Jelajah Aduan

Masih terjadi pungutan pada wali murid smp negeri 1 bukateja purbalingga yang konon harusnya gratis karena sudah ada dana BOS. Uang gedung sudah tidak ada namun hanya berganti nama menjadi sumbangan pengembangan institusi. Mohon ditindaklanjuti apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari dinas pendidikan? (diteruskan dari website https://laporgub.jatengprov.go.id )

dinas kependudukan dan pencatan sipil tanggal 15 oktober 2019 kabupaten purbalingga tutup pelayanan lebih awal di jadwal istirahat jam12:00-12:30 tapi jam 11.30 hampir seluruh pegawai sudah tidak ada di pelayanan, cuma ada satu di meja pelayanan nomer 4. saya sangat kecewa dan dikecewakan oleh petugas loket 2 bagian akte. Petugas dua ibu2 menjelaskan nya ketus, tidak ada halusnya. Tolong dibagian loket akte supaya diperbaiki cara menjelaskan. Halus dalam menyampaikan,tidak hanya bilang harus kesana tanpa dijelasin.Apresiasi untuk petugas loket 4 Tolong diperjelas jam pelayanan kalau jam11.30 istirahat diganti plang, biar masyarakat tidak kecewa posisi jam11.30 an ada lebih dari 10 masyarakat duduk termasuk saya. (diteruskan dari website https://laporgub.jatengprov.go.id)

Mohon penjelasanya, mengenai kelanjutan setifikkat pendidik dari jalur guru honorer instansi negeri dalam jabatan. Saya guru sekolah dasar honorer instannsi negeri,dari kab.Purbalingga Jawa Tengah. Saya telah selesai mengikuti PPG dalam jabatan th 2018 dan alhamdulilah sudah mempunyai sertifikat pendidik. Pertanyaan : 1. Apakah dari kepemilikan sertifikat pendidik , saya bisa mendapatkan NRG(nomor registrasi guru) 2. Apabila berkesempatan bisa mendapatkan NRG selanjutnya mendapatkan SK tunjangan profesi? 3. Apabila kami dan teman teman mempunyai kesempatan yang sama dg guru honorer di swasta, maka berilah kami penjelasan, karena guru honorer di swasta sudah mendapatkan SK tunjangan profesi. 4. Dan apabila kami tidal berhak mempunyai kesempatan yg sama dg guru swasta, maka banyak Dari teman kami yang kemungkinan pindah mengajar me swasta. Demikian laporan saya, mohon penjelasannya. (diteruskan dari website lapor.go.id)

Pembuatan surat keterangan usaha SKU kelurahan domisili tidak mau membuat karena usaha di Desa Lain. Kelurahan tempat usaha tidak mau membuat SKU karena yg mengajukan bukan warga kelurahan. Jenis usaha : kios sepatu sandal Desa sesuai KTP : Desa Padamara, Kec. Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah. Desa tempat usaha : Pepedan, Karang Moncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Mohon agar bisa dibantu untuk masyarakat yg mandiri dan berkualitas yg di dukung birokrasi yg berkualitas. (diteruskan dari website lapor.go.id)

Salam sejahtera untuk ibu Bupati ,saya di sini kembali mengajukan usul supaya tahun depan di terbitkan peraturan Bupati yang baru mengenai pakaian dinas harian .Supaya biasa menggantikan aturan lama di mana pada hari rabu menggunakan pakaian hitam putih dan di gantikan dengan pakaian batik motif pesona gunung Slamet terutama untuk tenaga pendidik.Karena selama ini banyak yang mengeluh banyak pakain batik tapi akhirny tidak terpakai karena berkurangnya hari untuk mengenakan pakaian batik.trimksh semoga tahun yang akan datang bisa di terbitkan aturan pemakaian sragam untuk ASN di Purbalingga yang baru

kantor kecamatan rembang kabupaten purbalingga, tolong di proses pembuatan E-KTP nya di percepat. saya bikin sudah 1 tahun lebih belum jadi. (diteruskan dari lapor.go.id)

