Jelajah Aduan

Yth Bpk Bupati Purbalingga beserta wakil Yth Bpk Lurah Bobotsari. Mengenai laporan Drainase dari tahun 2022 hingga laporan terahir bulan Maret 2025. Sudah lebih dari lima laporan yang di buat. Bagaimana tindakan Desa bobotsari apakah sudah ada perencanaan realisasi di tahun 2025. Mengingat terlalu parahnya keadaan drainase di gang masjid 3 ( masih satu RT dgn Pak Lurah) air luber kejalan sehingga masuk ke rumah warga di saat turun hujan. Dan mengapa drainase di gang masjid 2 yang sudah bagus malah dilakukan penyempitan drainase. Apakah belum di anggarkan pekerjaan di gang masjid 3 selama 5 tahun kebelakang. Sudah tidak pantas bobotsari masih ada banjir karena drainase sudah tidak memungkinkan untuk melewati air terutama hujan. Sekedar masukan jika di gang masjid 3 dibuatkan gorong gorong minimal diameter 80cm dan di hembuskan ke gang masjid 2 itu akan hemat. Kedepanya jalan sutarto (samping Kantor kelurahan bobotsari) drainase juga diperbesar dan lebih dalam. Saya yakin jika kedua itu dilakukan saat hujan air tidak meluber bahkan banjir di jalan2. Tolong pihak terkait lebih memprioritaskan keadaan tersebut. Terimakasih. Di tunggu realisasinya

Assalamualaikum mas Fahmi pak bupati Purbalingga yang terhormat, saya warga desa talagening kecamatan Bobotsari, saya mau menyampaikan kalau pembangunan jalan di desa talagening belum merata khususnya rumah yang di dalam masih mengunakan jalan tanah padahal posisi rumah yang berada di dalam lumayan sangat banyak dan itu sangat menggangu mobilitas untuk berpergian Terimakasih pak bupati🙏🏻

assalamualaikum, saya ingin membuat pengajuan terkait proses pembuatan sip, apakah perlu di validasi dari dinkes?, mohon untuk ditindaklanjuti jika memang benar, karena sudah 2 minggu baru divalidasi oleh pihak faskes masih dalam tahap proses terimakasih

Permisi min, izin untuk melaporkan jalan MT. Haryono - Jenderal Soedirman banyak jalan yang berlubang mohon segera diperbaiki nggih. Dan untuk traffic light atau lampu lalu lintas depan toko maju Jl. Jenderal Soedirman segera diganti karena sudah usang Terimakasih🙏🏻

Mohon utk bisa dibuatkan trotoar di atas saluran jl. Mayjend. Sungkono depan SMP N 2 Kalimanah sisi barat jalan, kasihan anak2 sekolah turun dari bus langsung berhadapan dg saluran yg lumayan dalam.

Jalan dari perempatan karangkabur hingga kalitinggar banyak terdapat lubang yang cukup lebar dan dalam.

Bupati yang terhormat, Mohon tinjau ulang perubahan juknis lomba FTBI 2025 tingkat Kabupaten. Lomba ini dibiayai Rp50 juta dari APBD + Rp20 juta dari LKS yang kami beli tiap tahun walau dilarang dijual. Anak-anak yang sudah mempersiapkan diri sejak SD layak mendapat perlakuan adil, sesuai juknis provinsi dan asas pemerataan.

Assalamualaikum Pak Bupati, Kami para orang tua mendukung pendidikan lewat pajak dan pembelian LKS, walau sebenarnya dilarang dijual. Lomba FTBI tingkat Kabupaten 50 juta APBD ini sudah 2 tahun berjalan baik, tapi kenapa juknisnya diubah dan tidak sesuai juknis provinsi? Mohon ditinjau kembali.

*Assalamualaikum Wr. Wb.* Kepada Yth. Bapak Bupati \[Nama Kabupaten], Saya orang tua murid keberatan atas perubahan juknis lomba yang sudah berjalan 2 tahun. Lomba ini memakai **Rp50 juta APBD** dari pajak yang saya bayar (**PBB, parkir, restoran, kendaraan bermotor**) dan **Rp20 juta dari penjualan LKS**. LKS saya beli setiap tahun walau isinya sama, padahal **Permendikbud No. 8 Tahun 2016** melarang penjualan di sekolah. Mohon kebijakan ini ditinjau demi keadilan dan asas pemerataan.

*Assalamualaikum Wr. Wb.* Yth. Bapak Bupati Saya orang tua murid ingin menyampaikan keberatan atas perubahan juknis lomba FTBI tingkat Kabupaten2025 yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. Padahal lomba ini menghabiskan Rp50 juta dari APBD, yang bersumber dari pajak yang saya bayar, antara lain PBB, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ada Rp20 juta dari penjualan LKS, padahal saya juga membeli LKS setiap tahun walau isinya sama, hanya ganti nama penulis. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 11 dan Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK.A/KP/2016, penjualan LKS di sekolah sebenarnya dilarang, tetapi demi anak saya dan mendukung pembiayaan lomba, saya tetap beli. Namun hasilnya mengecewakan, karena perubahan juknis justru tidak sesuai juknis provinsi dan tidak mencerminkan asas pemerataan, sehingga merugikan anak-anak yang sudah mempersiapkan diri sejak SD. Mohon kiranya Bapak meninjau ulang kebijakan ini demi keadilan, pemerataan, dan penggunaan APBD yang tepat sasaran sesuai ketentuan hukum.

mas bupati mau lapor itu jalan dari arah bojanegara ke kalitinggar kapan dibenerin,velg motorku peang gara gara jalan situ!

Akses jalan wilayah Purbalingga Utara yaitu kecamatan Rembang wilayah panudupan, karang bawang,pasedahan hingga buret jalan utama rusak parah. Begitu juga kecamatan karangmoncol wilayah Tunjungmuli,Tajug, dan baleraksa juga rusak parah, dan di kecamatan Padamara wilayah kalitinggar, dan kalitinggar kidul, hingga karang Sentul juga jalan utama kampung rusak parah. Ditambah tidak ada angkutan umum atau angkutan desa sangatlah minim, dan mengakibatkan perekonomian pun sulit berkembang dan tidak merata. Bagi para petani ini sangat dibutuhkan, karena selama ini belum tersentuh oleh Pemda setempat.