Detail Aduan

Menindaklanjuti pertanyaan dari Saudara ..... dengan ini disampaikan bahwa mendasari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Daerah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka terhitung sejak terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tidak menyusun Laporan Kinerja (Lkj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Adapun sebagaimana sistematika format penyusunan LPPD sebagaiman diatur dalam Permendagri 18 Tahun 2020, untuk capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dijelaskan dalam LPPD pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya Unit Kerja pengelola LPPD adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.