Aduan Terbaru
Temukan aduan masyarakat terbaru

Evaluasi Perbaikan Jalan Tamansari-Tunjungmuli dan Penggunaan Dana Desa
Kamis, 21 Agustus 2025 16:09 WIBTolong lihat kondisi Jalan utama Tamansari - Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Bertahun tahun rusak dilakukan perbaikan juga sangat sedikit, cuma beberapa meter saja, dan beberapa titik saja. Tolong juga dievaluasi Dana Desa yang setiap tahunnya dikucurkan kepada pemerintah desa setempat, apakah tidak ada anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan. Buat apa dananya, jika yang terlihat mata saja tidak tampak

Evaluasi & Optimalisasi Pendaftaran Online Puskesmas Bojongsari: Percepatan & Pemisahan Jalur.
Kamis, 21 Agustus 2025 11:28 WIBIjin melaporkan mas bupati, mohon untuk pelayanan di puskesmas bojongsari khususnya untuk pendaftaran online untuk dibenahi lagi, pelayanan kurang cepat , seharusnya untuk pelayanan pendaftaran online jng di satukan dengan pelayanan pendaftaran yang biasa, yang dimana untuk pelayanan poli umum atau ruang pemeriksaan umum itu antri sampai dua kali, utk pemanggilan pertama hanya utk cek tensi dan tanya keluhan abis itu antri lg utk dipanggil lagi utk diperiksa,, knp tdk langsung diperiksa saja, belum lagi utk antri di apotek nya kasian untuk yang lansia dan untuk anak2.. mohon dibenahi lagi untuk pelayanan pendaftaran online nya di buatkan jalur sendiri saja jangan digabung dengan pelayanan pendaftaran yg biasa. Terimakasih

Perbaikan Jalan Rusak Mendesak
Rabu, 20 Agustus 2025 10:49 WIBJalan rusak, mohon di perbaiki

LKS Bahasa Jawa: Pungli Terselubung, Pendidikan Tercederai?
Rabu, 20 Agustus 2025 09:33 WIB“Praktik penjualan LKS bahasa jawa secara terstruktur di kabupaten ini menyalahi prinsip pendidikan gratis. Masyarakat melihatnya sebagai pungutan liar terselubung, karena siswa dipaksa membeli bahan ajar tambahan yang sebenarnya tidak wajib. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan memperburuk citra dunia pendidikan di mata masyarakat.”

Pelanggaran Penjualan LKS Bahasa Jawa: Indikasi Penyalahgunaan Kewenangan
Rabu, 20 Agustus 2025 09:23 WIB“Dari sisi pengawasan, praktik penjualan LKS Bahasa Jawa yang dilakukan terkoordinasi kabupaten dapat dikategorikan sebagai pelanggaran aturan pendidikan. Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan potensi gratifikasi. Perlu audit dan penelusuran menyeluruh agar dunia pendidikan tetap bersih dan tidak dicurigai melakukan praktik bisnis.”

Evaluasi & Rekomendasi Perbaikan Drainase Bobotsari: Laporan 2022-2025 & Usulan Solusi
Minggu, 17 Agustus 2025 12:47 WIBYth Bpk Bupati Purbalingga beserta wakil Yth Bpk Lurah Bobotsari. Mengenai laporan Drainase dari tahun 2022 hingga laporan terahir bulan Maret 2025. Sudah lebih dari lima laporan yang di buat. Bagaimana tindakan Desa bobotsari apakah sudah ada perencanaan realisasi di tahun 2025. Mengingat terlalu parahnya keadaan drainase di gang masjid 3 ( masih satu RT dgn Pak Lurah) air luber kejalan sehingga masuk ke rumah warga di saat turun hujan. Dan mengapa drainase di gang masjid 2 yang sudah bagus malah dilakukan penyempitan drainase. Apakah belum di anggarkan pekerjaan di gang masjid 3 selama 5 tahun kebelakang. Sudah tidak pantas bobotsari masih ada banjir karena drainase sudah tidak memungkinkan untuk melewati air terutama hujan. Sekedar masukan jika di gang masjid 3 dibuatkan gorong gorong minimal diameter 80cm dan di hembuskan ke gang masjid 2 itu akan hemat. Kedepanya jalan sutarto (samping Kantor kelurahan bobotsari) drainase juga diperbesar dan lebih dalam. Saya yakin jika kedua itu dilakukan saat hujan air tidak meluber bahkan banjir di jalan2. Tolong pihak terkait lebih memprioritaskan keadaan tersebut. Terimakasih. Di tunggu realisasinya

Validasi Dinkes untuk SIP: Proses Terlalu Lama, Mohon Tindak Lanjut.
Jumat, 15 Agustus 2025 11:13 WIBassalamualaikum, saya ingin membuat pengajuan terkait proses pembuatan sip, apakah perlu di validasi dari dinkes?, mohon untuk ditindaklanjuti jika memang benar, karena sudah 2 minggu baru divalidasi oleh pihak faskes masih dalam tahap proses terimakasih

Trotoar Aman Depan SMP N 2 Kalimanah: Usulan Pembangunan
Jumat, 15 Agustus 2025 08:05 WIBMohon utk bisa dibuatkan trotoar di atas saluran jl. Mayjend. Sungkono depan SMP N 2 Kalimanah sisi barat jalan, kasihan anak2 sekolah turun dari bus langsung berhadapan dg saluran yg lumayan dalam.

