Detail Aduan

Terima kasih atas pertanyaan dan informasi yang Bapak/Ibu sampaikan.

Perlu kami sampaikan bahwa proses pemberian izin perceraian bagi pegawai di lingkungan pemerintah, termasuk pegawai yang tunduk pada ketentuan kepegawaian yang berlaku, tidak dapat diselesaikan secara instan karena harus melalui tahapan pemeriksaan dan pembinaan sesuai prosedur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta ketentuan kepegawaian lainnya yang berlaku. Dalam prosesnya, instansi berwenang perlu melakukan pemanggilan, klarifikasi, mediasi, dan pemeriksaan terhadap para pihak sebelum memberikan rekomendasi atau keputusan sesuai kewenangannya.

Apabila yang bersangkutan merupakan ASN Paruh Waktu, maka penanganannya juga tetap memperhatikan status kepegawaiannya serta mekanisme pembinaan yang berlaku. Oleh karena itu, lamanya proses bukan berarti laporan diabaikan, melainkan untuk memastikan seluruh tahapan administrasi dan pemeriksaan dilaksanakan secara cermat dan sesuai prosedur.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, kami persilakan menyampaikan identitas pihak yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau BKPSDM Kabupaten Purbalingga melalui jalur resmi. Informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, objektif, dan berkeadilan dalam setiap penanganan permasalahan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.