Jelajah Aduan

Terdapat 18 lampu jalan mati dijlann bedagas rembang tepatnya dari perempatan pasar pahing menuju rembang. Lampu jalan menggunakan solar cell dan terlihat kondisi tiang masi bagus. Mungkin butuh perawatan.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sudah begitu lama, apakah masih bisa dipakai untuk saat ini ? krn yang saya tahu permainan maney politik semakin gencar berjalan, sedangkan hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan utama pemerintahan yang sekarang, yaitu menjalankan pemerintah yang bersih dari segala kegiatan yang berbau uang untuk menghalalkan cara untuk mendapatkan jabatan. Dan yang pasti kegaduhan pasti akan terjadi apabila Pemda tidak segera mengambil langkah dalam kegiatan rekrutmen perangkat desa tersebut. Tolong mas Bupati jangan biarkan masyarakat yang tidak punya uang tidak bisa jadi perangkat. Karena sekarang sudah mulai tawar menawar untuk yang kepingin jadi perangkat

Untuk dinas perumahan. Apakah rumah subsidi sebelum 5 tahun boleh dioper kredit? Ini ada oper kredit tanpa notaris. Terima kasih

Kami menyampaikan laporan, keberatan, serta permohonan evaluasi terhadap kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugasnya masih menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik, serta dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan pendidikan. Permasalahan yang secara umum terjadi di lapangan antara lain sebagai berikut: 1. Penarikan Uang Komite Sekolah Masih terdapat kepala sekolah yang melakukan penarikan uang komite kepada orang tua/wali peserta didik secara berkelanjutan dan menimbulkan keberatan. Praktik ini bertentangan dengan: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 10, yang menegaskan bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan, dan hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana yang bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah dan jangka waktunya. 2. Pelaksanaan Study Tour yang Tidak Sesuai Ketentuan Masih terdapat sekolah yang melaksanakan kegiatan study tour yang membebani orang tua/wali peserta didik serta diduga tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menegaskan prinsip pendidikan yang berkeadilan, demokratis, dan tidak diskriminatif; Prinsip perlindungan dan keselamatan peserta didik serta kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pembatasan kegiatan luar sekolah. 3. Masa Jabatan Kepala Sekolah yang Terlalu Lama di Satu Sekolah Terdapat kepala sekolah yang menjabat selama empat (4) tahun atau lebih di satu sekolah yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik pengelolaan yang tidak sehat, menurunnya transparansi, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah. Hal ini perlu ditinjau berdasarkan: Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah wajib melalui evaluasi kinerja dan dapat dilakukan pergeseran atau mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil penilaian. 4. Telah Tersedianya Hasil Seleksi Administrasi Kepala Sekolah Se-Kabupaten Kami juga mencermati bahwa Dinas Pendidikan telah melaksanakan seleksi administrasi kepala sekolah se-kabupaten, sehingga saat ini telah tersedia data dan hasil seleksi administratif yang dapat dijadikan dasar objektif dalam: Penataan kembali penugasan kepala sekolah; Pelaksanaan pergeseran atau mutasi kepala sekolah secara adil, transparan, dan berbasis kinerja; Penyegaran kepemimpinan sekolah guna meningkatkan mutu tata kelola pendidikan. Dengan telah adanya hasil seleksi administrasi tersebut, maka pergeseran kepala sekolah bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi bagian dari penataan manajemen pendidikan yang profesional dan akuntabel.

Hallo masbupati Purbalingga.kepada yth Bapak Bupati Purbalingga, saya MINA SAFINGAH ingin menyampaikan ASPIRASI, tentang masalah pengajuan PKH Didesa majapura, saya sudah pengajuan dibulan November 2025,tapi data saya tidak muncul saat cek bansos,saya sudah melapor kebaledesa,Kadus, kaur dan operator desa, bahkan sudah kekecamatan Bobotsari, tapi masih belum ada solusi, saya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah,🙏🙏🙏 mohon bantuannya menyelesaikan masalah saya Terimakasih Kenapa yah baru pembaruan data DTSN data saya sudah disanggah,dan tertulis bukan keluarga padahal satu KK,bansos juga saya belum menerima, kenapa desilnya 6- 10 saya mohon minta tolong pemkab purbalingga untuk cek data saya tolong bantu diperbaiki 🙏 terimakasih

