Detail Aduan

Silahkan klik gambar untuk memperbesar

Kode Aduan	:	O4HYT2Q5
Tanggal Aduan	:	Kamis, 12 Nov 2026 00:23:59 WIB
Judul Aduan	:	Sanggunan Tanggapan DLHPKP: Permohonan Transparansi Data Penerima BSPS Desa Tunjungmuli dan Potensi Manipulasi Anggaran APBD Kabupaten Purbalingga
Isi Aduan	:	Terima kasih atas tanggapan dari Admin DLHPKP atas nomer laporan OKTQ7N6E. Namun, kami menyatakan tanggapan tersebut TIDAK VALID, menyesatkan, dan bertentangan langsung dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian PKP sendiri. ​Berikut adalah poin kontradiksi fatal yang kami temukan: ​Data Pusat Nihil (0 Unit): DLHPKP mengklaim bahwa Desa Tunjungmuli mendapat 22 unit dari Kementerian PKP (aspirasi DPR RI). Namun, ketika dicek secara mandiri pada portal resmi Peta Sebaran BSPS Kementerian PKP (pkp.go.id/cek-penerima-bsps) untuk wilayah Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol, hingga Desa Tunjungmuli, hasilnya menunjukkan 0 Unit (Data Tidak Ditemukan). NIK dan KK warga yang diuji juga dinyatakan tidak terdaftar. ​Dugaan Salah Label / Manipulasi Anggaran: Berdasarkan data publikasi resmi program RTLH Kabupaten Purbalingga, tercatat adanya alokasi APBD Kabupaten Purbalingga 2026 sebanyak 23 penerima dengan 22 unit rumah terbangun. Pernyataan DLHPKP yang menyatakan "tidak terdapat alokasi anggaran APBD Kabupaten Purbalingga untuk Desa Tunjungmuli" sangat mencurigakan dan diduga kuat merupakan upaya menutup-nutupi atau mengubah label (rebranding) dana APBD lokal menjadi 'aspirasi pusat' guna menghindari transparansi audit lokal. ​PERINGATAN, ESKALASI, & PUBLIKASI MEDIA SOSIAL: Mengingat adanya indikasi pembohongan publik, penutupan informasi, dan ketidaksesuaian data yang fatal dalam respons instansi ini: ​Jika dalam 3x24 jam pihak DLHPKP tidak segera membuka transparansi dokumen autentik berupa SK Penetapan, BAVL (Berita Acara Verifikasi Lapangan), dan rincian By Name By Address (BNBA) secara terbuka, maka aduan ini akan kami eskalasikan secara resmi ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Kementerian PKP Republik Indonesia di Pusat. ​Seluruh dokumen kontradiksi ini—mulai dari jawaban Admin DLHPKP yang tidak sinkron, hasil tangkapan layar portal pusat yang menunjukkan data kosong (0 unit), hingga rincian alokasi APBD—akan kami viralkan secara luas melalui media sosial (Grup Publik Purbalingga, platform X/Twitter, dan TikTok) serta diteruskan ke jurnalis investigasi independen agar publik dan aparat penegak hukum mengetahui dugaan manipulasi data program bantuan rakyat ini. ​Demikian sanggahan ini kami sampaikan untuk disikapi secara serius dan jujur.
Status Aduan	:	Disposisi
Prioritas	:	Penting
Jenis Aduan	:	PUBLIK
Aduan Infrastruktur ?	:	Tidak
Instansi / OPD Terkait	:	DLHPKP
Sektor	:	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)
Tembusan	:	Tanpa Tembusan
Pengikut via WhatsApp	:	1 Orang
Lokasi	:	balaidesa tunjungmuli Lihat di Google Maps

Nama lengkap *

Nomor WhatsApp *

Komentar Anda *

Kirim Komentar