Jelajah Aduan

Ijin lapor kepada Yth bupati purbalingga saya mau mengadukan perihal tukar guling tanah yg menurut pasal 35 dan 36 ayat 1 undang2 perkawinan tidak sah secara hukum karena hanya 1 pihak yg mengetahui, pdhl saya sudah menyampaikan ke perangkat desa mrebet malah mereka kurang merespon tolong untuk ditindak lanjuti dan perangkat disini malah tidak mau disalahkan

Judul : Hak buruh yang terabaikan. Terlalu banyak pelanggaran yg di lakukan oleh perusahaan/PT yg ada di purbalingga. Banyak perusahaan/PT yg mengabaikan apa yg jadi haknya para buruh/pekerja purbalingga. Tidak apa-apa jika UMK atau upah minimum kabupaten purbalingga kenaikanya hanya 0,sekian %. Tapi saya mohon dengan sangat ke ibu bupati tolong lah mereka bu, mereka para buruh/pekerja khususnya yg bekerja di pabrik/PT banyak dari mereka yg kehilangan haknya. Dan kenapa saya minta tolong ke ibu karna mereka para buruh yg ada di purbalingga itu bingung mereka tidak tau apa yg mereka harus perbuat. Banyak juga dari mereka para buruh purbalingga yg msih tidak tau apa hak dan kewajibanya dlam bekerja di perusahaan/PT. Maka dari itu saya memohon kepada ibu supaya buruh purbalingga itu menjadi cerdas, berikan sosialisasi kpada mereka para buruh yg ada di purbalingga, beri mereka pemahaman. Dan saya juga meminta kepada ibu untuk semua perusahaan/Pt yg menyalahi aturan di beri peringatan ataupun sanksi berat. Jika memang ibu betul² ingin memajukan SDM yg ada di purbalingga menjadi unggul tolonglah mereka bu

Selamat pagi. Izin bertanya Bapak/Ibu. Terkait tahapan seleksi CPNS Kab. Purbalingga tahun 2021, apabila nantinya dinyatakan lolos tahap akhir dan mengikuti pemberkasan sedangkan dokumen kependudukan sedang dalam proses pindah alamat serta perubahan status apakah nantinya akan berpengaruh? Terima kasih.

Alamat: Kabupaten/Kota Purbalingga, Kecamatan Kejobong, Kelurahan Bandingan Laporan: Pak Gubernur saya mau menanyakan terkait tanah saya yang rencananya buat tanah kas desa bandingan..tapi sampai sekarang belum ada kepastian waktu pembayaran.. sedangkan saya selalu di janjikan waktunya.. dan sampai sekarang belum ada kejelasan dan kepastian waktu..dan saya sudah melengkapi semua persyaratan yang di minta bbws.. sebenarnya jadi apa tidak Pak..Mohon Pak Gubernur bersedia membantu proses percepatan ini..saya merasa di PHP sama bbws..sama pemerintah... demikian aduan saya3.. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/97823.html#.YaXd8pFBw_M)

Tolong pak gubernur di awasi proyek ini sudah ada kejanggalan karena rehab RESERVOR. sampe habis dana 40.000.000 juta. Rehabnya cuma pengecetan dan pondasi saja (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/97800.html#.YaWtJ5FBw_M)

Ass, Selamat bu bupatibdan jajaranya saya mau melaporkan lampu penerangan jalan raya padamara tepatnya yg ada di perempatan kalitinggar komplek bank BRI pada mati bu, sangat gelap dan rawan kecelakaan utk itu mohon dg sangat utk di perbaiki. Terima kasih

Punten bup, saran aja.. cara aduan mungkin lebih simpel jika Matur bupati ini di bikinkan medsos dan wa, lebih jelasnya bisa liat punya banyumaskab.. suwun

Assalamu alaikum wr wb Selamat sore, ijin melaporkan lampu penerangan jalan di jalan raya kalitinggar kidul tepatnya di perempatan dan depan bank BRI sudah lama mati mohon segera di perbaiki demi keamanan dan kenyamanan bersama, sekian dan terima kasih

Assalamualaikum, mohon maaf izin menyampaikan kekecewaan terhadap penyediaan informasi publik berupa laporan barang milik daerah yang tidak ada sama sekali, bahkan untuk menghubungi instansi ybs melalui PPID pun tidak dapat dilakukan. Lalu, bagaimana saya mendapat informasi mengenai BMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga ?

sd kedarpan 2 kecamatan kejobong kelas 1 sd mohon masuksekolah kembali belajar di sekolahan seperti biasa ..kami mohon dan dan berharap sudah dua tahun libur masuknya hanya beberapa hari saja ...

Assalamualaikum Wr. Wb. Yth. Ibu Bupati Purbalinggga Ijin sebagai warga purbalingga melaporkan Kegiatan SD,SMP, PP IT Alam Ummat yang berlokasi di Jalan daerah Sirongge. Mohon Untuk Dinas Pendidikan cek apakah kelengkapan baik ijin prinsip dan operasional apakah sudah tepat. Hal tersebut kenapa saya tanyakan karena saya sebagai salah satu korban kecelakaan beruntun yang terjadi Rabu Pagi tanggal 24 November 2021. Saya dan korban lain ingin bertemu dengan pengelola malah tidak ditemui, sedangkan Pegawai bank yang datang malah dipersilahkan masuk. Karena tidak ditemui saya jadi melihat-melihat lingkungan sekolah tersebut. Yang saya tanyakan ke Dinas Pendidikan adalah karena bangunan begitu luas dan megah sudahkah ber IMB lengkap semuanya SD,SMP, PP IT Alam Umat, terkait dengan luasan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan sekolah tersebut kalo luasan bangunan ≥10.000m2 wajib AMDAL dan kalo <10.000m2 wajib UKL-UPL. Dan menurut aturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 bahwa Fasilitas pendidikan sekolah dengan 500sd 1500 dan diatas 1500 siswa Wajib AMDALALIN. Paling tidak ada Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) sehingga mengantisipasi terjadi lagi kecelakaan lalu lintas secara beruntun. MOHON DIPERBAIKI Oleh Dinas Pendidikan agar tidak terjadi korban selanjutnya. Dan Tindak Pengelola sekolah tersebut karena sudah melanggar aturan perundangan yang berlaku salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk sanksi mohon pelajari undang-undang yang berlaku. Terima kasih Ibu Bupati Purbalingga. Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

Alamat: Kabupaten/Kota Purbalingga, Kecamatan Kejobong, Kelurahan Bandingan Laporan: Saya mau menanyakan lagi terkait proses pembayaran tanah yang sampai sekarang belum ada kepastian dan kejelasan waktu, kemarin dari Setda Purbalingga bagian Tapem sudah menjelaskan,jika pembayaran hak BBWS,tapi sampai sekarang belum ada kepastian juga,kami bosan di janjikan waktu terus Pak Gubernur, sedangkan pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu, pada saat dinpermasdes propinsi datang ke Bandingan menyampaikan bahwa proses sudah selesai tinggal melengkapi sedikit persyaratan dan SK Gubernur, sepengetahuan kami SK Gubernur sudah turun, tapi sampai sekarang belum ada kepastian, mohon Bapak Gubernur bersedia membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, karena kami menanyakan ke pihak Desa juga kebingungan menjawab dan Desa sendiri merasa di rugikan karena sudah 3 tahun tanah kas desa belum juga di ganti.. sekali lagi mohon bantuannya Pak Gubernur, terimakasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/97399.html#.YZ28fZFBw_M)