Detail Aduan

Silahkan klik gambar untuk memperbesar

Kode Aduan	:	IW5KCS72
Tanggal Aduan	:	Kamis, 12 Nov 2026 09:43:06 WIB
Judul Aduan	:	Permohonan Evaluasi Prioritas Anggaran dan Penyelesaian Gedung DPRD Purbalingga
Isi Aduan	:	MASIH MANGKRAKNYA GEDUNG DPRD, TIDAK MULUSNYA JANJI MAS BUPATI. Kepada Yth. Bupati Purbalingga Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Bakeuda Kabupaten Purbalingga Dengan hormat, Kami mempertanyakan sekaligus menyampaikan keprihatinan atas keanehan arah kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan informasi mengenai adanya penambahan anggaran hingga sekitar Rp11 miliar untuk kebutuhan operasional DPRD, muncul pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mengapa penambahan anggaran untuk operasional DPRD dapat dilakukan dalam APBD Perubahan, sementara penyelesaian pembangunan gedung DPRD yang telah mangkrak selama puluhan tahun justru seolah-olah selalu terkendala kemampuan anggaran? Apakah persoalannya benar-benar keterbatasan fiskal daerah, atau justru terdapat persoalan dalam menentukan skala prioritas dan keberanian mengambil keputusan politik anggaran? 1. Ada Apa dengan Skala Prioritas Anggaran? Penambahan anggaran operasional DPRD dalam jumlah yang sangat besar tentu perlu dijelaskan secara rasional. Apalagi ketika pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, fasilitas masyarakat, serta penyelesaian aset pemerintah yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika tambahan anggaran sekitar Rp11 miliar dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026, seharusnya pemerintah daerah juga mampu menjelaskan mengapa sebagian anggaran tersebut tidak diprioritaskan untuk menyelesaikan pembangunan gedung DPRD yang terbengkalai. Kami tidak sedang mempertentangkan kebutuhan operasional DPRD dengan kebutuhan pembangunan. Keduanya memang memiliki fungsi masing-masing. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kebutuhan operasional lembaga dapat memperoleh ruang fiskal yang besar, sementara penyelesaian persoalan aset dan infrastruktur pemerintahan yang sudah berlangsung puluhan tahun tidak kunjung mendapatkan kepastian. Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa anggaran untuk kenyamanan penyelenggara pemerintahan lebih mudah diperjuangkan daripada anggaran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah. 2. Mengapa Gedung DPRD Mangkrak Tidak Menjadi Prioritas? Gedung DPRD bukan sekadar bangunan fisik. Di dalamnya terdapat persoalan perencanaan pembangunan, penggunaan uang rakyat, pengelolaan aset daerah, serta tanggung jawab pemerintah terhadap hasil pembangunan. Gedung yang terbengkalai dalam waktu lama berpotensi menimbulkan: - Pemborosan anggaran akibat aset tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. - Risiko kerusakan bangunan dan penurunan nilai aset. - Kebutuhan biaya tambahan untuk pemeliharaan maupun rehabilitasi. - Ketidakpastian penyelesaian proyek yang terus membebani perencanaan anggaran berikutnya. - Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas ketidakselesaian tersebut? Apakah sudah ada evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan awal, pelaksanaan pembangunan, kebutuhan pembiayaan lanjutan, serta langkah konkret untuk menyelesaikannya? Jangan sampai gedung tersebut hanya menjadi monumen kegagalan perencanaan pembangunan yang terus diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. 3. Jangan Jadikan Alasan Keterbatasan Fiskal sebagai Jawaban Seragam Pemerintah daerah sering kali menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi kendala dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, alasan tersebut perlu diuji secara objektif. Jika ruang fiskal memungkinkan penambahan anggaran operasional DPRD hingga sekitar Rp11 miliar, masyarakat berhak mengetahui mengapa ruang fiskal yang sama tidak dapat diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung DPRD. Apakah sudah dilakukan simulasi kebutuhan penyelesaian gedung tersebut? Apakah pernah disusun skema pembiayaan bertahap? Apakah penyelesaian gedung telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah? Apakah pemerintah daerah pernah melakukan kajian alternatif efisiensi belanja operasional untuk mendukung penyelesaian aset tersebut? Jangan sampai keterbatasan fiskal hanya menjadi alasan ketika menyangkut kebutuhan pembangunan yang belum terselesaikan, tetapi menjadi persoalan yang relatif mudah diatasi ketika menyangkut penambahan belanja operasional lembaga. 