Jelajah Aduan

Pawai Kebangsaan Yang Luar Biasa Kacau. Mohon untuk panitia, untuk pelaksanaan pawai selanjutnya, mohon untuk kontingen yang melibatkan siswa pendidikan dasar dan menengah, barisan berada di awal.. tadi kami melihat anak-anak SMP mulai jalan pukul 12 siang, dan banyak yang akhirnya muntah, lemas dan pusing. Kedepannya jika ada pawai dan Siswa dilibatkan, berikan waktu di awal kegiatan. Jika memang tidak bisa, jangan libatkan anak-anak untuk kegiatan pawai!!

Irigasi rusak harap perbaiki

Tolong lihat kondisi Jalan utama Tamansari - Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Bertahun tahun rusak dilakukan perbaikan juga sangat sedikit, cuma beberapa meter saja, dan beberapa titik saja. Tolong juga dievaluasi Dana Desa yang setiap tahunnya dikucurkan kepada pemerintah desa setempat, apakah tidak ada anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan. Buat apa dananya, jika yang terlihat mata saja tidak tampak

Ijin melaporkan mas bupati, mohon untuk pelayanan di puskesmas bojongsari khususnya untuk pendaftaran online untuk dibenahi lagi, pelayanan kurang cepat , seharusnya untuk pelayanan pendaftaran online jng di satukan dengan pelayanan pendaftaran yang biasa, yang dimana untuk pelayanan poli umum atau ruang pemeriksaan umum itu antri sampai dua kali, utk pemanggilan pertama hanya utk cek tensi dan tanya keluhan abis itu antri lg utk dipanggil lagi utk diperiksa,, knp tdk langsung diperiksa saja, belum lagi utk antri di apotek nya kasian untuk yang lansia dan untuk anak2.. mohon dibenahi lagi untuk pelayanan pendaftaran online nya di buatkan jalur sendiri saja jangan digabung dengan pelayanan pendaftaran yg biasa. Terimakasih

Jalan rusak, mohon di perbaiki

“Praktik penjualan LKS bahasa jawa secara terstruktur di kabupaten ini menyalahi prinsip pendidikan gratis. Masyarakat melihatnya sebagai pungutan liar terselubung, karena siswa dipaksa membeli bahan ajar tambahan yang sebenarnya tidak wajib. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan memperburuk citra dunia pendidikan di mata masyarakat.”

“Dari sisi pengawasan, praktik penjualan LKS Bahasa Jawa yang dilakukan terkoordinasi kabupaten dapat dikategorikan sebagai pelanggaran aturan pendidikan. Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan potensi gratifikasi. Perlu audit dan penelusuran menyeluruh agar dunia pendidikan tetap bersih dan tidak dicurigai melakukan praktik bisnis.”

Yth Bpk Bupati Purbalingga beserta wakil Yth Bpk Lurah Bobotsari. Mengenai laporan Drainase dari tahun 2022 hingga laporan terahir bulan Maret 2025. Sudah lebih dari lima laporan yang di buat. Bagaimana tindakan Desa bobotsari apakah sudah ada perencanaan realisasi di tahun 2025. Mengingat terlalu parahnya keadaan drainase di gang masjid 3 ( masih satu RT dgn Pak Lurah) air luber kejalan sehingga masuk ke rumah warga di saat turun hujan. Dan mengapa drainase di gang masjid 2 yang sudah bagus malah dilakukan penyempitan drainase. Apakah belum di anggarkan pekerjaan di gang masjid 3 selama 5 tahun kebelakang. Sudah tidak pantas bobotsari masih ada banjir karena drainase sudah tidak memungkinkan untuk melewati air terutama hujan. Sekedar masukan jika di gang masjid 3 dibuatkan gorong gorong minimal diameter 80cm dan di hembuskan ke gang masjid 2 itu akan hemat. Kedepanya jalan sutarto (samping Kantor kelurahan bobotsari) drainase juga diperbesar dan lebih dalam. Saya yakin jika kedua itu dilakukan saat hujan air tidak meluber bahkan banjir di jalan2. Tolong pihak terkait lebih memprioritaskan keadaan tersebut. Terimakasih. Di tunggu realisasinya

assalamualaikum, saya ingin membuat pengajuan terkait proses pembuatan sip, apakah perlu di validasi dari dinkes?, mohon untuk ditindaklanjuti jika memang benar, karena sudah 2 minggu baru divalidasi oleh pihak faskes masih dalam tahap proses terimakasih

Mohon utk bisa dibuatkan trotoar di atas saluran jl. Mayjend. Sungkono depan SMP N 2 Kalimanah sisi barat jalan, kasihan anak2 sekolah turun dari bus langsung berhadapan dg saluran yg lumayan dalam.

Bupati yang terhormat, Mohon tinjau ulang perubahan juknis lomba FTBI 2025 tingkat Kabupaten. Lomba ini dibiayai Rp50 juta dari APBD + Rp20 juta dari LKS yang kami beli tiap tahun walau dilarang dijual. Anak-anak yang sudah mempersiapkan diri sejak SD layak mendapat perlakuan adil, sesuai juknis provinsi dan asas pemerataan.

Assalamualaikum Pak Bupati, Kami para orang tua mendukung pendidikan lewat pajak dan pembelian LKS, walau sebenarnya dilarang dijual. Lomba FTBI tingkat Kabupaten 50 juta APBD ini sudah 2 tahun berjalan baik, tapi kenapa juknisnya diubah dan tidak sesuai juknis provinsi? Mohon ditinjau kembali.