Jelajah Aduan

Assalamu'alaikum, Yth Plt Bupati Purbalingga dan dinas terkait saya ingin melaporkan untuk ruas jalan raya kalikajar yang terbentang dari desa kalikajar sampai desa penaruban kondisinya sudah rusak, aspalnya mengelupas dan bergelombang, saya mohon untuk dinas terkait untuk segera di aspal kembali supaya tidak membahayakan pengguna jalan dan apabila hujan sudah turun juga sangat berbahaya jalan tersebut, demikian laporan saya ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Terimakasih. Wassalamu'alaikum

Assalamualaikum ibu plt. Bupati purbalingga. Masalah penunjang UMKM khususnya di perknalpotan. Di LIK disediakan alat dynotest dan pengukur batas ambang suara. Agar perknalpotan purbalingga lebih dipercaya lagi akan produknya. juga mempunyai bukti kongkrit kalau knalpot purbalingga dibikin sudah melalui proses yang benar dan hasilnya juga sesuai standar.

Apakah boleh mendirikan bangunan di atas saluran sungai

Assalamualaikum wr. Izin bertanya. Kemarin pertanyaan saya di tanggal 7 oktober belum di tanggapi. Padahal tanggal 8 oktober laporan sudah disposisikan ke DINDIKBUD. Tetapi sampai saat ini tanggal 23 oktober belum mendapat jawaban dari DINDIKBUD. Ada kesalahan dalam melaporkan atau sistem DINDIKBUD eror atau bagiamana padahal dalam panduan sudah di jelaskan .Jawaban Atas Pertanyaan Dari Masyarakat yang di Disposisikan Oleh Admin Bupati Kepada OPD Akan Direspon Oleh OPD Dalam Waktu 7 ( Tujuh ) Hari Kerja, tetapi sampai saat ini belum mendapat jawaban dari laporan saya. Mohon penjelasannya.. terimakasih

yth. Plt Bupati Purbalingga. mohon maaf saya mau bertanya tentang pengumuman jadwal tes CPNS Kab. Purbalingga bisa dilihat kapan dan dmn? terimakasih

Yth pihak terkait Mohon informasi, apakah boleh mendirikan bangunan di atas saluran sungai. Untuk usaha WC umum. Dan apakah ada Perdanya? Terimakasih sebelumnya

Yth.Plt.Bupati Purbalingga Kami warga masyarakat desa banjaran mohon dengan sangat kepada pemda untuk melakukan tindakan Rehabilitasi TPA Banjaran segera dilakukan Tahapannya minimal pengurugan sesuai janji pemda kepada pemerintah desa akan dilakukan pengurugan sebelum musim hujan yaitu bulan agustus 2018, akan tetapi saat ini terjadi hanyalah kebakaran TPA yg sampai dengan saat ini sudah 3 kali kebakaran. Hal ini sangat membuat keresahan warga masyarakat dan mengganggu aktifitas kegiatan warga dampak kobaran api yg menjadikan asap bertebaran ke mana-mana, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap warga. Terimakasih.

Yth ibu bupati purbalingga.mungkin memang masalah ini tidak menyangkut dengan pemerintahan kabupaten. Tpi kami mohon bantuan nya. Karena perizinan dsb melalui pemkab. Jadi begini ibu di wilayah kami ds toyareka kec kemangkon sedang dibangun perumahan bersupsidi oleh pengembang purba griya utama. Nama perumahan tersebut pesona puri toyareka. Lahan trsbt awalnya adalah hutan berisikan kayu dan bambu. Perjanjian awal setelah bambu dan kayu dibersihkan kemudian setelah pengukuran dri BPN lahan lngsung dibayar lunas tpi ternyata sampai saat ini pelunasan belum juga dilaksanakan. Padahal kami rakyat kecil sebelumnya bambu dan kayu adl penghasilan kami untk kebutuhan sehari hari. Sedangkan sekarang sudah tidak ada lagi. Sedangkan pelunasan sudah setahun belum dilaksanakan. Oleh sebab itu kami mohon pemkab dapat membantu permasalahan kami terima kasih.

Asalamualaikum Ibu tiwi. Perkenalkan saya ari triana. Alamat saya. Dusun lawigede rt03 rw08 desa kembangan, kec. Bukateja, Kab.Purbalingga. Ijin melapor bu Mohon di tindak lanjuti marak nya judi togel di dusun saya, makin marak bu, lokasinya penjual togel agak terselubung, tepat nya di gubuk belakang pabrik suncang cipawon. Yang ber batesan dengan desa kembangan, kalau habis mahrib pasti ramai bgd. Dan ini sudah meresahkan warga, karena dari anak anak dan ibu ibu juga pada ikut kena virus togel. Tolong di tindak lanjuti buu. Kalau bisa balas ya bu. Terimakasih wasalamualaikum.