4. DPRD Jangan Hanya Kuat Memperjuangkan Anggaran Operasional DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, masyarakat juga berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD terhadap mangkraknya pembangunan gedung DPRD itu sendiri. Apakah DPRD pernah secara serius mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Apakah pembahasan APBD Perubahan 2026 telah mempertimbangkan penyelesaian gedung tersebut sebagai kebutuhan prioritas? Apakah seluruh anggota DPRD memahami bahwa setiap rupiah anggaran yang mereka perjuangkan merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya? Jangan sampai DPRD terlihat begitu responsif ketika membahas penambahan anggaran untuk kebutuhan internal lembaganya, tetapi kurang menunjukkan urgensi yang sama ketika harus memperjuangkan penyelesaian persoalan pembangunan daerah. Fungsi anggaran bukan sekadar memastikan kebutuhan DPRD terpenuhi, melainkan memastikan uang rakyat dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan publik. 5. Transparansi Penambahan Anggaran Rp11 Miliar Harus Dibuka Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD memberikan penjelasan secara terbuka mengenai: 1. Berapa jumlah pasti penambahan anggaran operasional DPRD dalam APBD Perubahan 2026? 2. Apa saja rincian kegiatan, jenis belanja, dan komponen yang mengalami penambahan? 3. Apa dasar kebutuhan dan urgensi penambahan anggaran tersebut? 4. Apakah penambahan tersebut telah melalui kajian kebutuhan, evaluasi kinerja, dan pembahasan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah? 5. Bagaimana perbandingan anggaran operasional DPRD sebelum dan sesudah perubahan APBD? 6. Berapa estimasi kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan gedung DPRD yang mangkrak? 7. Mengapa penyelesaian gedung tersebut tidak memperoleh prioritas dalam APBD Perubahan 2026? 8. Apakah telah tersedia rencana penyelesaian pembangunan dengan target waktu dan tahapan pembiayaan yang jelas? 9. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas mangkraknya pembangunan tersebut? 10. Apakah pemerintah daerah bersedia mempublikasikan dokumen perencanaan, hasil evaluasi, dan peta jalan penyelesaian gedung DPRD kepada masyarakat? 6. Jangan Sampai Terjadi Ketimpangan Keberpihakan Anggaran Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah mengabaikan kebutuhan operasional DPRD. Namun, masyarakat juga tidak boleh diminta terus-menerus memahami alasan keterbatasan anggaran ketika persoalan pembangunan yang nyata di depan mata tidak kunjung diselesaikan. Pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa APBD disusun berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kelembagaan. TUNTUTAN DAN HARAPAN Melalui aduan ini, kami meminta: 1. Bupati Purbalingga melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan penambahan anggaran operasional DPRD dalam APBD Perubahan 2026. 2. DPRD menjelaskan urgensi dan dasar pertimbangan penambahan anggaran tersebut kepada publik. 3. Pemerintah daerah mempublikasikan kondisi terakhir, nilai aset, riwayat pembangunan, kebutuhan pembiayaan, dan kendala penyelesaian gedung DPRD. 4. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan aset, dan akuntabilitas pembangunan gedung yang mangkrak. 5. Pemerintah daerah menyusun peta jalan penyelesaian gedung DPRD dengan target waktu, tahapan anggaran, serta penanggung jawab yang jelas. 6. Memastikan pembahasan anggaran berikutnya tidak hanya mengakomodasi kebutuhan operasional lembaga, tetapi juga menyelesaikan persoalan pembangunan yang selama ini terbengkalai. RAKYAT BERHAK BERTANYA! Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa untuk menambah anggaran operasional DPRD selalu ada jalan, tetapi untuk menyelesaikan gedung DPRD yang mangkrak puluhan tahun selalu ada alasan. Kalau Rp11 miliar bisa diperjuangkan untuk operasional, mengapa penyelesaian gedung DPRD tidak bisa diperjuangkan dengan keseriusan yang sama? Apakah yang sebenarnya sulit itu mencari anggarannya, menyusun prioritasnya, atau membangun komitmen politik untuk menyelesaikannya? Jangan sampai gedung DPRD hanya menjadi simbol mangkraknya pembangunan, sementara anggaran untuk kepentingan internal lembaga justru terus mendapatkan ruang. Uang tersebut adalah uang rakyat. Gedung tersebut adalah aset daerah. Dan pertanggungjawabannya adalah kewajiban pemerintah, bukan pilihan. Kami berharap aduan ini tidak dijawab dengan kalimat normatif seperti keterbatasan anggaran atau masih dalam proses perencanaan. Kami membutuhkan jawaban substantif, data yang terbuka, dan langkah penyelesaian yang terukur. Terima kasih.
Status Aduan	:	Disposisi
Prioritas	:	Penting
Jenis Aduan	:	PUBLIK
Aduan Infrastruktur ?	:	Tidak
Instansi / OPD Terkait	:	SEKRETARIAT DPRD
Sektor	:	KEUANGAN DAN ASET
Tembusan	:	BAKEUDA, PEMBANGUNGAN SETDA, PROKOMPIM
Pengikut via WhatsApp	:	2 Orang
Lokasi	:	Kedungmenjangan Lihat di Google Maps

Nama lengkap *

Nomor WhatsApp *

Komentar Anda *

Kirim Komentar