Yth. Bupati Purbalingga izinkan kami bertanya perihal pendaftaran penjaringan perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang dibuka penjaringan perangkat Desa di beberapa Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Apakah kami PPPK Paruh Waktu bisa mendaftar dan memenuhi syarat untuk mengikuti penjaringan perangkat Desa? mohon jawabannya, terimakasih Laporan ini tercatat pada hari Selasa, 13 Januari 2026 06:13:51 WIB dengan klasifikasi kategori PERMADES DAN KEPENDUDUKAN, sesuai dengan data resmi yang bersumber dari LaporGub Jawa Tengah.

lapor mas bupati, saya dari karyawan pt sungchang mau melaporkan bahwa perusahaan kami terjadi geseran hari libur antara tanggal 25 desember 2025 dengan 26 desember 2026. yang saya tanyakan apakah memang boleh ada geseran hari raya keagamaan? jika boleh apakah pembayaran seperti hari biasa, tidak dihitung lembur (2 kali)?? mohon untuk ditindak lanjuti karena dari gaji kami tidak dihitung 2 kali. terimakasih.

Terkait atap payon (seng) pasar bancar sudah dilaporkan ke kantor pasar (pihak pengelola pasar) tetapi udah 1 minggu lebih belum ada tindakan lebih lanjut. Kalau hujan banyak yang bocor dan tidak layak digunakan , lantai pasar jadi kurang nyaman ,kotor dan licin. Mohon untuk diberikan ketegasan terkait permasalahan ini pak

Didesa Bakulan Kecamatan Kemangkon, akan ada seleksi perangkat utk menghindari money politik seyogyanya utk pemda kab. Purbalingga jangan membiarkan praktek seleksi perangkat menjadi kewenangan pihak Desa, dari mulai pembentukan panitia, penyusunan soal dan praktek seleksi baik itu tertulis/pun wawancara. Mohon mas Bupati bisa menindak lanjuti, krn saya yakin seleksi perangkat bukan hanya di Desa Bakulan, namun diseluruh Desa di Kab. Purbalingga. Saya yakin kegaduhan tidak akan terjadi lagi apa bila pihak Pemda Kab. Purbalingga sebagai panitia seleksi calon perangkat di Kab. Purbalingga. Terima Kasih

Asalamualaikum Wr Wb mas bupati Mohon maaf mengganggu Saya ingin curhat sedikit Kaka saya kan pasien cuci darah dan kmrn per 1 Januari BPJS uhc sudah tidak bisa di gunakan,di karnakan desil tidak masuk kriteria penerima bansos, dan akhirnya saya ke balaidesa untuk verifikasi ulang DTSEN, dan kmrn saya mengajukan permohonan uhc kembali dan di konfirmasi katanya nunggu 10-40 hari sedangkan pasien sangat membutuhkan Cuci Darah mas 🥹ini sudah 8 hari tidak HD Mohon petunjuk dr mas bupati 🥹saya minta tolong ini masalah nyawa dan terkendala biaya mas Terimakasih banyak semoga ada petunjuk dr mas bupati Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagedangan RT 16 RW 08 Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah Indonesia

Selamat pagi Mas Bup Semoga sehat selalu diberi kemudahan Mohon ijin lapor terkait akses jalan utama antar desa, kecamatan dan antar kabupaten yang sudah sangat memprihatinkan, tolong dibantu untuk perbaikannya pak. Karena ini sangat menyulitkan mobilitas warga dan mengakibatkan kondisi ekonomi yg sulit untuk bergerak terimakasih https://youtu.be/de9bxw4nkX4?si=57TSm4JloLxiU4kR

“Jalan Berlubang” Senin, 5 Januari 2026, saya ajukan pengaduan ini atas dasar rasa kepedulian saya terhadap pengendara lain. Jalan berlubang mengakibatkan kecelakan tunggal pada Sabtu malam, pukul 23.35. Dan saya menjadi saksi kejadian tersebut. Jalan utama harus direvitalisasi, dimohon untuk ditindak lajuti, walaupun hanya ditambal untuk sementara waktu saja. Karena lubang sudah terlalu dalam. Terimakasih.