Jelajah Aduan

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Yth. Ibu Tiwi Bupati Kabupaten Purbalingga Saya Warga Ibu (Bojanegara, Padamara), akhir-akhir ini saya melihat video curhatan masyarakat Kabupaten Purbalingga di media sosial kaitan dengan kondisi lingkungan. Terakhir video yang saya lihat adalah upload dari saudara Hendri Coy di group FB Suara Purbalingga Perwira (SUPER) dengan judul kepada siapa kami mengadu?. Dalam Vidio terlihat kegelisahan warga masyarakat Kab.Purbalingga terkait masalah dampak lingkungan hidup yang dihadapinya, itu merupakan contoh saja. Saya sebagai warga Purbalingga merasa miris, seharusnya perusahaan yang ada di Kab.Purbalingga membawa kesejahteraan untuk masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut, bukan sebaliknya. Hal-hal tersbut mungkin kita bisa atasi bersama memulai dari perijinan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Kita Pro investasi tetapi tidak ada yang dirugikan malah sebaliknya. Seharusnya perusahaan-perusahan swasta tersebut tidak diarahkan oknum Kasi PPLH Dinas Lingkungan Hidup untuk menggunakan konsultan yang tidak mempunyai sertefikasi. Hal tersebut sudah sangat jelas di atur didalam Undang-Undang No32 tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sertefikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Lingkungan. Setelah di selidiki ternyata oknum kasi tersebut menerima pungli yang dikasih oleh konsultan abal2 tersebut (berdasarkan wawancara dengan boncel/nama samara konsultan abal2 ” boncel memberikan uang dengan nominal 2-3juta”). Saran dan masukan saya sebagai warga Kab.Purbalingga seharusnya Pembuatan dokumen lingkungan terutama perusahaan swasta dilakukan konsultan lingkungan bersetivikasi. Hal ini akan berpengaruh sekali terhadap kejadian2/masalah2 lingkungan yang timbul, seperti limbah, masalah tenaga kerja dan masalah sosial dimana perusahaan swasta tersebut. Saya sebagai warga Purbalingga mengucapkan terimakasih dan mendukung program2 dari Dinas terkait dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga yangg 7 melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dan saya sebagai warga Kabupaten Purbalingga akan mengkritik apabila ada oknum Kasi PPLH DLH yang melakukan tindakan tidak terpuji. Hal tersebut menyangkut juga nama baik Kabupaten Purbalingga jangan sampai ada kabar oknum dinas terciduk saber pungli. Dengan laporan saya mudah-mudahan sebagai petunjuk agar terciptanya kondisi yang lebih bail. Kurang lebihnya laporan tersebut saya berterimakasih dan harapannya dapat ditindaklanjuti sebagai mana mestinya. Terimakasih Ibu Tiwi. (Bupati Kabuaten Purbalingga) Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar Ibu, semoga baik dan sehat selalu.. Ibu saya mau kasih masukan, utk BLK yang ada di Purbalingga bisa gak dimasukan kompetensi dalam kerajinan Bulu Mata. Dikarenakan dominan Investor di Purbalingga adalah Perusahaan Bulu Mata tetapi utk regenerasi nya sangat minim sehingga peneyrapan tenaga kerja di Purbalingga kurang maksimal. atau mungkin bisa dimasukan dalam kompetensi atau Extra Kurikuler lingkup sekolah menengah kejuruan / SMK. Terimakasih, Mohon ditindaklanjuti bu..

Bisakah pemda Purbalingga membuat perda tentang 5 hari kerja bagi pegawai/karyawan kantor swasta?

Saya mau mendaftar nikah ke kua kebetulan hari sabtu jadinya memanggil dan harus membayar 600 rb, tapi sebelum itu saya diminta untuk membayar 300 rb untuk desa dan seikhlasnya (100rb) untuk petugas p3n atas nama bpk nanto desa sidanegara, apakah benar adanya prosedurnya seperti itu, terima kasih

Assalamualaikum wr.wb Selamat siang, Yth. Kepada kementrian pertanian, Kami dari mahasiswa KKN Angkatan ke 44 IAIN PURWOKERTO yang berlokasi di Purbalingga Dusun Lamongan ingin bertanya, kemarin kita melaksanakan observasi lapangan pada khususnya bidang pertanian, terdapat kendala yakni tidak adanya mesin untuk penyiraman air sehingga hal itu tentunya membut rugi petani yang ada disini. Adapun maksud dari kami adalah apakah bisa kami sebagai mahasiswa agen of change menjembatani untuk pengadaan mesin penyiraman airnya ya? Tentunya hal ini pun kami beritahu bersama pemerintahan desanya. Terimakasih, saya harap untuk di respon. Wassalamualaikum wr.wb

Lapor untuk akses jalan ke dukuh mesir desa onje Kecamatan mrebet tolong diperbaiki, akses mobil kita harus muter ke tangkisan atau ke banjaran. Padahal disebrang ada jalan raya, minta tolong jembatan yang menuju mesir diperbaiki juga jadi bisa untuk akses mobil. Di daerah ini sulit untuk berkembang krn akses kendaraan terbatas, orang luar jika ingin silaturahmi, wisata atau memberikan bantuan juga terkendala di medan jalannya, padahal sebrang sungai didesa onje terus ada pembangunan tapi kami belum ada perubahan. Matur suwun Ibu bupati dan jajaran pemerintah, semoga mendapatkan tanggapan karena potensi wisata religi dan alam di onje sebrang juga cukup bagus.

