Detail Aduan
| Kode Aduan | : | FWXPELG8 |
| Tanggal Aduan | : | Rabu, 06 Mei 2020 09:55:54 WIB |
| Judul Aduan | : | NIK Tak Terdaftar di DTKS & Pemilu: Laporan Warga Senon, Purbalingga |
| Isi Aduan | : |
Assalamu'alakum, saya Dian dari desa senon kecamatan Kemangkon purbalingga. Saya mau tanya bu, kenapa NIK saya gak kedaftar di DTKS jateng? Saya tadinya tinggal di cilacap tapi sudah langsung urus surat pindah dulu. Dan sudah mau 6 tahun tinggal di purbalingga. Terus kalau ada pemilihan apapun saya gak pernah ke data. Itu kenapa ya bu? Mohon di jawab nggih bu. Maturnuwun |
| Status Aduan | : | Selesai |
| Prioritas | : | Biasa |
| Jenis Aduan | : | PUBLIK |
| Aduan Infrastruktur ? | : | Ya |
| Instansi / OPD Terkait | : | DINSOSDALDUKKB3A |
| Sektor | : | Program Keluarga Harapan (PKH) |
| Tembusan | : | Tanpa Tembusan |
| Pengikut via WhatsApp | : | 0 Orang |
| Lokasi | : | Tidak ada lokasi |
Admin LaporMasBup
Rabu, 06 Mei 2020 10:30:28 WIBLaporan telah di Disposisikan ke DINSOSDALDUKKB3A
Untuk warga yang pindah domisili ke luar Kabupaten, maka untuk kebijakan terkait BDT/DTKS akan menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintahan desa yang menjadi domisili baru, maka saran kami adalah berkordinasi dengan perangkat desa Giritengah Kecamatan Borobidir agar bisa dimasukan ke dalam data BDT/DTKS melalui Musyawarah Desa/Keluarahan di desa tersebut
Sebagai info tambahan
Semua bantuan sosial yang diterimakan ke warga dari pemerintah harus masuk kedalam data BDT/DTKS yang ada di desa masing-masing, untuk masuk kedalam BDT/DTKS merupakan wewenang dari pemerintahan desa yang diputuskan dan dimutakhirkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Dari data tersebut oleh Pemerintah akan diambil dan dipakai datanya oleh masing-masing pemberi bantuan, semisal kementerian Pendidikan melalui bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar), Kemeterian Kesehatan melalui KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kementerian Sosial ada yang melalui PKH. Jadi untuk bisa menerima bantuan maka harus masuk ke dalam data BDT/DTKS di masing-masing desa yang akan dikirimkan ke Pemerintah Pusat, untuk itu saudara bisa mengubungi ke Desa agar bisa masuk ke dalam data BDT/DTKS.
Masing-masing pemberi bantuan akan mengambil dan menyeleksi dari data tersebut yang akan disesuaikan dengan alokasi kuota dan kemampuan anggaran. Misalkan setelah dari pusat. Sebagai contoh jka PPKH Pusat (Kementerian Sosial) mengeluarkan nama-nama calon penerima PKH maka daerah/kabupaten melalui pendamping PKH akan memvalidasi dan memverifikasi nama-nama tersebut, dan selama ini mekanisme validasi dan verifikasi hanya bisa membuang nama yang tidak valid dan belum bisa ada mekanisme langsung menambahkan atau mengganti nama-nama tersebut
Untuk program PKH merupakan bantuan yang bersyarat dna juga ada kewajiban bagi penerimanya, penerima bantuan PKH ditujukan untuk keluarga yang ada komponen Pendidikan (anak sekolah, dari SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA), komponen Kesehatan ( Ibu hamil dg maksimal kehamilan anak ke dua, dan Balita) Komponen Kesos ( penyandang dissabilitas berat dan Lansia minimal 70 tahun). Untuk Pengurus keluarga penerima PKH juga berkewajiban untuk mengikuti kegiatan P2K2 yang dilaksanakan minimal sebulan sekali.
Jumat, 08 Mei 2020 01:02:23 WIB
Pantau Aduan Melalui WhatsApp
Dapatkan notifikasi perkembangan laporan ini secara realtime di WhatsApp kamu. Cukup kirim pesan "IKUTI FWXPELG8" ke nomor server 6285199189075.
Kirim Pesan Sekarang Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu menyetujui penerimaan notifikasi resmi dari LaporMasBup Kabupaten Purbalingga melalui WhatsApp.