Detail Aduan

Tanggapan:

Orang tersebut sedang diusulkan BLT alokasi dari Dana Desa oleh pemerintah desa kembaran Wetan.

Sebagai Info Tambahan :

Semua bantuan sosial yang diterimakan ke warga dari pemerintah harus masuk kedalam data BDT/DTKS yang ada di desa masing-masing, untuk masuk kedalam BDT/DTKS merupakan wewenang dari pemerintahan desa yang diputuskan dan dimutakhirkan melalui Musyawarah Desa. Dari data tersebut oleh Pemerintah akan diambil dan dipakai datanya oleh masing-masing pemberi bantuan, semisal kementerian Pendidikan melalui bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar), Kemeterian Kesehatan melalui KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kementerian Sosial ada yang melalui PKH. Jadi untuk bisa menerima  bantuan maka harus masuk ke dalam data BDT/DTKS di masing-masing desa yang akan dikirimkan ke Pemerintah Pusat, untuk itu saudara bisa mengubungi ke Desa agar bisa masuk ke dalam data BDT/DTKS.

Masing-masing pemberi bantuan akan mengambil dan menyeleksi dari data DTKS tersebut yang kemudian akan disesuaikan dengan alokasi kuota sesuai kemampuan anggaran. Misalkan setelah dari pusat, Sebagai contoh jka PPKH Pusat (Kementerian Sosial) mengeluarkan nama-nama calon penerima PKH maka daerah/kabupaten melalui pendamping PKH akan memvalidasi dan memverifikasi nama-nama tersebut, dan selama ini mekanisme validasi dan verifikasi hanya bisa membuang nama yang tidak valid dan belum bisa ada mekanisme langsung menambahkan atau mengganti nama-nama tersebut

Selain program bantuan Reguler, Pemerintah Berikan Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19

Beberapa bantuan terdampak COVID diantaranya :

1. Perluasan BPNT non Reguler (Kemensos)
2. Bantuan Sosial Tunai Kemensos
3. JPES provinsi
4. JPES dari Dana Desa
5. JPES Kabupaten

Masing-masing pemberi bantuan akan mengambil dan menyeleksi dan disesuaikan dengan alokasi kuota sesuai kemampuan anggaran.