Detail Aduan

Terima kasih atas pertanyaan, perhatian, dan kepedulian Saudara terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.  Menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan nominal TPP Sekretaris Daerah yang tercantum dalam peraturan dengan informasi jumlah yang diterima, dapat kami jelaskan bahwa pemberian TPP Sekretaris Daerah sebesar Rp35.000.000 per bulan terdiri atas dua komponen, yaitu:TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kinerja sebesar Rp20.000.000 per bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati tentang TPP ASN.TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp15.000.000 per bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang TPP ASN.Dengan demikian, apabila kedua komponen tersebut dijumlahkan, total TPP adalah Rp35.000.000 per bulan. Selisih Rp15.000.000 yang Saudara pertanyakan bukan merupakan tambahan pembayaran tanpa dasar, melainkan komponen TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diatur secara tersendiri dalam Lampiran III.

Adapun dasar hukum pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang telah diubah sebanyak empat kali, yaitu melalui:Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023;Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024;Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025; danPeraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026.Peraturan tersebut beserta perubahannya memuat tiga lampiran, yakni Lampiran I mengenai tata cara pembayaran TPP, Lampiran II mengenai besaran TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja, serta Lampiran III mengenai besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Perlu kami tegaskan pula bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2026 tidak mengatur kenaikan besaran TPP, melainkan melakukan penyesuaian pada Lampiran II sehubungan dengan perubahan nama perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen melaksanakan pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Saudara terhadap Kabupaten Purbalingga.