalan B? Ketika masyarakat meminta penjelasan konkret, mengapa yang diberikan hanya kalimat normatif tanpa data, kepastian, maupun solusi?

Apakah OPD tidak memahami substansi pertanyaan? Apakah memang tidak memiliki data? Ataukah ada persoalan yang sengaja tidak dijelaskan secara terbuka?

Kami tidak ingin berspekulasi. Namun, pola jawaban yang tidak menyentuh inti persoalan tentu menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik.

Bapak Bupati,

Jangan sampai ruang pengaduan dan komunikasi publik hanya menjadi formalitas. Jangan sampai masyarakat dibuat lelah dengan jawaban yang tidak menjawab. Sebab, ketika pemerintah memberikan respons yang tidak relevan terhadap pertanyaan yang jelas, masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan dan akuntabilitas pelayanan tersebut.

Bahkan, jika dibiarkan, pola seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat: seolah-olah sudah dijawab, padahal substansi persoalannya justru dihindari.

Kami meminta Bapak Bupati melakukan evaluasi serius terhadap kinerja komunikasi dan respons seluruh OPD.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

Instruksikan seluruh OPD agar menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung, spesifik, dan sesuai substansi.
Jika pertanyaan menyangkut data, berikan data. Jika menyangkut kebijakan, jelaskan dasar kebijakannya. Jika menyangkut masalah lapangan, sampaikan fakta dan tindak lanjutnya.
Jangan membiasakan jawaban normatif yang hanya terdengar bagus tetapi tidak memberikan kepastian.
Evaluasi OPD yang berulang kali memberikan jawaban tidak relevan atau menghindari inti persoalan.
Pastikan setiap aduan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu diingat, masyarakat bukan sedang meminta belas kasihan. Masyarakat sedang menggunakan haknya untuk bertanya, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Jangan alergi terhadap kritik. Jangan menganggap pertanyaan kritis sebagai gangguan. Justru dari pertanyaan masyarakat, pemerintah seharusnya bisa mengetahui apa yang perlu dibenahi.

Bupati tidak mungkin mengawasi semua OPD setiap saat. Tetapi Bupati memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap OPD bekerja dengan standar pelayanan, transparansi, dan tanggung jawab yang benar.

Jangan sampai pemerintah merasa sudah melayani hanya karena sudah memberikan jawaban. Sebab, menjawab itu berbeda dengan memberikan penjelasan. Merespons itu berbeda dengan menyelesaikan persoalan.

Kami ingin pemerintah Kabupaten Purbalingga benar-benar hadir dengan keterbukaan, bukan sekadar respons formalitas.

Pertanyaan kami sederhana: Apakah Bapak Bupati mengetahui bahwa ada OPD yang memberikan jawaban tidak sesuai substansi pertanyaan masyarakat? Jika mengetahui, apa langkah evaluasinya? Jika belum mengetahui, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik selama ini?

Rakyat tidak membutuhkan jawaban yang sekadar panjang. Rakyat membutuhkan jawaban yang benar, jujur, relevan, dan bertanggung jawab.

JANGAN JADIKAN MASYARAKAT PINTAR BERTANYA, TETAPI DIPAKSA PUAS DENGAN JAWABAN YANG TIDAK MENJAWAB!
Status Aduan : Disposisi
Prioritas : Biasa
Jenis Aduan : PUBLIK
Aduan Infrastruktur ? : Tidak
Instansi / OPD Terkait : PROKOMPIM
Sektor : Usul / Saran / Masukan
Tembusan : Tanpa Tembusan
Pengikut via WhatsApp : 1 Orang
Lokasi : Kuburan Cikubang
Lihat di Google Maps
Diskusi & Tindak Lanjut
Tambahkan Tanggapan / Komentar
Survei Kepuasan Layanan LaporMasBup