Perkembangan wisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat (non swasta) belakangan ini cukup progresif namun sayangnya tidak mampu bertahan cukup lama salah satu faktor memungkinkan yakni karena keterbatasan anggaran dan sistem kelola anggaran yang tidak cukup baik (transparan dan akuntabel). Beberapa tempat wisata mungkin sudah di kelola oleh BUMDes atau sistem kerjasama dengan Perhutani. Yang saya ingin tanyakan : 1. Dalam peraturan pemerintah daerah Purbalingga, apakah pengelolaan wisata mandiri (non swasta) cukup dikelola oleh BUMDes atau selevel dengannya? 2. Apakah memungkinkan jika wisata mandiri (non swasta) masuk dalam badan usah milik pemerintah yang khusus menangani wisata mandiri?. Tentu tidak dalam satu manajemen spt Owabong, dsb) namun pemerintah hanya sebagai fasilitator, pengelolaan tetap diserahkan ke masyarakat masyarakat. Terkait pemerintah sebagai fasilitator terdapat usulan yang ingin saya sampaikan. Yakni berkaitan dengan manajemen ticketing, fasilitator penanaman saham wisata, mempermudah pengursan izin, kredit khusus. *INFORMASI WISATA. Pemerintah bisa berperan sebagai pusat informasi wisata atau pun "agen wisata" yang kemudian mendesiminasikan wisata purbalingga melalu Purbalingga Information Center atau pun aplikasi khusus, misalnya Dolan Purbalingga yang berisikan beragam potensi wisata purbalingga. Pemerintah juga bisa menawarkan pontensi wisata purbalingga ke OPD di daerah lain agar melakukan MICE di purbalingga.. *MANAJEMEN TIKET. Pengelolaan tiket menjadi potensi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Sehingga berimbas pada tidak transparan dan akuntabel terkait pengelolaan laporan keuangan. Ini menjadi salah satu faktor tidak perkembangannya wisata mandiri (non swasta) yang dikelola masyarakat. Saat ini teknologi digital sudah semakin maju, dan hampir setiap masyarakat mempunyai smartphone terutama generasi milenial yang menjadi pasar utama wisata. Tiket digital menurut saya dapat menjadi solusi terkait pengelolaan tiket. Tiket digital yang saya maksudkan disini misalnya. Seorang wisatawan ingin berkunjung ke Kampung Kurcaci. Wisatawan tersebut dapat mengakses aplikasi wisata purbalingga atau website wisata purbalingga untuk mendownload tiket digital. Tiket digital ini hanya berbentuk barcode dan keterangan khusus. Setelah sampai di kampung Kurcaci petugas tiket meminta wisatawan tersebut untuk menunjukkan tiket digital di smartphonenya yang kemudian discan oleh petugas dan digantikan dalam bentuk print out (cetak langsung). Setelah itu wisatawan membayar biaya tiket yang telah ditentukan. Dengan tiket digital harapanya trafik pengunjung dan laporan keuangan dapat dipantau lebih mudah oleh pihak terkait sehingga memperkecil potensi kecurangan. Terkait tiket digital ini bisa terdapat dua pilihan. 1. Member Aplikasi Wisata Purbalingga, dengan menjadi member bisa dapat keuntungan diskon misalnya , 2. Langsung download di website, tidak dapat promo khusus. *SAHAM WISATA Pengembangan wisata mandiri (non swasta) tidak terlepas dari modal untuk membangun infrastruktur dan pengelolaan SDMnya. Namun karena keterbatasan modal, wisata mandiri seringkali tidak bertahan lama. Pemerintah sebagai fasilitator wisata mandiri dapat menawarkan potensi wisata mandiri tersebut ke masyarakat untuk turut serta membangun atau mengembangkan wisata mandiri melalui penanaman saham. Tentu informasi atau penawaran tersebut harus meyakinkan misalnya terkait potensi dan ide kreatif yang ditawarkan masyarakat pemilik wisata. Melalui saham wisata mandiri purbalingga, pemilik saham juga bisa menyumbangkan ide kreatif mereka yang mungkin belum terfikirkan oleh masyarakat tempat wisata tersebut berada. Penanaman saham ini tidak terbatas pada pemilik modal (pengusaha), masyarakat umum pun bisa berkontribusi. Namun penanaman saham mungkin bisa dibatasi sesuai kebutuhan. Dan pemilik modal besar khususnya tidak diperkenankan membeli keseluruhan saham atau pun wisata yang kemudian dikelola/dimiliki atas nama pribadi. *KREDIT MODAL dan Pengurus Izin. Pengembangan wisata mandiri seringkali terkendala modal. Pemerintah dapat mempermudah pengurusan izin terhadap perbankan (bunga 0%) atau pun pemilik saham. Dengan demikian harap saya pengembangan wisata purbalingga dapat terus berjalan, berkontribusi atau bermanfaat untuk masyarakat. Terimakasih dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan

Tentang Siskeudes: a. Bagaimana Implementasi di Setiap Desa? Desa mana yg sudah terimplementasi? mana yg belum? yg belum kapan? b. Kendala apa yg dihadapi dalam implementasi siskeudes? bagaimana solusinya? c. Sebelumnya ada SmartDes, yg seperti disampaikan Ibu Plt Bupati SmartDes adalah aplikasi pihak ke-3 dan implementasinya tergantung kemampuan tiap2 Desa. Desa2 mana yg sudah SmartDes? d. Bagaimana memastikan bahwa Data yg dimasukan dalam SmartDes akurat? siapa yg akan monitoring dan evaluasi? e. Mohon Data2 ttg Desa yg sudah Siskeudes dan SmartDes diupload di Satu Data. Terima kasih

Yth. Ibu Plt.Bupati Purbalingga, saya mau tanya terkait perizinan rusunawa dan kapan mulai di sewakan untuk masyarakat?? Terimakasih