Revisi Juknis FTBI 2025: Mohon Tinjauan Ulang Demi Keadilan Peserta
Kamis, 14 Agustus 2025 09:46 WIBBupati yang terhormat, Mohon tinjau ulang perubahan juknis lomba FTBI 2025 tingkat Kabupaten. Lomba ini dibiayai Rp50 juta dari APBD + Rp20 juta dari LKS yang kami beli tiap tahun walau dilarang dijual. Anak-anak yang sudah mempersiapkan diri sejak SD layak mendapat perlakuan adil, sesuai juknis provinsi dan asas pemerataan.

Evaluasi Juknis FTBI Kabupaten: Aspirasi Orang Tua dan Kesesuaian dengan Juknis Provinsi
Kamis, 14 Agustus 2025 09:44 WIBAssalamualaikum Pak Bupati, Kami para orang tua mendukung pendidikan lewat pajak dan pembelian LKS, walau sebenarnya dilarang dijual. Lomba FTBI tingkat Kabupaten 50 juta APBD ini sudah 2 tahun berjalan baik, tapi kenapa juknisnya diubah dan tidak sesuai juknis provinsi? Mohon ditinjau kembali.

Protes Juknis Lomba: Penggunaan APBD dan Penjualan LKS
Kamis, 14 Agustus 2025 09:35 WIB*Assalamualaikum Wr. Wb.* Kepada Yth. Bapak Bupati \[Nama Kabupaten], Saya orang tua murid keberatan atas perubahan juknis lomba yang sudah berjalan 2 tahun. Lomba ini memakai **Rp50 juta APBD** dari pajak yang saya bayar (**PBB, parkir, restoran, kendaraan bermotor**) dan **Rp20 juta dari penjualan LKS**. LKS saya beli setiap tahun walau isinya sama, padahal **Permendikbud No. 8 Tahun 2016** melarang penjualan di sekolah. Mohon kebijakan ini ditinjau demi keadilan dan asas pemerataan.

Keberatan Perubahan Juknis FTBI 2025: Pemerataan, Keadilan, dan Penggunaan APBD
Kamis, 14 Agustus 2025 09:31 WIB*Assalamualaikum Wr. Wb.* Yth. Bapak Bupati Saya orang tua murid ingin menyampaikan keberatan atas perubahan juknis lomba FTBI tingkat Kabupaten2025 yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. Padahal lomba ini menghabiskan Rp50 juta dari APBD, yang bersumber dari pajak yang saya bayar, antara lain PBB, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ada Rp20 juta dari penjualan LKS, padahal saya juga membeli LKS setiap tahun walau isinya sama, hanya ganti nama penulis. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 11 dan Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK.A/KP/2016, penjualan LKS di sekolah sebenarnya dilarang, tetapi demi anak saya dan mendukung pembiayaan lomba, saya tetap beli. Namun hasilnya mengecewakan, karena perubahan juknis justru tidak sesuai juknis provinsi dan tidak mencerminkan asas pemerataan, sehingga merugikan anak-anak yang sudah mempersiapkan diri sejak SD. Mohon kiranya Bapak meninjau ulang kebijakan ini demi keadilan, pemerataan, dan penggunaan APBD yang tepat sasaran sesuai ketentuan hukum.

Aduan Kerusakan Jalan di Desa Jatisaba, Purbalingga
Rabu, 13 Agustus 2025 18:36 WIBKepada yang terhormat bupati purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif. Saya ingin mengadukan salah satu kondisi jalan yang rusak di desa jatisaba kecamatan purbalingga kabupaten purbalingga. Saya mengadukan kondisi ini untuk memudahkan warga dalam berkendara, semoga aduan saya diperhatikan, terimakasih

Jejak Sang Jenderal Besar: Penghargaan dan Inspirasi
Selasa, 12 Agustus 2025 16:49 WIBApresiasi untuk pahlawan Nasional SANG Jendaral Besar https://youtu.be/RF88qFwaVmE

Lampu Penerangan Jalan Soekarno-Hatta Rusak, Rawan Roboh
Kamis, 07 Agustus 2025 17:12 WIBAssalamu"alaikum, izin menyampaikan bahwa lampu penerangan jalan di jalan soekarno-hatta, sebrang bijaksana variasi jok sudah keropos dan hampir rubuh. Mohon untuk diperbaiki, terimakasih.

