Jelajah Aduan

Dengan Hormat , Saya sebagai warga Kembangan timur (desa Lawigede) merasa terganggu dgn datangnya visitor ke Pondok pesantren Minthol yg mengendarai mobil & sepeda motor tdk menutup jendela mobil & masker tdk dipakai alias menggantung dileher & pengendara sepeda motor bahkan tdk memakai helm & tdk memakai masker. Mohon sekiranya ditegur Lurah setempat & kepala PP Minthol utk memperketat visitor dgn mematuhi protokol covid19 tidak hanya diarea pondok pesantren tapi juga ketika membawa kendaraan keluar masuk pintu gerbang desa Lawigede harap menutup semua kaca jendela mobil & memakai masker. Kami warga Lawigede tdk mempermasalahkan jika visitor sdh berada diluar area desa Lawigede mereka tdk mematuhi protokol yg berlaku. Sekian keluh kesah dari saya warga desa Lawigede, Kembangan. Kec. Bukateja. Harap ditindak lanjuti. Terima kasih atas waktu & perhatian dlm masalah ini. Hormat saya, Bambang Sugiswo Purwanto

Saya warga DKI jakarta. Tapi Mertua saya yg dari Purbalingga. Saya mau Lapor aparat desa disana sangat keterlaluan. Surat pemberitahuan PBB. Mertua saya mesti Tebus seharga Rp 300 000. Dengan nilai pajak hanya sekitar Rp 5000 an saja. Kata keluarga disana kalau disana warga nya mesti tebus surat pembetitahuan PBB. Tolong Pak Gubernur yg Terhormat di tindak lanjut kan Aparat Desa tersebut membuat Pungli yg tidak masuk akal. Saya tunggu responnya. Saya ingin mengviralkan kelakuan aparat Desa yg tidak bertanggung jawab tersebut. Tapi mudah2an dari Pak Gubernur Jateng bisa menindak lanjuti. Laporan saya. Terima Kasih (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/66570.html#.Xx44_p4zYdU)

Kartu PKH milik ibu saya.atas nama surtinah.desa candinata rt06/03.Kecamatan Kutasari.Kabupaten Purbalingga.Di cabut,dengan alasan yang tidak jelas.mohon di tindak lanjuti.karena di desa candinata banyak yang tdk tahu.trimakasih. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/66425.html#.Xx44fp4zYdU)

Assalamualaikum pak Ganjar Pranowo ,saya warga Jawa tengah, tepatnya di desa Purbasari, kecamatan karangjambu, kabupaten Purbalingga,saya ada mau tanya terkait pembayaran pajak tanah yg di keluarkan bakeuda Purbalingga,untuk mengadukan terkait luas tanah dan bangunan beda dan pajak yg di bayar lebih mahal dari biasanya,lebih luas bangunan di banding tanah nya,dan terjadi bukan hanya ke istri saya(kebetulan atas nama istri saya),istri saya sudah mencoba ke balaidesa tapi katanya petugas balaidesa untuk yg tahun ini di bayar saja,untuk pengajuan perubahan berlaku tahun depan,apakah memang begitu? terimakasih banyak atas bantuannya dan mohon penjelasannya Sekalian mau tanya pak , apakah kalau tanah sudah sertifikat atas nama yg di hibahkan kemudian SPPT nya masih atas nama yang menghibahkan,apakah itu perlu di mutasi atau otomatis berganti mengikuti nama sesuai dengan pemilik sertifikat pemilik yang sekarang?soalnya di desa saya di Purbasari di minta sama petugas balaidesa uang sebesar Rp.50.000 per SPPT yg dibalik nama,apakah benar seperti itu? terimakasih banyak atas bantuannya pak (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/66324.html#.Xx43954zYdU)

Yang terhormat Ibu Bupati purbalingga, kami haturkan permohonan kebijakan / keringanan terkait keberatannya kami selaku wali murid atas tata cara belajar online yang diterapkan di Purbalingga, di musim pandemi seperti ini semua pencari nafkah terkena imbas yang mengakibatkan menurun secara drastis penghasilan,sedangkan belajar online dan tugas tugas menggunakan serta dikirim secara online sangat menguras kuota data yang mengakibatkan penggunaan kuota membengkak berkalilipat,sedangkan penghasilan kami sekarang minim sekali sampai kehabisan cara untuk mengolahnya. kami mohon dengan sangat atas pertimbangannya, oleh karena pendidikan itu penting kenapa diliburkan (belajar dirumah),sedangkan banyak aktifitas/ ruang aktifitas lainnya yang lebih rawan malah dibiarkan berjalan. terima kasih atas perhatiannya terhadap kami rakyat kecil,semoga menjadi manfaat bagi semua pihak aamiin

Desa selaganggeng banyak yg sudah mampu tapi masih menerima PKH. punya mobil...rumah bagus...punya toko besar..bisa kuliahkan anak.dll. Tolong survey kembali kelapangan...masih byk yg lebih membutuhkan. Mohon di cek ulang lewat RT bukan lewat orang yg bukan perangkat desa seperti di RT saya. trima kasih.

saya dari desa selaganggeng kecamatan mrebet....ingin mengajukan pertanyaan kenapa didesa saya kok banyak yg seharusnya layak menerima PKH malah tidak menerima dan sebaliknya. Apa tidak ada survey lapangan hingga kejadian itu terus dibiarkan.....ketika saya nanya kepihak RT sekaligus Kepala Desa kok jawabannya Desa tidak tau soal PKH. Bagaimana bisa....warga biasa dan bukan perangkat desa justru lebih tau soal PKH. Bahkan setiap kumpulan pkh pihak RT juga tidak tahu. Saya punya balita 2 dan 1 anak SD juga tidak menerima PKH....serta byk warga lainnya yg seharusnya menerima malah tidak menerima. padahal untuk makan saja susah. mohon penjelasannya.

Kepada Bupati Purbalingga, Nama saya Royan Nur Fauzi, dengan ini saya akan melaporkan tentang adanya penyelewengan Dana KIP (kartu Indonesia pintar) di SD N 1 ADIARSA kec. KARTANEGARA. Waktu kelas 2 saya mendapat Dana KIP pada tahun 2015, namun ketika saya pindah sekolah kartu KIP saya tidak diberikan oleh pihak sd n 1 adiarsa, waktu saya tanyakan ke pihak sekolah katanya sudah Tidak ada datanya, Tolong harap diproses ?

maaf ibu bupati, sekolah daring butuh uang sedangkan situasi sekarang bnyk nganggur nya,seandenya ung KIP yg hrsnya d dpt g d bobol mungkin g pusing,tolong tindak yg udah bobol dana KIP SD adiarsa1, karena itu jg udh melanggar hukum pemalsuan, ambil uang yg bukan hak tanpa sepengetahuan pemilik bukankan itu mencuri knpa msh d biarkan

Disdukcapil pegawainya ga becus, nyari ktp buat diambil saja lama.. ganti saja pegawai nya.. kalo bisa jangn orang dalam!

Kepada Bupati Purbalingga saya mohon tolong sekolah jangan dibuka dulu karena di purbalingga, dan sekitarnya masih zona merah, coba dipikirkan lagi, kalau ada satu anak positif covid bisa menyebar menjadi 10 anak. Mencegah daripada mengobati itu lebih baik.

Kami tidak menerima bantuan covid yg berupa beras maupun uang dengan alasan kami tinggal di perumahan (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/66335.html#.XxenO54zYdU)