Saya berada di RSU HI purbalingga. Jl. Mayjen sungkono Km 1 purbalingga. Telp : (0281)892222/ 892277. Saya pasien bpjs poli paru. Yg dirujuk di RSU Harapan Ibu. Purbalingga. Ada 2 pasien poli paru. 1 umum . 1 lagi pake bpjs. Ketika kontrol pasien yg umum langsung ditangani hari itu jg hasil nya. mulai dr Cek darah. Dsb. Namun pasien bpjs malah dikasih surat perintah kontrol lain hari. Tidak hari itu jg dapt hasil. Kenapa bisa kaya gini pelayanan nya. Bpjs dibedakan tidak sekaligus jg? Kalau pasien parah apa jg harus nunggu. Kalau pasien sekarat jg harus nunggu? (diteruskan dari lapor.go.id)

Tahun 2012 saya rekam e-ktp di Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jateng (3303080202830002). Tahun 2013 saya membuat Surat Keterangan Pindah ke Kota Bogor, dan mendapat KTP model lama dengan NIK baru (3271010202830018). Bulan Agustus 2017 saya ke Disdukcapil Kota Bogor dan Kecamatan Bogor Selatan dan ditemukan bahwa saya punya NIK ganda. Sesuai rekomendasi petugas, saya diminta membuat kembali Surat Keterangan Pindah. Saya sudah mendapatkan Surat Keterangan Pindah Ulang tersebut. Mengingat banyak yang sudah terdaftar dengan NIK yg baru (KK, NPWP, Bank, administrasi PNS) kami bermaksud meminta penghapusan NIK yang lama. Mohon arahan apa yg harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak ingin di-pingpong lagi karena kebijakan e-ktp yg kurang sosialisasi pada tingkat petugas saat itu (tahun 2013) dan banyak kasus serupa yg kami temui via internet. Terima kasih

SALURAN IRIGASI DI DESA PEKIRINGAN, KARANGMONCOL, PURBALINGGA, JAWA TENGAH RUSAK Yth bapak/ Ibu pejabat yang berwenang berikut saya lampirkan foto kerusakan saluran irigasi yang berada di desa Pekiringan RT 02 RW 05 Karangmoncol Purbalingga Jawa tengah besar harapan saya semoga dapat segera ditinjau dan dilakukan perbaikan dikarenakan kerusakan itu sudah satu bulan lebih dan dibiarkan. Dengan adanya pembiaran tersebut mengakibatkan kerusakan semakin parah dan melebar. Demikian laporan ini saya buat untuk di perhatikan dan dapat dilakukan perbaikan secepatnya. (diteruskan dari lapor.go.id)

pak @ganjarpranowo jalan di desa sirau kecamatan karangmoncol kab. purbalingga sudah rusak tpi blum ada perbaikan pak , tepatnya di dusun karangwuni .. itu jalan satu2nya jalan alternatif tapi kondisnya sudah rusak parah Kabupaten Purbalingga. (diteruskan dari website lapor.go.id)

Mohon ijin bettanya Apakah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dari dana DD,TPK nya khusus dari perangkat desa? Di desa karangbanjar tidak ada satu pun warga masyarakat yg terlibat atau dilibatkan sebagai TPK dalam kegiatan tersebut. Jadi setiap tahun pada saat kegiatan pembangunan infrastruktur di deaa kami,perangkat desa nya sibuk memposisikan diri sebagai "pemborong" tanpa bendera di desa. Terus fungsi pemberdayaan masyarakat nya dimana? Tameng mereka katanya sesuai peraturan bupati sebagai juklak dan juknis nya. Mohon pencerahan nya.... Terima kasih

Assalammu'alaikumwr.wb. ibu tiwi saya orang miskin saya belum bisa melunasi kekurangan biaya sekolah ....saya lulusan dari SMK HKTI 2 Purwareja Klampok alamat saya Kecamatan Bukateja Desa Kedungjati,Kalimenur RT02/RW09