Pungutan Infaq Wajib di SD Karangklesem: Keluhan dan Permohonan Peninjauan
Jumat, 01 Agustus 2025 11:31 WIBAnak saya sekolah di SD Karangklesem Purbalingga.. Selama ini ada pungutan uang infaq wajib sebesar 1000/minggu/anak. Selama ini saya biasa aja tapi sebulan terakhir saya merasa tidak nyaman ketika anak saya lagi tidak bisa membayar infaq terus ditagih sama gurunya jadi serasa punya hutang tiap minggu. Apakah hal ini diperbolehkan oleh dinas? Jika tidak mohon agar hal ini dihilangkan. Atau ubah dr wajib jadi infaq seikhlasnya sehingga orangtua tidak merasa terbebani. Terima Kasih.

Erosi Pesisir Sungai Ancam Jalan Antar Kecamatan: Mendesak Penanganan!
Selasa, 29 Juli 2025 12:15 WIBKondisi pesisir sungai semakin terkikis ketika banjir datang, yang nantinya jika tidak segera ditindaklanjuti dengan pengerukan bebatuan dan pemasangan beronjong besi dapat menyebabkan tanah pesisir sungai semakin terkikis dan memungkinkan dapat menyebabkan jalan menjadi jebol akibat terjangan air yang terus menerus, sedangkan jalan tersebut merupakan jalan pelintasan antar kecamatan, yang apabila ada sesuatu yang terjadi dapat menghambat semua perjalanan yang melalui jalan tersebut. Harapannya supaya segera ditindaklanjuti sebelum semakin parah

Usulan Jalur Sepeda Khusus untuk Purbalingga Asri
Selasa, 29 Juli 2025 09:08 WIBAssalamualaikum permisi, maaf mengganggu, saya mau kasih saran masbup. Bagaimana kalau beberapa wilayah diberikan JALUR KHUSUS SEPEDA di sekitar wilayah yang sering digunakan orang untuk bersepeda. Kalau dibandingkan sama kota sebelah kan sudah ada. Hal ini kan bisa berdampak untuk masyarakat lebih aman bersepeda di jalan raya. Semoga kedepannya kota Purbalingga bisa menjadi kota asri. Tolong solusi dan sarannya dipertimbangkan nggih...

Perbaikan Jalan Berlubang di Bedagas, Pengadegan - Rawan Kecelakaan
Senin, 28 Juli 2025 10:51 WIBYth. Bapak Gubernur Jateng mohon untuk memperbaiki jalan berlubang di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, Sebelah Pabrik Kayu Lapis Bocah Gunung atau 500m sebelum SMP Negeri 2 Pengadegan. Jalan berlubang tepat ditengah jalan dan turunan serta tikungan sangat membahayakan pengguna jalan. agar tidak terjadi kecelakaan mohon segera untuk diperbaiki, terimakasih (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGMB73193691.html)

Perbaikan Jalan Rusak Jalur Wisata Owabong-Sanggaluri Mendesak
Senin, 28 Juli 2025 10:38 WIBSelamat pagi, mohon mas bupati, jalan dari depan owabong lurus sampai pasar kutasari dan belok kiri arah sanggaluri untuk segera di aspal lagi karena kondisinya sudah rusak parah sekali. Padahal itu kan jalur wisata.. (diteruskan dari laporgub.jatengprov.go.id https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGMB53181857.html)
Buat Aduan
Formulir aduan masyarakat
Masukan Data Aduan
Dengan mengirimkan aduan, maka pelapor dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dibawah ini
1. Seluruh kolom yang ditandai dengan tanda bintang (*) wajib diisi.
2. Kategori Infrastruktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas fisik, bangunan, jaringan jalan, serta sarana dan prasarana umum.
3. Lampiran titik lokasi digunakan untuk memudahkan proses penanganan aduan, terutama jika sifatnya memerlukan kunjungan langsung ke lapangan.
4. Untuk aduan kategori Infrastruktur, pelapor diwajibkan melampirkan gambar terkait aduan sebagai file pendukung.
5. Jika jenis aduan Public, maka aduan akan ditampilkan pada halaman Lapor Mas Bupati. Sebaliknya, jika jenis aduan Privat, maka aduan tidak akan ditampilkan pada halaman Lapor Mas Bupati. Namun dapat dilakukan tracking aduan apabila mempunyai kode aduannya.
6. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Namun, apabila instansi yang berwenang memerlukan informasi tersebut untuk kepentingan penindaklanjutan, informasi dapat diberikan dengan ketentuan bahwa tidak boleh terjadi intimidasi dari pihak terlapor.
Statistik Aduan
Menyajikan data statistik aduan secara real-time hingga saat ini.