Di samping pemukiman warga RT 02 RW 6 Karangplak Bobotsari terdapat saluran pembuangan limbah pasar Bobotsari yang melintasi perbatasan dua desa (Karangplak & Majapura). Saluran tersebut sangat mencemari lingkungan dan menimbulkan bau busuk. Bau tsb berasal dari aliran limbah pasar, dan juga banyak warga ( bahkan warga luar desa ) yang menjadikan saluran tersebut sbg tempat pembuangan sampah rumah tangga. Setiap musim kemarau warga sekitar merasa sangat tidak nyaman dengan bau limbah yang menyengat & banyaknya nyamuk yg berasal dari tempat tersebut. Selain masalah-masalah tersebut, di tahun 2006 pernah terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, seorang anak berusia 5 tahun terjatuh kedalam saluran dan hanyut terbawa arus yg deras pd saat musim hujan, kemudian di tahun 2017 seorang kakek juga terjatuh dan ditemukan meninggal di tempat. Kami berharap agar saluran limbah tersebut secepatnya ditutup karena selain menyebabkan pencemaran lingkungan juga membahayakan keselamatan warga (terutama anak anak) mengingat saluran tersebut berada disamping rumah kami dan kedalamannya mencapai 2,5 meter. Selama bertahun tahun kami mengusulkan kepada pihak desa untuk menutup saluran tersebut, tetapi sampai detik ini belum ada tindakan apapun. Kami mohon kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalah ini. Terimakasih atas perhatiannya.

Kepada Yth, Ibu Bupati Purbalingga. Selamat malam, Ijin melaporkan adanya fasilitas penerangan yang mati di dalam Sub-Terminal Jompo, Kalimanah, Purbalingga. Alasan saya melaporkan, 1. Di dalam Sub-Terminal tersebut sudah ada aktivitas sampai malam. Salah satunya adalah aktivitas dari Bus Trans Jateng dan pada saat memasuki malam hari, Halte Bus Trans Jateng jadi gelap. Padahal masih terdapat penumpang yang mau naik atau turun dari Halte tersebut. saya sebagai masyarakat menghawatirkan adanya hal - hal yang tidak diinginkan, karena mengingat tempat tersebut tidak terlihat oleh keramaian secara langsung karena kondisi yang gelap, baik demi untuk keselamatan Penumpang maupun Karyawan Trans Jateng itu sendiri. 2. saya sudah mengamati sejak bulan Puasa, Belum juga ada perbaikan. Demikian Laporan dari saya. Apabila ada kesalahan dan ketidaksopanan saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Matursuwun Ibu Bupati.

Selamat siang, bagaimana respon saya terkait saya meminta bantuan utk pengobatan ibu saya (penderita kanker) karna saya dr kalangan tidak mampu, terlebih saya anak yatim. Dengan besar hati kiranya permohonan saya bisa diteruskan kepada pihak terkait (DINKES PURBALINGGA). Matur nuwun

Mohon bantuan penanganan lebih lanjut untuk kesembuhan ibu saya (penderita kanker) saya sebagai anak kurang mampu untuk membiayai pengobatan ibu saya karna saya pun anak yatim. Saya sudah menggunakan BPJS namun susah untuk diharapkan krn pelayanan dr berbagai Rumah sakit kurang memuaskan dr segi pelayanan maupun tindakan medis. Mohon sekiranya permohonan saya dapat di teruskan kepada instansi terkait (DinKes Purbalingga). Dengan besar hati saya berharap permohonan saya dapat di terima. Matursuwun

Dengan hormat, Mohon penjelasan ttg tata cara mengurus sertifikat tanah di lokasi Ds Makam, milik ahli waris yang hilang. Sertifikat masih atas nama orang tua ( simbah ) yang sudah meninggal, dan ahli waris putra/putri Simbah masih hidup tetapi sudah pada sepuh. Apakah untuk pengurusan permohonan penerbitan kembali sertifikat tanah yg hilang tsb nantinya bisa dilakukan oleh kami putra/putri dari para ahli waris tsb, mohon dijelaskan juga. Terima kasih atas penjelasan tata cara pengurusan dimaksud.

Yth Bupati Purbalingga di tempat , Kami masyarakat kecamatan kemangkon mau menanyakan , di sepanjang aliran sungai serayu dari desa majatengah , Plumutan hingga desa kedung benda ada beberapa tambang yang beroprasi menggunakan alat berat apakah tambang tersebut memiliki ijin yang sah ? karna dampaknya mengakibatkan jalan rusak dan sekarang sudah mulai merambah desa majatengah yang di lingkungan masyarakat terjadi gejolak antara masyarakat mengingat delta / daratan yang berada di sungai sangat luas wilayah nya hingga ribuan meter persegi , apakah memang di wilayah kemangkon kususnya sepanjang jalur sungai serayu adalah wilayah tambang sesuai dengan aturan tata ruang ? apakah tambang tersebut berijin , resmi dan sah ? mohon di tindaklanjuti